Oleh Dr. Funco Tanipu, S.T., M.A.
The Gorontalo Institute
Pada 20 Oktober 2026, Partai Golkar genap berusia 62 tahun. Di Gorontalo, peringatan ini berlangsung dalam keadaan politik yang memperlihatkan sebuah paradoks. Golkar masih merupakan partai dengan jumlah kursi DPRD terbanyak, memiliki jaringan elite yang luas, memimpin sejumlah lembaga legislatif, dan menjadi bagian dari pemerintahan daerah. Namun, kedudukan tersebut tidak lagi menghasilkan dominasi politik sebagaimana pada masa sebelumnya. Golkar tetap besar sebagai organisasi politik, tetapi keunggulannya terhadap partai lain semakin terbatas.
Dalam dua dekade terakhir, Golkar kehilangan sebagian besar dominasi elektoralnya tanpa mengalami kehancuran organisasi. Kursi DPRD Provinsi berkurang dari 19 kursi pada Pemilu 2004 menjadi delapan kursi pada 2024, sedangkan suara DPR RI turun dari 254.525 suara menjadi 163.074 suara. Pada saat bersamaan, Golkar mempertahankan 42 kursi DPRD provinsi dan kabupaten/kota pada 2024, sama dengan jumlah pada 2019. Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa penyusutan kekuatan Golkar tidak berlangsung secara merata. Partai ini mengalami penurunan dalam kompetisi tingkat provinsi dan nasional, tetapi masih mempertahankan sebagian kapasitas representasi di tingkat lokal.
Persoalan yang lebih mendasar terletak pada hubungan antara kekuatan individu, organisasi, dan kekuasaan pemerintahan. Selama beberapa dekade, Golkar Gorontalo berkembang melalui kepemimpinan tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan, birokrasi, dunia usaha, dan jaringan nasional. Pengaruh tersebut memungkinkan Golkar mempertahankan kedudukan politiknya, tetapi tidak selalu menghasilkan keterikatan elektoral yang berkelanjutan terhadap partai. Ketika figur berganti, berpindah organisasi, atau kehilangan jabatan, sebagian jaringan politik dapat bergerak mengikuti kepentingan dan hubungan personal yang berbeda.
Dengan demikian, perubahan Golkar Gorontalo tidak cukup dipahami sebagai penurunan suara dan kursi. Yang sedang berlangsung adalah perubahan hubungan antara organisasi partai, sumber daya elite, dan distribusi kekuasaan daerah. Golkar masih mempunyai kekuatan politik yang besar, tetapi berbagai sumber kekuatan tersebut tidak lagi berada dalam satu struktur dominasi yang terintegrasi. Perjalanan kepemimpinan sejak Ahmad Hoesa Pakaya, Fadel Muhammad, Rusli Habibie hingga Idah Syahidah, hasil pemilu dan pilkada di enam kabupaten/kota, serta perkembangan persaingan menuju 2029 memperlihatkan bagaimana perubahan itu berlangsung.
Dinamika Elektoral
Kekuatan Golkar Gorontalo mempunyai akar historis yang panjang. Di era Orde Baru, dimulai pada Pemilu 1971, Golkar memperoleh 13 kursi DPRD Kabupaten Gorontalo dan enam kursi DPRD Kotamadya Gorontalo. Tahun 1987, Golkar memperoleh 264.536 suara dan 32 kursi DPRD Kabupaten Gorontalo, kemudian meningkat menjadi 34 kursi pada 1992. Setelah Reformasi, partai ini masih memiliki 25 anggota DPRD Kabupaten Gorontalo periode 1999–2004. Ketika Provinsi Gorontalo terbentuk, Golkar menguasai 20 dari 45 kursi DPRD Provinsi periode 2001–2004, atau 44,4 persen.
Besarnya kekuatan tersebut menjadi modal awal kepemimpinan Ahmad Hoesa Pakaya pada masa transisi politik. Pakaya, yang juga menjabat Bupati Gorontalo periode 2000–2005, merupakan bagian dari generasi elite Golkar yang tumbuh melalui hubungan panjang dengan birokrasi, pemerintahan, dan organisasi politik. Pada masa tersebut, kekuatan Golkar masih ditopang oleh kesinambungan jaringan yang terbentuk sebelum Reformasi. Kedudukan Pakaya memperlihatkan kemampuan elite Golkar menyesuaikan diri dengan perubahan sistem pemerintahan tanpa kehilangan seluruh pengaruh politik yang telah dibangun sebelumnya.
Namun, perubahan sistem kepartaian juga mulai mengurangi kemampuan Golkar mempertahankan dominasi secara otomatis. Kompetisi multipartai membuka kesempatan bagi organisasi lain untuk membangun jaringan kandidat dan memperoleh dukungan masyarakat. Pemilihan kepala daerah langsung kemudian memperbesar peranan tokoh di luar struktur kepartaian. Dengan demikian, warisan organisasi yang besar tetap memberikan keuntungan, tetapi tidak lagi menjamin keberhasilan pada setiap pemilihan.
Fadel Muhammad membawa bentuk kepemimpinan yang berbeda ketika memimpin Golkar pada 2004–2010. Sebagai gubernur pertama Gorontalo dengan latar belakang pengusaha nasional, Fadel memiliki hubungan yang kuat dengan pemerintah pusat, dunia usaha, dan agenda pembangunan provinsi baru. Golkar memperoleh keuntungan politik dari kedudukan tersebut, terutama karena keberhasilan pemerintahan dan perkembangan daerah mempunyai hubungan dengan figur yang juga memimpin partai. Pada Pemilu 2004, Golkar memperoleh 254.525 suara DPR RI dan menempatkan dua wakil Gorontalo, yakni Zainudin Amali dan Truly Habibie.
Kekuatan Golkar pada masa awal kepemimpinan Fadel masih sangat besar. Pada DPRD Provinsi periode 2004–2009, partai ini memperoleh 19 dari 32 kursi, atau 59,4 persen. Golkar bahkan mempunyai keunggulan 14 kursi terhadap pesaing terdekatnya, PPP, yang memperoleh lima kursi. Komposisi tersebut menunjukkan dominasi yang tidak hanya bersumber dari banyaknya kursi, tetapi juga dari besarnya jarak politik terhadap partai lain.
Akan tetapi, Pemilu 2009 menjadi titik perubahan penting. Suara DPR RI Golkar turun menjadi 159.623, berkurang 37,3 persen dibandingkan 2004. Kursi DPRD Provinsi menyusut menjadi 13 dari 38 kursi, sehingga proporsinya turun menjadi 34,2 persen. Dalam satu periode, Golkar kehilangan enam kursi dan sekitar 25 poin persentase proporsi kursi legislatif provinsi. Penurunan tersebut berlangsung ketika Fadel masih mempunyai pengaruh besar dalam pemerintahan daerah, sehingga kedekatan antara partai dan gubernur ternyata tidak cukup untuk mempertahankan dominasi elektoral.
Periode Rusli Habibie sejak tahun 2010 memperlihatkan perubahan yang lebih kompleks. Rusli mempunyai pengalaman sebagai Bupati Gorontalo Utara, Gubernur Gorontalo selama dua periode, serta pemimpin Golkar selama sekitar 15 tahun. Melalui jabatan tersebut, ia membangun jaringan yang menghubungkan pengurus partai, kepala daerah, anggota legislatif, elite pemerintahan, dan tokoh nasional. Golkar tetap menjadi partai terbesar di DPRD Provinsi, tetapi jumlah kursinya terus berkurang dari 13 pada 2009 menjadi 12 pada 2014, sepuluh pada 2019, dan delapan pada 2024.
Dalam periode yang sama, suara DPR RI Golkar menunjukkan perubahan yang tidak sejalan dengan penurunan kursi DPRD Provinsi. Pada 2014, Golkar memperoleh 310.790 suara, hampir dua kali lipat dibandingkan 2009. Peningkatan tersebut berkaitan erat dengan pencalonan Fadel Muhammad yang masih mempunyai daya tarik elektoral besar setelah tidak lagi menjabat gubernur dan menteri. Namun, ketika suara DPR RI meningkat sangat tinggi, kursi DPRD Provinsi justru turun dari 13 menjadi 12. Perbedaan itu memperlihatkan bahwa keberhasilan mobilisasi seorang kandidat tidak selalu menghasilkan peningkatan dukungan kepada partai dalam arena pemilihan yang lain.
Setelah 2014, perolehan suara Golkar kembali menurun menjadi 194.660 pada 2019 dan 163.074 pada 2024. Dari puncak 2014, penurunannya mencapai sekitar 47,5 persen. Pada Pemilu 2019, Idah Syahidah memperoleh 98.795 suara pribadi dan terpilih menjadi anggota DPR RI dari Golkar. Lima tahun kemudian, Rusli Habibie memperoleh 95.379 suara pribadi dan menjadi wakil Golkar di DPR RI. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pergantian figur utama tidak menghasilkan peningkatan suara personal, sementara dukungan agregat Golkar juga mengalami penurunan.
Di sisi lain, NasDem berkembang menjadi pesaing yang semakin kuat. Pada Pemilu DPR RI 2019, NasDem memperoleh 169.509 suara, hanya tertinggal 25.151 suara dari Golkar. Pada 2024, NasDem memperoleh 227.533 suara dan melampaui Golkar dengan selisih 64.459 suara. Perubahan kedudukan relatif kedua partai mencapai 89.610 suara dalam satu periode pemilu. NasDem tidak hanya meningkatkan perolehannya, tetapi juga mengubah keseimbangan kompetisi yang sebelumnya lebih menguntungkan Golkar.
Peranan Rachmat Gobel dalam perubahan tersebut sangat besar. Pada 2019, Rachmat memperoleh 146.067 suara pribadi, meningkat menjadi 195.322 pada 2024. Dalam kedua pemilu, suara Rachmat mencapai sekitar 86 persen dari keseluruhan suara NasDem untuk DPR RI. Sementara itu, pada 2024 Rusli memperoleh sekitar 58,5 persen dari total suara Golkar. Perbedaan tersebut menunjukkan dua pola mobilisasi: NasDem mempunyai konsentrasi dukungan yang sangat besar pada Rachmat, sedangkan suara Golkar relatif lebih tersebar meskipun masih sangat dipengaruhi tokoh utamanya.
Perkembangan ini menghadirkan temuan yang penting. Kekuatan elektoral yang sangat terkonsentrasi pada seorang figur dapat menghasilkan peningkatan suara yang besar, tetapi sekaligus menghadirkan persoalan kesinambungan ketika figur tersebut tidak lagi berada dalam organisasi. Sebaliknya, distribusi suara yang lebih tersebar dapat menunjukkan keberadaan beberapa sumber dukungan, tetapi belum tentu menghasilkan pertumbuhan elektoral. Karena itu, besarnya suara kandidat perlu dibedakan dari kemampuan organisasi mempertahankan dukungan antarpemilu.
Kepemimpinan Rusli juga memperlihatkan paradoks lain. Dalam lima belas tahun, Golkar kehilangan lima kursi DPRD Provinsi dari posisi 2009, tetapi tetap mempertahankan pengaruh dalam berbagai pemerintahan daerah dan lembaga legislatif. Rusli mempunyai kemampuan menjaga hubungan lintas elite yang tidak sepenuhnya bergantung pada perolehan suara pribadi. Pengalaman panjang dalam pemerintahan dan kepartaian menjadikannya salah satu aktor dengan jaringan relasional yang luas. Namun, keberlanjutan pengaruh Rusli tidak identik dengan kemampuan Golkar sebagai institusi mempertahankan dominasi elektoral.
Idah Syahidah kemudian terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD I Golkar Gorontalo pada Juli 2025 untuk periode 2025–2030. Ia memasuki jabatan tersebut dengan pengalaman sebagai anggota DPR RI, Wakil Gubernur Gorontalo, serta aktivis berbagai organisasi. Hubungan keluarga dengan Rusli memberikan kesinambungan jaringan politik yang telah terbentuk selama periode sebelumnya, sedangkan pengalaman elektoral dan pemerintahan menjadi sumber legitimasi tersendiri. Kepemimpinannya berlangsung ketika Golkar tidak lagi mempunyai jarak elektoral yang besar terhadap partai-partai pesaing.
Idah mewarisi delapan kursi DPRD Provinsi, 34 kursi DPRD kabupaten/kota, dan satu kursi DPR RI. Angka tersebut merupakan hasil Pemilu 2024, sebelum ia menjadi ketua, sehingga tidak tepat diperlakukan sebagai ukuran keberhasilan atau kegagalan kepemimpinannya. Ukuran yang lebih relevan sampai Oktober 2026 adalah perkembangan organisasi, pembentukan kepengurusan daerah, pergantian elite, dan hubungan partai dengan pemerintahan. Pemilu 2029 akan menjadi pengujian elektoral pertama terhadap kepemimpinan Golkar yang dimulai pada 2025.
Pergantian kepemimpinan DPD II memperlihatkan variasi penting. Di Kabupaten Gorontalo, Iskandar Mangopa menggantikan Hendra Hemeto setelah memperoleh dukungan mayoritas struktur kecamatan pada Musda Desember 2025. Di Pohuwato, Nasir Giasi kembali dipercaya memimpin, sedangkan Kota Gorontalo dipimpin Meyke Camaru dan Boalemo oleh Lahmuddin Hambali. Di Gorontalo Utara, Thariq Modanggu masih tercatat dalam kepengurusan yang tersedia, sementara Zainudin Pedro Bau masih menjalankan kepemimpinan Golkar Bone Bolango.
Perbedaan proses tersebut memperlihatkan bahwa Golkar tidak mempunyai satu pola suksesi kepemimpinan daerah. Kabupaten Gorontalo mengalami pergantian petahana melalui dukungan struktur kecamatan, Pohuwato mempertahankan tokoh lama, sedangkan Boalemo menghubungkan jabatan wakil bupati dengan kepemimpinan partai. Kota Gorontalo memasuki kepengurusan baru setelah berakhirnya pemerintahan Marten Taha. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan Idah berlangsung dalam organisasi yang memiliki karakter kekuasaan dan pengalaman elektoral berbeda di setiap daerah.
Enam Daerah, Enam Konfigurasi Kekuasaan
Hasil Pemilu 2024 memperlihatkan bahwa Golkar masih mempunyai kekuatan legislatif yang cukup besar di tingkat kabupaten/kota. Partai ini memperoleh sembilan kursi DPRD Kabupaten Gorontalo, tujuh di Pohuwato, enam di Boalemo, enam di Kota Gorontalo, empat di Gorontalo Utara, dan empat di Bone Bolango. Jumlah keseluruhannya 34 kursi dari 170 kursi, atau 20 persen. Dibandingkan 2019, jumlah kursi bertambah dua, tetapi proporsinya tidak berubah karena jumlah keseluruhan kursi juga meningkat.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa penurunan Golkar di DPRD Provinsi tidak berlangsung dengan intensitas yang sama pada tingkat kabupaten/kota. Dalam gabungan DPRD provinsi dan kabupaten/kota, Golkar mempertahankan 42 kursi pada 2019 dan 2024. Namun, proporsinya turun dari 20,49 persen menjadi 19,53 persen akibat bertambahnya keseluruhan kursi dari 205 menjadi 215. Pada saat yang sama, NasDem meningkat dari 23 menjadi 37 kursi. Dengan demikian, persoalan Golkar bukan terutama hilangnya seluruh basis lokal, melainkan menyempitnya keunggulan relatif ketika partai lain berkembang lebih cepat.
Kabupaten Gorontalo memperlihatkan ketahanan legislatif yang tidak diikuti keberhasilan mempertahankan jabatan eksekutif. Golkar memperoleh sembilan dari 40 kursi DPRD atau 22,5 persen dan menempatkan Zulfikar Usira sebagai Ketua DPRD. Namun, Pilkada 2024 dimenangkan pasangan Sofyan Puhi–Tonny Junus dengan 84.742 suara, sementara Hendra Hemeto yang sebelumnya menjabat wakil bupati dan Ketua DPD II Golkar tidak berhasil mempertahankan kedudukan eksekutif. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa keberadaan jaringan legislatif tidak otomatis menghasilkan dukungan yang sama terhadap kandidat kepala daerah.
Pergantian Hendra oleh Iskandar Mangopa setelah Pilkada menambahkan dimensi kelembagaan pada perkembangan tersebut. Iskandar memperoleh dukungan 15 pimpinan kecamatan dan tiga unsur organisasi, sedangkan sejumlah kandidat lain tidak memenuhi persyaratan dukungan minimum. Proses tersebut memperlihatkan bahwa kedudukan sebagai pejabat publik atau petahana ketua tidak selalu menentukan hasil kompetisi internal. Struktur kecamatan masih mempunyai pengaruh dalam distribusi kekuasaan organisasi, meskipun kekuatan tersebut belum tentu sejalan dengan kemampuan memenangkan pemilihan kepala daerah.
Pohuwato memperlihatkan konfigurasi berbeda. Golkar memperoleh tujuh dari 25 kursi DPRD atau 28 persen, proporsi tertinggi di antara enam kabupaten/kota Gorontalo. Partai ini mempertahankan jabatan Ketua DPRD melalui Beni Nento, sedangkan Nasir Giasi kembali memimpin DPD II. Namun, pemerintahan kabupaten dipimpin Saipul A. Mbuinga dari Gerindra bersama Wakil Bupati Iwan Sjafruddin Adam dari NasDem. Golkar menjadi bagian dari koalisi pengusung pasangan tersebut, tetapi tidak menempatkan kadernya pada dua jabatan utama eksekutif.
Pohuwato menunjukkan bahwa kekuatan legislatif terbesar tidak selalu menghasilkan kepemimpinan eksekutif dari partai yang sama. Golkar mempunyai pengaruh melalui pimpinan DPRD dan hubungan koalisi pemerintahan, sementara kepala daerah berasal dari Gerindra dan wakilnya dari NasDem. Keadaan tersebut memperlihatkan semakin tersebarnya sumber kekuasaan lokal. Dalam sistem seperti ini, kedudukan sebagai partai terbesar lebih banyak memberikan kemampuan bernegosiasi dan menjalankan fungsi kelembagaan daripada menjamin kendali terhadap pemerintahan.
Boalemo memperlihatkan hubungan yang lebih langsung antara organisasi Golkar dan pemerintahan. Pada Pemilu 2024, Golkar memperoleh enam dari 25 kursi DPRD atau 24 persen. Pasangan Rum Pagau–Lahmuddin Hambali memenangkan Pilkada dengan 42.490 suara atau 48,18 persen dari suara sah. Lahmuddin kemudian menjadi Wakil Bupati Boalemo sekaligus memimpin DPD II Golkar. Keterlibatan partai dalam pemerintahan berlangsung melalui kader yang mempunyai tanggung jawab eksekutif dan organisasi secara bersamaan.
Kondisi Boalemo menunjukkan bahwa keberhasilan koalisi dapat memberikan akses pemerintahan tanpa menjadikan Golkar sebagai partai kepala daerah. Rum Pagau mempunyai afiliasi NasDem, sedangkan Lahmuddin berasal dari Golkar. Hubungan tersebut berbeda dari dominasi satu partai karena kebijakan pemerintahan merupakan hasil tanggung jawab bersama dalam struktur eksekutif, sementara organisasi masing-masing tetap mempunyai kepentingan politik sendiri. Kedudukan Lahmuddin juga memperlihatkan pentingnya membedakan tanggung jawab sebagai wakil bupati dari kewenangan sebagai pemimpin partai.
Kota Gorontalo mempunyai pengalaman historis yang berbeda. Golkar pernah menempatkan Medi Botutihe dan Marten Taha dalam kepemimpinan pemerintahan kota, sementara Adhan Damb juga mempunyai sejarah panjang dalam lingkungan Golkar sebelum berpindah afiliasi ke PAN lalu Gerindra. Pada Pemilu 2024, Golkar memperoleh enam dari 30 kursi DPRD atau 20 persen dan mempertahankan jabatan Ketua DPRD. Namun, pemerintahan kota kini dipimpin Adhan Dambea yang maju melalui Gerindra.
Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa jaringan politik yang pernah berkembang bersama Golkar dapat mempertahankan pengaruh setelah seorang tokoh berpindah organisasi. Adhan mempunyai basis personal dan pengalaman pemerintahan yang tidak seluruhnya dapat dijelaskan melalui afiliasi partai pada satu pemilihan. Golkar tetap memiliki representasi legislatif yang penting, tetapi hubungan historisnya dengan kepemimpinan kota tidak lagi menghasilkan kendali eksekutif. Kepemimpinan Meyke Camaru di DPD II berlangsung dalam konfigurasi tersebut, ketika pengalaman panjang Golkar dalam pemerintahan harus dibedakan dari dukungan masyarakat terhadap organisasi pada masa sekarang.
Gorontalo Utara memperlihatkan keadaan hampir berlawanan. Golkar hanya memperoleh empat dari 25 kursi DPRD atau 16 persen, tetapi berhasil menempatkan Thariq Modanggu dan Nurjanah Hasan Yusuf sebagai bupati serta wakil bupati. Setelah pemungutan suara ulang pada April 2025, pasangan tersebut memperoleh 37.985 suara, mengungguli Roni Imran–Ramdhan Mapaliey dengan 35.345 suara. Selisih 2.640 suara menunjukkan kompetisi yang ketat dan memperlihatkan bahwa kemenangan eksekutif tidak dapat diperkirakan hanya melalui jumlah kursi partai.
Pengalaman Gorontalo Utara penting karena menunjukkan kemampuan kandidat dan koalisi menghasilkan dukungan lebih luas daripada representasi legislatif Golkar sendiri. Thariq mempunyai pengalaman sebagai kepala daerah dan pemimpin organisasi yang memberikan sumber pengaruh personal. Namun, keberhasilan tersebut tidak otomatis menunjukkan bahwa Golkar telah menjadi partai dominan di DPRD kabupaten. Kemenangan pasangan calon dan kekuatan organisasi merupakan dua ukuran politik yang berkaitan, tetapi tidak identik.
Bone Bolango merupakan kasus paling menarik dalam hubungan antara partai pengusung dan keberlanjutan afiliasi elite. Golkar hanya memperoleh empatt dari 25 kursi DPRD atau delapan persen, dengan 11.365 suara pada Pemilu 2024. Partai ini tetap mempunyai unsur pimpinan DPRD melalui Zainudin Pedro Bau. Dalam Pilkada, Golkar bersama Demokrat mengusung Ismet Mile–Risman Tolingguhu yang memperoleh 36.991 suara, mengungguli Merlan Uloli–Syamsu Botutihe dengan 33.605 suara. Kemenangan tersebut menunjukkan bahwa dukungan terhadap pasangan kepala daerah jauh melampaui kekuatan legislatif Golkar.
Perkembangan setelah Pilkada justru memperlihatkan keterbatasan hubungan kelembagaan tersebut. Pada Februari 2026, Ismet Mile meninggalkan Golkar dan menjadi Ketua DPW PPP Gorontalo. Golkar ikut mengantarkan Ismet menjadi bupati melalui koalisi pencalonan, tetapi tidak mempertahankan afiliasi politiknya setelah kemenangan. Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan mengusung seorang kandidat tidak sama dengan kemampuan mempertahankan hubungan organisasi. Dalam politik lokal yang sangat dipengaruhi tokoh, perpindahan afiliasi dapat mengubah hubungan kekuasaan tanpa harus mengubah hasil pemilu sebelumnya.
Perbandingan Pohuwato dan Bone Bolango menghasilkan temuan yang penting. Di Pohuwato, Golkar menjadi partai terbesar dan memimpin DPRD, tetapi bupatinya berasal dari Gerindra. Di Bone Bolango, Golkar mempunyai kursi legislatif relatif kecil, tetapi ikut memenangkan kepala daerah yang kemudian menjadi pemimpin PPP. Keduanya menunjukkan bahwa representasi legislatif, kemenangan koalisi, dan loyalitas organisasi merupakan tiga hal berbeda. Ketiganya tidak dapat digabungkan begitu saja sebagai ukuran kekuatan satu partai.
Jika keenam daerah dibaca bersama, terlihat bahwa Golkar mempunyai sumber kekuatan yang tersebar dalam konfigurasi berbeda. Kabupaten Gorontalo, Pohuwato, dan Kota Gorontalo memperlihatkan ketahanan legislatif tanpa kepemimpinan eksekutif utama dari Golkar. Boalemo menunjukkan keterlibatan melalui wakil bupati, Gorontalo Utara melalui bupati dan wakil bupati, sedangkan Bone Bolango memperlihatkan perpindahan afiliasi kepala daerah setelah kemenangan Pilkada. Perbedaan tersebut menjelaskan mengapa jumlah kursi Golkar masih besar, tetapi kekuatan politiknya tidak lagi terintegrasi sebagaimana pada masa dominasi sebelumnya.
Dengan demikian, ukuran kekuatan Golkar tidak cukup menggunakan jumlah kursi, jabatan kepala daerah, atau banyaknya tokoh yang mempunyai riwayat hubungan dengan partai. Perlu dibedakan antara sumber daya yang secara kelembagaan dimiliki organisasi dan sumber daya yang melekat pada individu atau hubungan koalisi. Kegagalan membedakan keduanya dapat menghasilkan penilaian yang terlalu tinggi terhadap kekuatan partai ketika seorang tokoh memenangkan jabatan, atau penilaian yang terlalu rendah ketika organisasi kehilangan jabatan eksekutif tetapi mempertahankan representasi legislatif.
Ujian 2029 dan Masa Depan Pelembagaan Golkar
Pemilu 2029 akan berlangsung dalam konfigurasi politik yang berbeda dari 2024. Wafatnya Rachmat Gobel pada Juli 2026 mengubah salah satu pusat kekuatan politik Gorontalo. NasDem kehilangan figur yang pada Pemilu DPR RI 2024 memperoleh 195.322 suara pribadi, sementara partainya meraih 227.533 suara. Namun, NasDem tidak kehilangan seluruh kapasitas organisasinya karena masih mempunyai 37 kursi DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa hilangnya figur utama tidak sama dengan hilangnya seluruh jaringan elektoral dan kelembagaan partai.
Penunjukan Indrawati Gobel sebagai Ketua DPW NasDem pada September 2026 menunjukkan upaya menjaga kesinambungan kepemimpinan melalui keluarga Gobel. Perkembangan ini menghadirkan perbandingan dengan Golkar yang kini dipimpin Idah Syahidah. Keduanya mempunyai hubungan dengan keluarga politik berpengaruh, tetapi memperoleh kepemimpinan melalui proses dan pengalaman berbeda. Idah memiliki pengalaman sebagai anggota DPR RI dan Wakil Gubernur Gorontalo, sedangkan Indrawati menerima kepemimpinan NasDem setelah wafatnya Rachmat. Dalam kedua kasus tersebut, hubungan keluarga dapat mempertahankan jaringan politik yang telah terbentuk, tetapi kesinambungan organisasi tetap bergantung pada kemampuan kepemimpinan baru membangun legitimasi yang melampaui hubungan personal.
Perubahan setelah Rachmat juga memengaruhi kedudukan Rusli Habibie. Selama beberapa tahun, kompetisi Rachmat dan Rusli menjadi salah satu poros penting politik Gorontalo, terutama melalui persaingan NasDem dan Golkar. Kepergian Rachmat mengubah keseimbangan tersebut, tetapi tidak secara otomatis menambah suara Golkar atau memperbesar kekuatan absolut Rusli. Yang berubah adalah posisi relatif para elite karena salah satu tokoh dengan pengaruh elektoral dan jaringan nasional yang besar tidak lagi berada dalam arena politik.
Rusli mempunyai sumber kekuatan yang berbeda dari Rachmat. Pengalamannya sebagai bupati, gubernur dua periode, pemimpin Golkar selama sekitar lima belas tahun, dan anggota DPR RI menghasilkan jaringan yang melintasi berbagai jabatan serta organisasi. Pengaruh tersebut terutama terlihat dalam kemampuan mempertahankan komunikasi dengan elite partai, kepala daerah, dan tokoh politik yang memiliki kepentingan berbeda. Dalam konfigurasi setelah Rachmat, jaringan tersebut dapat mempunyai nilai politik yang semakin besar, meskipun dampaknya terhadap perolehan suara Golkar pada 2029 belum dapat dipastikan. Pengaruh personal Rusli juga perlu dibedakan dari kemampuan Golkar sebagai organisasi mempertahankan dukungan masyarakat ketika kepemimpinan dan kandidat mengalami pergantian.
Di sisi lain, Gusnar Ismail mempunyai sumber kekuatan yang berasal dari kedudukan formal sebagai gubernur. Pemerintahan Gusnar–Idah mempertemukan Demokrat dan Golkar dalam tanggung jawab eksekutif, sementara Gerindra juga mempunyai hubungan dengan pembentukan koalisi pemerintahan. Hubungan tersebut tidak menghapus kepentingan organisasi masing-masing menjelang pemilu. Golkar dapat menjadi bagian dari pemerintahan provinsi sekaligus mempertahankan kemandirian kelembagaan, sedangkan Demokrat mempunyai kepentingan mengembangkan organisasinya sendiri. Dalam politik multipartai, kedekatan dengan kekuasaan pemerintahan tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan dukungan elektoral.
Keadaan tersebut memperlihatkan perbedaan antara kekuasaan formal dan kekuasaan relasional. Gubernur mempunyai kewenangan pemerintahan, akses birokrasi, dan tanggung jawab kebijakan publik. Sementara itu, elite partai yang tidak lagi menjabat kepala daerah dapat mempertahankan pengaruh melalui jaringan organisasi, pengalaman politik, dan kemampuan membangun hubungan antarkelompok. Dalam politik Gorontalo, kedua bentuk kekuasaan tersebut tidak selalu berada pada orang yang sama. Perbedaan ini penting karena kekuatan seorang tokoh tidak dapat diukur hanya dari jabatan atau jumlah suara pribadinya, sebagaimana besarnya jaringan elite tidak selalu menunjukkan kuatnya keterikatan masyarakat terhadap organisasi partai.
Persaingan menuju 2029 juga tidak terbatas pada hubungan Golkar dan NasDem. Gerindra memperlihatkan pertumbuhan suara DPR RI dari 11.392 pada 2009 menjadi 49.342 pada 2014, 87.748 pada 2019, dan 145.152 pada 2024. Dalam lima belas tahun, partai tersebut berkembang dari kekuatan kecil menjadi salah satu pemegang kursi DPR RI Gorontalo. PDI Perjuangan mempunyai kedudukan kuat di DPRD Provinsi dengan tujuh kursi, hanya satu di bawah Golkar. Demokrat, melalui kepemimpinan Erwin Ismail dan hubungan dengan pemerintahan Gusnar, menghadirkan kemungkinan perkembangan baru yang belum tercermin dalam hasil Pemilu 2024. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa Golkar menghadapi kompetisi yang semakin terbuka, dengan sumber kekuatan dan pola pertumbuhan yang berbeda pada setiap partai.
Dengan hanya tiga kursi DPR RI, kompetisi Gorontalo mempunyai ruang representasi yang terbatas bagi partai-partai besar. Pada 2024, NasDem, Golkar, dan Gerindra masing-masing memperoleh satu kursi, meskipun perolehan suaranya berbeda. Golkar berada 64.459 suara di bawah NasDem dan hanya 17.922 suara di atas Gerindra. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa Golkar tidak lagi mempunyai jarak elektoral yang besar terhadap pesaing terdekatnya, sementara keunggulan NasDem pada 2024 sangat dipengaruhi suara personal Rachmat Gobel. Perubahan kandidat pada pemilu berikutnya dapat memengaruhi distribusi suara, tetapi arah dan besarnya perubahan tersebut belum dapat dipastikan.
Dalam konfigurasi demikian, terdapat beberapa kemungkinan yang perlu dibedakan. Apabila NasDem mempertahankan sebagian besar dukungan yang diperolehnya pada 2024, hal tersebut akan menunjukkan kemampuan organisasi mengubah pengaruh Rachmat menjadi kekuatan elektoral yang lebih berkelanjutan. Apabila suara NasDem berkurang secara besar tetapi representasi lokalnya tetap bertahan, akan terlihat adanya perbedaan tingkat ketergantungan pada figur antara pemilu DPR RI dan DPRD. Sementara itu, apabila Golkar mempertahankan perolehan suara sebelumnya tetapi Gerindra atau partai lain mengalami peningkatan, kedudukan relatif Golkar tetap dapat berubah meskipun tidak mengalami penurunan absolut. Karena itu, proyeksi 2029 tidak cukup didasarkan pada perhitungan kekuatan tokoh yang masih berada dalam arena politik.
Tantangan yang lebih mendasar justru berasal dari perubahan struktur sosial pemilih. Berdasarkan Sensus Penduduk 2020 Badan Pusat Statistik, dari 1.171.681 penduduk Gorontalo terdapat 335.659 orang Generasi Z atau 28,65 persen dan 306.123 milenial atau 26,13 persen. Kedua generasi tersebut mencakup 54,78 persen penduduk provinsi. Pada tingkat nasional, data KPU menunjukkan bahwa milenial dan Generasi Z mencapai 58,38 persen pemilih dalam negeri pada Pemilu 2024, terdiri atas 67,91 juta milenial dan 50,65 juta Generasi Z. Meskipun komposisi penduduk Gorontalo tidak dapat langsung disamakan dengan komposisi pemilihnya, data tersebut memperlihatkan perubahan antargenerasi yang semakin menentukan struktur kompetisi politik. Golkar kini berhadapan dengan masyarakat yang sebagian besar tumbuh setelah Reformasi dan tidak mengalami secara langsung periode ketika partai tersebut mendominasi pemerintahan daerah. Bagi generasi tersebut, sejarah panjang Golkar tidak dengan sendirinya menjadi alasan untuk memberikan dukungan politik. Pengalaman pemerintahan Fadel Muhammad dan Rusli Habibie tetap merupakan bagian penting sejarah pembangunan Gorontalo, tetapi penilaiannya semakin bergantung pada relevansi hasil pembangunan tersebut terhadap keadaan sosial dan ekonomi masyarakat sekarang.
Perubahan antargenerasi itu berlangsung bersamaan dengan pergeseran cara masyarakat memperoleh informasi dan membentuk penilaian politik. Survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) terhadap pemilih muda berusia 17–39 tahun menunjukkan bahwa penggunaan media sosial sebagai sumber informasi utama meningkat dari 39,5 persen pada 2018 menjadi 59 persen pada 2022, sedangkan televisi turun dari 41,3 persen menjadi 32 persen. Dalam periode yang sama, proporsi pemilih muda yang mengakses internet meningkat dari 86,2 persen menjadi 93,5 persen. Temuan tersebut memperlihatkan perubahan lingkungan komunikasi politik nasional, meskipun tidak membuktikan bahwa seluruh pemilih muda Gorontalo mempunyai perilaku serupa atau telah meninggalkan loyalitas kepartaian. Perubahan yang lebih penting terletak pada semakin terbukanya sumber informasi untuk menilai kinerja politik. Pengaruh tokoh senior, hubungan keluarga politik, dan reputasi historis partai kini berada dalam lingkungan ketika kebijakan pemerintah, kesempatan kerja, pendidikan, biaya hidup, serta pelayanan publik dapat diperbandingkan melalui berbagai sumber. Dengan demikian, Golkar menghadapi persoalan regenerasi dukungan yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pergantian pengurus atau penyesuaian cara berkomunikasi. Yang berubah bukan semata-mata saluran informasi politik, melainkan juga konteks sosial tempat pemilih membentuk penilaian terhadap partai dan kandidat.
Perubahan tersebut mempunyai konsekuensi langsung terhadap cara membaca kekuatan elektoral Golkar. Selama beberapa dekade, dukungan kepada partai ini banyak berkaitan dengan pengalaman pemerintahan, hubungan sosial yang telah terbentuk, pengaruh tokoh, serta kesinambungan jaringan keluarga dan organisasi. Hubungan tersebut tidak serta-merta hilang, tetapi tidak dapat diasumsikan mempunyai pengaruh yang sama terhadap pemilih yang lahir dan tumbuh dalam lingkungan politik berbeda. Generasi yang tidak mengalami masa dominasi Golkar memperoleh pengetahuan tentang partai melalui pengalaman keluarga, pendidikan, media, dan penilaian terhadap keadaan pemerintahan yang mereka hadapi. Karena itu, kemampuan mempertahankan jaringan elite tidak selalu sejalan dengan kemampuan mempertahankan dukungan antargenerasi.
Dalam konteks Gorontalo, perubahan ini semakin penting karena jumlah pemilih terus bertambah. Data pemilu menunjukkan bahwa jumlah pemilih terdaftar meningkat dari 583.028 pada 2004 menjadi 881.206 pada 2024, bertambah hampir 300.000 orang dalam dua dekade. Tingkat partisipasi juga meningkat dari 79,98 persen menjadi 88,10 persen. Namun, peningkatan partisipasi tersebut berlangsung bersamaan dengan penurunan suara Golkar dari 254.525 pada Pemilu DPR RI 2004 menjadi 163.074 pada 2024. Kedua kecenderungan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan partisipasi elektoral tidak diikuti pertumbuhan dukungan Golkar, meskipun angka agregat tersebut belum dapat menjelaskan perpindahan pilihan individu atau perbedaan preferensi menurut generasi.
Perbandingan itu memperlihatkan perubahan yang lebih mendasar daripada penurunan suara biasa. Pada 2004, Golkar memperoleh sekitar 43,7 suara untuk setiap 100 pemilih terdaftar, sedangkan pada 2024 hanya sekitar 18,5 suara untuk setiap 100 pemilih terdaftar. Ukuran tersebut bukan persentase suara sah dan tidak dapat diperlakukan sebagai ukuran langsung loyalitas partisan, tetapi berguna untuk memperlihatkan perubahan jangkauan elektoral Golkar terhadap keseluruhan populasi pemilih. Dalam dua dekade, jumlah pemilih bertambah sekitar 51 persen, sementara suara DPR RI Golkar justru berkurang sekitar 36 persen. Perbedaan arah tersebut menunjukkan bahwa Golkar tidak berhasil mempertahankan pertumbuhan dukungan sejalan dengan perluasan jumlah pemilih, meskipun masih mampu menjaga representasi politik yang penting.
Dari sudut pandang pelembagaan partai, perubahan demografi tersebut menghadirkan persoalan yang berbeda dari pergantian elite. Suksesi dari Rusli kepada Idah dapat mempertahankan kesinambungan kepemimpinan dan jaringan politik yang sudah terbentuk, tetapi tidak otomatis menjamin kesinambungan dukungan masyarakat yang struktur usianya terus berubah. Demikian pula, keberadaan tokoh senior yang mempunyai pengalaman panjang dalam pemerintahan dapat menjaga hubungan antarelite, tetapi belum tentu mempunyai pengaruh elektoral yang sama terhadap generasi yang menilai partai melalui pengalaman politik dan sosial berbeda. Dengan demikian, keberlanjutan Golkar bergantung pada dua proses yang harus dibedakan: kesinambungan kepemimpinan organisasi dan kemampuan memperoleh legitimasi dari generasi pemilih yang terus berganti.
Persoalan tersebut juga berkaitan dengan perubahan komposisi kandidat. Pada Pemilu 2014, pencalonan Fadel menghasilkan peningkatan suara Golkar yang sangat besar, tetapi pengalaman tersebut tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa kehadiran seorang figur populer pada 2029 akan menghasilkan perubahan serupa. Lingkungan politik, jumlah pemilih, kekuatan pesaing, dan distribusi kandidat telah berubah. Selain itu, semakin besarnya kelompok pemilih yang tidak mengalami masa pemerintahan Fadel maupun periode awal kepemimpinan Rusli menjadikan pengaruh historis kedua tokoh tersebut tidak dapat diukur hanya melalui hasil pemilu sebelumnya. Proyeksi elektoral yang dapat dipertanggungjawabkan memerlukan data perilaku pemilih mutakhir, termasuk hubungan antara kelompok usia, penilaian kinerja pemerintah, identifikasi kepartaian, dan pilihan kandidat.
Perubahan kepemimpinan DPD II juga mempunyai implikasi terhadap persoalan tersebut. Kabupaten Gorontalo memperlihatkan pentingnya dukungan struktur kecamatan dalam menentukan ketua, sedangkan Pohuwato menunjukkan kesinambungan kepemimpinan tokoh lama. Boalemo dan Gorontalo Utara mempunyai hubungan erat antara jabatan pemerintahan dengan kepemimpinan partai, sementara Bone Bolango menghadapi perubahan afiliasi kepala daerah yang pernah diusung Golkar. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kekuatan organisasi tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memimpin, tetapi juga oleh bagaimana struktur partai bekerja setelah pergantian kepemimpinan. Dalam masyarakat yang semakin beragam secara generasional, kualitas rekrutmen dan keberlanjutan kaderisasi menjadi ukuran penting untuk menilai apakah organisasi mempunyai kapasitas melampaui pengaruh personal pemimpinnya.
Di sinilah pelembagaan menjadi persoalan utama Golkar. Organisasi yang kuat tidak hanya ditandai oleh keberadaan kantor, pengurus, atau jumlah anggota legislatif, tetapi juga oleh prosedur rekrutmen, kaderisasi, pembagian kewenangan, pengelolaan konflik, dan pertanggungjawaban yang dapat dijalankan secara konsisten. Pengalaman perpindahan elite dari Golkar ke partai lain memperlihatkan bahwa hubungan personal dapat lebih kuat daripada keterikatan organisasi. Namun, perpindahan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan kegagalan partai karena keputusan seorang tokoh juga dipengaruhi kesempatan politik, hubungan koalisi, dan kepentingan yang berkembang setelah pemilihan. Persoalan kelembagaannya terletak pada kemampuan partai mempertahankan fungsi organisasi ketika hubungan dengan seorang tokoh berubah.
Golkar mempunyai pengalaman panjang dalam mengelola hubungan dengan pemerintahan dan lembaga legislatif. Pengalaman tersebut menyediakan sumber daya organisasi yang tidak dimiliki seluruh partai baru, tetapi nilainya bergantung pada kemampuan mempertahankan prosedur kelembagaan yang dapat bekerja melampaui pergantian pemimpin. Kualitas rekrutmen kader, keterbukaan pengambilan keputusan, pengelolaan keanggotaan, serta pertanggungjawaban anggota legislatif merupakan ukuran yang dapat digunakan untuk menilai perkembangan tersebut. Dalam konteks perubahan demografi, kualitas kelembagaan juga menentukan apakah generasi baru mempunyai kesempatan yang nyata untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan partai, bukan hanya menjadi bagian dari aktivitas politik menjelang pemilu.
Golkar juga akan menghadapi perubahan penyelenggaraan pemilu setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 memisahkan pemilu nasional dari pemilu daerah, dengan jeda sekitar dua sampai dua setengah tahun. Perubahan tersebut menjadikan Pemilu DPR RI 2029 dan pemilihan DPRD berikutnya berlangsung dalam waktu berbeda, dengan pelaksanaan teknis yang masih bergantung pada tindak lanjut regulasi. Konsekuensinya, hasil pemilu nasional tidak dapat langsung diperlakukan sebagai gambaran akhir kekuatan partai di tingkat lokal. Perbedaan kandidat, isu, dan waktu penyelenggaraan memungkinkan munculnya variasi dukungan yang lebih jelas antara pemilu nasional dan daerah. Pemisahan tersebut juga akan memperlihatkan apakah pengaruh tokoh nasional dan jaringan kepala daerah mempunyai hubungan yang konsisten dengan kekuatan organisasi di tingkat lokal.
Pada akhirnya, perjalanan 62 tahun Golkar Gorontalo memperlihatkan perubahan historis yang lebih luas daripada berkurangnya suara dan kursi. Partai ini tidak kehilangan seluruh kekuatan politiknya, tetapi tidak lagi mempunyai kemampuan mendominasi seluruh arena pemerintahan dan pemilihan sebagaimana pada masa sebelumnya. Golkar masih memiliki 42 kursi DPRD, sejumlah pimpinan legislatif, keterwakilan dalam pemerintahan, serta jaringan elite yang luas. Namun, kekuatan tersebut tersebar dalam hubungan politik yang berbeda dan tidak seluruhnya berada di bawah kendali organisasi. Pada saat bersamaan, perubahan demografi memperlihatkan bahwa sebagian besar masyarakat kini berasal dari generasi yang tidak mempunyai pengalaman langsung dengan sejarah dominasi Golkar.
Dari Ahmad Hoesa Pakaya, Fadel Muhammad, Rusli Habibie, hingga Idah Syahidah, Golkar Gorontalo telah mengalami perubahan sumber legitimasi kepemimpinan, hubungan dengan pemerintahan, dan kemampuan elektoral. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa dominasi politik dapat berkurang tanpa menghilangkan keberadaan organisasi, sebagaimana besarnya jaringan elite tidak selalu menghasilkan pertumbuhan dukungan pemilih. Menjelang 2029, persoalan Golkar bukan semata-mata apakah partai dapat memperoleh suara lebih besar atau mempertahankan kedudukan sebagai partai terbesar. Persoalan yang lebih menentukan ialah apakah kekuatan yang selama ini banyak bertumpu pada kepemimpinan individu dapat berkembang menjadi kapasitas kelembagaan yang mampu mempertahankan kepercayaan masyarakat lintas generasi.
Sejarah telah memberikan Golkar kedudukan besar dalam pembentukan politik modern Gorontalo. Namun, dalam sistem multipartai yang semakin kompetitif dan masyarakat yang terus mengalami pergantian generasi, sejarah tidak lagi memberikan keunggulan elektoral secara otomatis. Golkar menghadapi dua perubahan sekaligus: semakin meratanya distribusi kekuasaan antarpihak dan semakin beragamnya generasi yang menentukan pilihan politik. Kedua perubahan tersebut menempatkan kualitas organisasi sebagai persoalan yang semakin menentukan. Ujian Golkar menuju 2029 bukan hanya mempertahankan pengaruh politik yang diwarisi dari masa lalu, melainkan membuktikan bahwa partai ini tetap mempunyai legitimasi dalam masyarakat yang struktur sosial, pengalaman politik, dan harapannya telah berubah.
