Selama hampir dua dekade, Pilkada langsung telah membentuk satu ekosistem politik yang khas di tingkat lokal. Pilkada bukan hanya ruang kompetisi kekuasaan, tetapi juga mesin ekonomi politik yang berputar secara periodik. Setiap lima tahun, Pilkada menggerakkan orang, uang, dan kerja dalam skala besar, baik dari desa hingga kota, dari ruang redaksi media hingga perusahaan percetakan.
Di balik bilik suara dan baliho yang memenuhi jalanan, Pilkada menciptakan lapangan kerja temporer yang nyata. Ribuan orang terlibat sebagai relawan, tim lapangan, konsultan, pekerja logistik, hingga jurnalis. Bagi banyak daerah, Pilkada bukan sekadar agenda politik, melainkan peristiwa sosial-ekonomi yang memberi peluang temporer pada banyak sektor. Ketika wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali mengemu, yang berubah bukan hanya mekanisme politik, tetapi juga nasib ekosistem kerja yang selama ini hidup dari Pilkada langsung.
Industri Politik yang Terbentuk dari Kontestasi Terbuka
Pilkada langsung melahirkan apa yang oleh banyak pengamat disebut sebagai industri politik. Kandidat tidak hanya membutuhkan dukungan partai, tetapi juga jasa profesional: konsultan strategi, lembaga survei, tim komunikasi, dan pekerja lapangan. Dalam satu kontestasi, puluhan hingga ratusan orang bekerja secara intens selama berbulan-bulan. Mereka menyusun peta pemilih, mengatur kampanye, mengelola citra, dan menggerakkan basis massa.
Industri ini tumbuh karena Pilkada langsung menempatkan rakyat sebagai pemilih utama. Semakin luas basis pemilih, semakin besar kebutuhan akan kerja-kerja mobilisasi. Kampanye menjadi kerja kolektif, bukan sekadar keputusan elite. Dalam konteks inilah Pilkada berfungsi sebagai pasar jasa politik yang hidup dan kompetitif.
Ketika mekanisme itu dipindahkan ke DPRD, kebutuhan terhadap kerja lapangan dalam skala besar ikut menyusut. Kontestasi tidak lagi terjadi di ruang publik, melainkan di ruang tertutup legislatif. Pasar jasa politik yang sebelumnya terbuka menjadi sempit dan elitis.
Mereka yang Perlahan Kehilangan Peran
Kelompok pertama yang terdampak adalah konsultan politik dan lembaga survei. Dalam Pilkada langsung, survei elektabilitas, pemetaan pemilih, dan simulasi perilaku massa menjadi kebutuhan utama. Ketika pemilih menyempit menjadi puluhan anggota DPRD, kerja survei publik kehilangan relevansinya. Yang dibutuhkan bukan lagi statistik massa, melainkan kalkulasi fraksi partai politik yang dilakukan secara private.
Dampak berikutnya dirasakan oleh tim kampanye, relawan, dan pekerja lapangan. Mereka yang selama ini bekerja mengetuk pintu rumah pemilih, mengorganisasi pertemuan warga, atau menjaga basis suara, tidak lagi memiliki ruang kerja yang sama. Politik tidak lagi membutuhkan massa, melainkan lobi segelintir orang.
Media lokal juga kehilangan momentum. Pilkada langsung adalah sumber liputan intens: debat kandidat, kampanye terbuka, iklan politik, dan advertorial. Ia meningkatkan oplah, trafik, dan pemasukan iklan. Tanpa Pilkada langsung, denyut politik lokal menjadi sunyi, dan media kehilangan salah satu sumber kehidupan ekonominya.
Ekonomi Kecil yang Terpinggirkan
Dampak Pilkada langsung tidak berhenti pada aktor politik. UMKM dan perusahaan lokal (percetakan, konveksi kaus, pembuat spanduk, penyedia konsumsi, hingga bisnis transportasi) yang selama ini menggantungkan pendapatan pada musim kampanye, harus siap-siap menaruh harapan pada momentum politik selama 20 tahun terakhir.
Dalam skema pemilihan melalui DPRD, kebutuhan logistik kampanye publik menurun drastis. Tidak ada lagi baliho masif, rapat akbar, atau atribut dalam jumlah besar. Bagi ekonomi kecil di daerah, ini bukan sekadar perubahan politik, melainkan hilangnya sumber penghasilan.
Lembaga yang Tetap Ada, Tapi Kehilangan Makna Kerja
KPU dan Bawaslu secara kelembagaan tetap ada. Namun, dalam Pilkada tidak langsung, peran mereka menyusut secara fungsional. Tidak ada lagi pengelolaan TPS, pencetakan surat suara, distribusi logistik pemilih, atau pengawasan suara rakyat secara langsung. Kerja teknis yang selama ini menjadi inti kelembagaan berubah menjadi administratif dan terbatas. Bisa saja, kalau tetap dipertahankan secara struktural, akan ada perubahan dari lembaga yang bersifat permanen berubah menjadi lembaga ad-hoc temporer.
Hal serupa dialami LSM pemantau pemilu. Fungsi pemantauan partisipasi, pengawasan TPS, dan pendidikan pemilih kehilangan konteks. Demokrasi elektoral tidak lagi terjadi di ruang publik, sehingga kerja masyarakat sipil ikut tereduksi.
Biaya Politik yang Tidak Pernah Hilang
Sering kali, Pilkada melalui DPRD dibenarkan dengan alasan efisiensi. Namun, yang terjadi bukan penghapusan biaya politik, melainkan pergeseran locus-nya. Biaya kampanye publik berkurang, tetapi biaya lobi, konsolidasi elite, dan negosiasi internal meningkat.
Politik tidak menjadi murah; ia hanya menjadi lebih tertutup. Dari perspektif industri, ini berarti perubahan pasar: dari pasar terbuka yang melibatkan banyak pekerja, menjadi pasar sempit yang hanya menguntungkan segelintir aktor.
Membaca Pilkada Tanpa Ilusi
Feature ini tidak sedang meromantisasi Pilkada langsung atau menutup mata terhadap problematikanya. Politik uang, konflik horizontal, dan biaya tinggi adalah fakta. Namun, melihat Pilkada hanya sebagai beban demokrasi juga menutup satu kenyataan lain: bahwa ia telah menciptakan ekosistem kerja dan ekonomi politik yang nyata di tingkat lokal.
Ketika Pilkada tak lagi langsung, pertanyaan penting bukan hanya soal masa depan demokrasi, tetapi juga soal siapa yang kehilangan pekerjaan, peran, dan ruang hidup. Di sanalah politik berhenti menjadi abstraksi, dan mulai menyentuh realitas sehari-hari masyarakat.
Sumber Foto Ilustraai : https://antikorupsi.org/id/demokrasi-tidak-boleh-ditarik-mundur-tolak-wacana-pengembalian-pilkada-oleh-dprd
