Oleh Dr. Funco Tanipu., ST., M.A
Kekuatan politik Prabowo Subianto sering diringkas ke dalam dua angka: kepuasan terhadap Presiden dan elektabilitas Partai Gerindra. Cara baca itu terlalu datar. Ia mencampurkan legitimasi personal, evaluasi terhadap pemerintahan, pilihan calon presiden, dan loyalitas kepada partai—empat ukuran yang berada pada tiga lapisan kekuatan politik dan dapat bergerak searah, tetapi juga dapat berpisah.
Data pasca-Pilpres 2024 tidak menunjukkan satu cerita tunggal tentang keruntuhan atau keperkasaan. Indikator masih menemukan kepuasan yang tinggi pada Januari 2026, sementara Poltracking mencatat penurunan bertahap dan SMRC menemukan koreksi yang jauh lebih tajam. Pada saat yang sama, Gerindra sempat menikmati lonjakan dukungan, lalu kehilangan sebagian besar kenaikan tersebut. Fakta terpentingnya bukan bahwa seluruh ukuran turun serempak, melainkan bahwa hubungan di antara ukuran-ukuran itu semakin tidak otomatis.
Argumen utama tulisan ini adalah bahwa kekuatan Prabowo bekerja melalui sebuah rantai konversi politik: kinerja pemerintahan harus dirasakan dalam kehidupan sehari-hari; pengalaman itu harus berubah menjadi kepercayaan kepada Presiden; kepercayaan harus dikonversi menjadi pilihan elektoral; dan pilihan kepada Prabowo harus diterjemahkan lagi menjadi dukungan yang bertahan bagi Gerindra. Setiap mata rantai mengandung kebocoran. Karena itu, persoalan menuju 2029 bukan sekadar seberapa populer Prabowo, melainkan seberapa efisien modal personalnya diubah menjadi legitimasi pemerintahan dan modal kelembagaan partai.
Dinamika Tiga Lapisan Modal Politik Prabowo
Pembacaan ini bertumpu pada survei nasional Indikator Politik Indonesia, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Lembaga Survei Indonesia (LSI), Litbang Kompas, Populi Center, Lingkaran Survei Indonesia (LSI Denny JA), Poltracking Indonesia, Puspoll Indonesia, dan KedaiKOPI. Kesembilan lembaga dipakai untuk triangulasi, bukan untuk menghasilkan rata-rata gabungan. Temuan yang berulang memperkuat diagnosis; perbedaan hasil justru diperlakukan sebagai informasi tentang waktu, desain pertanyaan, moda wawancara, cakupan sampel, dan ketidakpastian pengukuran.
Empat ukuran dipisahkan secara ketat: kepuasan terhadap kinerja Presiden, kepuasan terhadap pemerintah Prabowo–Gibran, kesukaan atau optimisme, serta elektabilitas. Tren hanya dinyatakan lebih tegas jika berasal dari lembaga, pertanyaan, dan moda pengumpulan data yang cukup sebanding. Bahkan dalam satu seri, perubahan angka hanya menunjukkan arah deskriptif; ia belum membuktikan mengapa perubahan itu terjadi.
Lapisan pertama adalah modal personal: kesukaan, kepercayaan, dan citra kepemimpinan Prabowo. Lapisan kedua adalah legitimasi pemerintahan: penilaian atas kinerja Presiden atau kabinet dalam menangani ekonomi, layanan publik, politik, dan hukum. Lapisan ketiga adalah modal partisan: kemampuan Gerindra mempertahankan dukungan karena identitas, organisasi, kader, dan programnya sendiri. Ketiganya saling berhubungan, tetapi tidak identik.
Dengan kerangka ini, penurunan approval belum tentu langsung menurunkan elektabilitas, dan elektabilitas Prabowo yang tinggi belum tentu sepenuhnya berpindah kepada Gerindra. Sebaliknya, Gerindra dapat tetap memperoleh suara dari jaringan dan identitas partai ketika evaluasi kepada pemerintah melemah. Analisis menjadi lebih kuat jika memeriksa jarak di antara tiga lapisan tersebut, bukan hanya tinggi-rendahnya masing-masing angka.
Dari Ekspektasi Tinggi ke Erosi Legitimasi
Prabowo memasuki pemerintahan dengan legitimasi elektoral yang besar setelah memenangkan Pilpres 2024 bersama Gibran Rakabuming Raka. Survei-survei awal memperlihatkan bukan hanya dukungan kepada Presiden baru, tetapi juga struktur ekspektasi yang sangat tinggi. Ini penting: approval pada fase awal pemerintahan merupakan campuran antara evaluasi kinerja yang baru dimulai, harapan terhadap masa depan, dan efek kemenangan elektoral.
Pada fase 100 hari, tiga survei tatap muka nasional memperlihatkan rentang yang rapat. Litbang Kompas mencatat kepuasan terhadap pemerintah 80,9 persen (4–10 Januari 2025; 1.000 responden; margin of error ±3,1 persen). Indikator menemukan kepuasan terhadap Presiden 79,3 persen (16–21 Januari; 1.220 responden; ±2,9 persen), sedangkan LSI mencatat 81,4 persen (20–28 Januari; 1.220 responden; ±2,9 persen). KedaiKOPI, melalui CASI daring terhadap 1.201 responden berusia 17–55 tahun, memperoleh kepuasan terhadap pemerintah 72,5 persen, kepuasan personal kepada Prabowo 84,8 persen, dan optimisme 80,1 persen.
Rentang yang rapat pada tiga survei tatap muka menggambarkan bulan madu politik, tetapi bukan cek kosong. Indikator menemukan 50,0 persen warga menilai harga kebutuhan pokok kurang atau jauh kurang terjangkau. KedaiKOPI juga mencatat 74,4 persen menolak jika PPN 12 persen diterapkan pada semua barang dan jasa. Artinya, legitimasi awal Prabowo tinggi, tetapi sejak awal telah mengandung kontradiksi: kepercayaan kepada pemimpin berjalan bersama kecemasan terhadap biaya hidup.
Memasuki pertengahan dan akhir 2025, dukungan tetap tinggi tetapi mulai terdiferensiasi. LSI Denny JA melaporkan kepuasan terhadap Prabowo atau kepemimpinannya turun dari 81,2 persen pada Mei menjadi 74,8 persen pada Oktober. Pada Oktober, Indikator mencatat kepuasan terhadap Presiden 77,7 persen dan Poltracking menemukan kepuasan terhadap pemerintah 78,1 persen. Populi Center mencatat 81,7 persen responden yakin Prabowo–Gibran mampu membawa Indonesia menjadi lebih baik dan 94,4 persen menyukai Prabowo. Dua ukuran Populi tersebut bukan approval; tingginya kesukaan tidak boleh dibaca sebagai jaminan pilihan elektoral.
Memasuki 2026, arah pengukuran tidak sepenuhnya seragam. Indikator masih mencatat kepuasan terhadap Presiden 79,9 persen pada Januari. Dalam seri Poltracking, kepuasan terhadap pemerintah turun dari 78,1 persen pada Oktober 2025 menjadi 74,1 persen pada Maret dan 72,2 persen pada Mei 2026. Puspoll melaporkan 64,8 persen pada Mei, secara nominal 2,9 poin lebih rendah daripada 67,7 persen pada Agustus 2025, tetapi signifikansi perbedaannya tidak dilaporkan. SMRC memperlihatkan koreksi paling tajam.
Dalam seri SMRC, kepuasan terhadap kinerja Prabowo turun dari 81,2 persen pada November 2025 menjadi 66,4 persen pada 26 Februari–5 Maret 2026, lalu 51,1 persen pada 5–19 Juli 2026. Pada gelombang terakhir, 46,9 persen menyatakan kurang atau tidak puas. Akan tetapi, seri ini tetap perlu dibaca dengan catatan: gelombang November menggunakan telepon, sedangkan Juli menggabungkan telepon dan tatap muka terhadap 749 responden dengan margin of error sekitar ±3,7 persen.
Kesenjangan pada 2026 tidak membuktikan bahwa satu lembaga benar dan lembaga lain salah. Ia dapat berasal dari perbedaan waktu, pertanyaan, moda, dan sampel; tetapi dapat pula menangkap volatilitas opini yang nyata. Karena tidak tersedia satu instrumen harmonis untuk memisahkan kedua sumber perbedaan itu, kesimpulan yang paling kuat bukan ‘popularitas Prabowo runtuh’, melainkan ‘kepastian tentang dominasi Prabowo melemah’. Dukungan masih besar dalam beberapa pengukuran, tetapi semakin sensitif terhadap instrumen dan kondisi saat survei dilakukan.
Relasi Elektoral Prabowo dan Gerindra
Hubungan Prabowo dan Gerindra terlihat paling jelas dalam seri SMRC. Dukungan kepada Gerindra bergerak dari hasil Pileg 2024 sebesar 13,2 persen menjadi 23,3 persen pada November 2025, lalu 29,3 persen pada Februari–Maret 2026, sebelum turun menjadi 16,9 persen pada Juli. Dari puncak surveinya Gerindra kehilangan 12,4 poin, tetapi posisi Juli masih 3,7 poin di atas hasil Pileg 2024.
Pembedaan tersebut menolak dua kesimpulan ekstrem. Gerindra belum kembali sepenuhnya ke basis Pileg 2024, tetapi juga tidak berhasil mempertahankan seluruh keuntungan pasca-kemenangan Prabowo. Pola ini konsisten dengan efek ekor jas pasca-Pilpres: kemenangan dan kedekatan dengan Presiden memperluas dukungan partai, tetapi sebagian dukungan tambahan itu lebih menyerupai modal pinjaman daripada loyalitas partisan yang telah mengakar.
Survei lain memperlihatkan dukungan Gerindra yang tinggi sebelum koreksi pertengahan 2026: Indikator mencatat 35,9 persen pada Januari dan 29,4 persen pada Oktober 2025; Poltracking 24,1 persen pada Oktober 2025 dan 26,1 persen pada Maret 2026; Populi Center 26,8 persen pada Oktober 2025. Angka-angka ini bukan satu seri waktu tunggal. Namun, bersama seri SMRC, semuanya menunjukkan bahwa Gerindra memperoleh bonus pasca-Pilpres yang besar, sementara daya tahannya belum terbukti setara dengan besarnya lonjakan awal.
Dalam tiga gelombang SMRC, kepuasan terhadap Prabowo dan dukungan kepada Gerindra bergerak searah. Kesamaan arah ini konsisten dengan hipotesis ketergantungan Gerindra pada figur Prabowo, tetapi bukan bukti bahwa penurunan kepuasan menyebabkan penurunan dukungan partai. Jumlah gelombangnya terbatas, moda surveinya tidak seluruhnya sama, dan faktor ekonomi, identifikasi partai, kandidat daerah, maupun ketidakpastian pemilih dapat bekerja secara bersamaan.
Dengan demikian, persoalan strategisnya adalah tingkat konversi. Seberapa besar pemilih yang percaya kepada Prabowo juga memilih Gerindra, dan seberapa lama pilihan itu bertahan ketika evaluasi terhadap pemerintah berubah? Gerindra diuntungkan ketika tiga lapisan—figur, pemerintahan, dan partai—menyatu. Kerentanannya muncul ketika salah satu lapisan bergerak sendiri.
Perubahan Perilaku dan Preferensi Pemilih
Meski demikian, terlalu sederhana jika penurunan Gerindra dibaca sebagai perpindahan suara dari Gerindra kepada lawan. Pada survei SMRC Juli 2026, Gerindra berada di 16,9 persen, PDIP 11,7 persen dan Golkar 9,6 persen. Demokrat berada di 8,1 persen, PKB 5,4 persen, NasDem dan PKS masing-masing 4,4 persen, sementara 25,9 persen responden belum menentukan pilihan dalam pengukuran partai.
Besarnya kelompok yang belum menentukan pilihan menunjukkan bahwa koreksi Gerindra belum berubah menjadi konsolidasi oposisi. Dalam istilah politik elektoral, yang terlihat lebih dekat pada de-alignment—melonggarnya ikatan terhadap pilihan lama—daripada realignment, yakni terbentuknya ikatan baru yang stabil dengan partai alternatif. Karena itu, penurunan satu partai tidak boleh langsung dibaca sebagai keuntungan permanen bagi partai lain.
Data potong lintang tersebut tidak membuktikan bahwa individu yang sama telah mengubah perilakunya. Namun, komposisi agregatnya menunjukkan diferensiasi preferensi: seseorang dapat tetap menilai Prabowo positif tanpa memilih Gerindra, atau memilih Gerindra karena identitas dan jaringan politik tanpa menyetujui seluruh kebijakan pemerintah. Dukungan personal, evaluasi pemerintahan, dan pilihan partai tidak lagi dapat diasumsikan sebagai satu paket.
Pemisahan itu merupakan gejala penguraian paket politik. Dalam sistem yang sangat terpersonalisasi, pemilih dapat berpindah di antara figur tanpa berpindah secara permanen ke partai. Akibatnya, elektabilitas kandidat dapat berubah lebih cepat daripada identifikasi partisan, sedangkan partai dapat mengalami lonjakan sementara tanpa membangun loyalitas baru yang tahan terhadap pergantian figur.
Dalam survei SMRC, hubungan antara penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum dengan pilihan partai menunjukkan signifikansi statistik. Uji chi-square menghasilkan nilai p masing-masing 0,004, 0,001, dan kurang dari 0,001. Namun, nilai p hanya menunjukkan adanya hubungan yang sulit dianggap kebetulan dalam sampel; ia tidak menunjukkan besarnya pengaruh dan tidak membuktikan hubungan sebab-akibat.
Hubungan tersebut dapat bekerja melalui beberapa mekanisme: penilaian retrospektif atas ekonomi, sinyal identitas partai, reputasi kandidat, jaringan lokal, serta persepsi mengenai politik dan hukum. Survei yang tersedia belum mampu menentukan bobot relatif masing-masing mekanisme. Karena itu, bahasa yang tepat adalah ‘berhubungan’ dan ‘konsisten dengan’, bukan ‘dipengaruhi’ atau ‘disebabkan’.
Kinerja Pemerintahan dan Pembentukan Persepsi Publik
Survei memberikan petunjuk paling konsisten pada pengalaman ekonomi rumah tangga. Pada Juli 2026, SMRC menemukan hanya 15,7 persen responden menilai kondisi ekonomi nasional baik atau sangat baik, sedangkan 49,4 persen menilainya buruk atau sangat buruk. Dalam seri yang sama, sentimen ekonomi dan kepuasan kepada Presiden bergerak menurun secara paralel. Hubungan itu relevan, tetapi tetap tidak identik dengan bukti kausal.
Di sini terdapat persoalan klasik dalam hubungan antara ekonomi dan politik. Pemerintah dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi makro, tetapi masyarakat membuat penilaian berdasarkan pengalaman sehari-hari. Harga pangan, pekerjaan, pendapatan, dan kemampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga jauh lebih dekat dengan pengalaman pemilih dibandingkan angka pertumbuhan produk domestik bruto.
Sinyal tekanan ekonomi muncul pada beberapa lembaga. Populi Center pada Oktober 2025 menemukan 41,1 persen responden menyatakan penghasilan rumah tangganya menurun, lebih besar daripada yang menyatakan meningkat, 33,2 persen. Pada bulan yang sama, LSI Denny JA memberi rapor ekonomi nasional dengan skor bersih minus 13,8. Pada Mei 2026, Poltracking mencatat mahalnya harga kebutuhan pokok sebagai masalah utama bagi 37,5 persen publik. Triangulasi ini membuat tekanan ekonomi menjadi hipotesis penjelas yang paling konsisten, tetapi belum membuktikan bahwa ia merupakan satu-satunya penyebab koreksi politik.
Legitimasi politik tidak bergerak secara mekanis dari pertumbuhan ekonomi makro menuju approval. Di tengahnya terdapat pengalaman rumah tangga, atribusi tanggung jawab, komunikasi kebijakan, dan pembandingan antara harapan dengan hasil. Pemerintah dapat mencatat pertumbuhan, tetapi pemilih menilai apakah pendapatan riil, pekerjaan, harga pangan, dan akses layanan membuat hidup mereka terasa lebih aman.
SMRC juga memperlihatkan bahwa penilaian ekonomi bergerak bersama evaluasi terhadap politik dan penegakan hukum. Ini menunjukkan bahwa legitimasi kinerja bersifat multidimensi. Ketidakpuasan ekonomi dapat memperbesar sensitivitas terhadap masalah hukum dan politik; sebaliknya, ketidakpercayaan pada institusi dapat membuat keberhasilan ekonomi kurang mudah dikreditkan kepada pemerintah.
Di sinilah muncul perangkap ekspektasi. Citra Prabowo sebagai pemimpin kuat dan tegas menaikkan kemampuan awalnya mengonsolidasikan harapan, tetapi sekaligus menaikkan standar keberhasilan yang dibebankan publik kepadanya. Semakin besar janji perubahan dan semakin terpusat atribusi kepemimpinan, semakin besar pula biaya politik ketika hasil kebijakan tidak segera terasa. Kekuatan personal dapat menjadi aset pada fase mobilisasi, tetapi berubah menjadi pusat atribusi kesalahan pada fase evaluasi.
Kompetisi Figur dan Terbukanya Struktur Kontestasi 2029
Data kandidat menunjukkan bahwa dominasi petahana belum dapat dianggap permanen. Indikator mencatat Prabowo 68,9 persen pada Januari 2025 dan 46,7 persen pada Oktober, tetapi simulasi pertama memuat 19 nama sedangkan simulasi kedua 25 nama, sehingga perubahannya tidak sepenuhnya sebanding. Dalam seri SMRC, dukungan semi-terbuka bergerak dari 34,9 persen pada November 2025 menjadi 14,5 persen pada Juli 2026; pembacaan tren ini pun perlu memperhitungkan perbedaan moda survei. Pada Oktober 2025, Poltracking mencatat 48,5 persen dan Populi Center 37,8 persen dengan instrumen masing-masing.
Dalam survei SMRC Juli 2026, pada simulasi semi-terbuka 20 nama, Dedi Mulyadi memperoleh 35 persen, Prabowo 14,5 persen, Anies Baswedan 8,2 persen, dan Gibran Rakabuming Raka 7,7 persen. Dalam simulasi dua nama, Dedi memperoleh 59 persen berbanding 28,3 persen untuk Prabowo. Hasil ini juga memperlihatkan bahwa approval, kesukaan, dan pilihan elektoral bukan ukuran yang dapat saling menggantikan.
Angka-angka tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai prediksi Pilpres 2029. Pencalonan belum terbentuk, koalisi dapat berubah, dan efek jabatan maupun peristiwa politik belum diketahui. Yang dapat dibaca hanyalah struktur kemungkinan: pasar kandidat belum tertutup, dan keunggulan petahana tidak menghapus ruang bagi figur alternatif.
Poltracking pada Maret menemukan gambaran berbeda. Dalam pertanyaan terbuka atau top of mind, Prabowo masih menjadi nama yang paling banyak disebut dengan 32,9 persen, disusul Dedi Mulyadi 13,5 persen dan Anies Baswedan 9,2 persen. Angka ini tidak dapat dibandingkan langsung dengan simulasi semi-terbuka SMRC. Justru karena instrumennya berbeda, temuan tersebut memperkuat satu kesimpulan yang lebih terbatas: kompetisi kandidat 2029 belum terkunci.
Dalam konteks ini, fenomena Dedi Mulyadi lebih tepat dibaca sebagai gejala personalisasi alternatif, bukan bukti otomatis bahwa dukungannya disebabkan oleh kinerja. Survei mengukur pilihan, bukan mekanisme pembentuk pilihan. Namun, kemunculannya menunjukkan bahwa kepala daerah dengan visibilitas, komunikasi langsung, dan citra kedekatan publik dapat membangun daya tarik nasional tanpa terlebih dahulu menguasai mesin partai nasional.
Bagi Gerindra, gejala tersebut mengandung pelajaran ganda. Mesin partai tetap penting, tetapi kompetisi nasional semakin bergantung pada produksi figur yang memiliki legitimasi sendiri. Partai yang hanya bertumpu pada satu tokoh dapat menang besar ketika tokoh itu dominan, tetapi menghadapi kekosongan ketika pasar pemilih mulai mencari alternatif atau ketika transisi kepemimpinan terjadi.
Gerindra dan Masalah Institusionalisasi
Gerindra memiliki keuntungan karena Prabowo merupakan figur yang sangat dikenal dan berpengaruh. Namun, keunggulan tersebut menciptakan paradoks institusional: semakin besar ketergantungan partai pada pendiri, semakin sulit membedakan mana suara yang benar-benar dimiliki partai dan mana yang hanya dipinjam dari popularitas figur.
Data SMRC menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik antara pilihan calon presiden dan pilihan partai. Secara deskriptif, 39 persen pemilih Prabowo memilih Gerindra, sedangkan pada pemilih Dedi Mulyadi proporsinya 19 persen. Perbedaanitu menguatkan dugaan bahwa Prabowo masih menjadi magnet utama Gerindra. Namun, tanpa ukuran efek, hubungan tersebut tidak tepat disebut ‘sangat kuat’.
Temuan itu memperlihatkan dua hal. Pertama, Prabowo tetap menjadi pintu masuk terbesar bagi dukungan kepada Gerindra. Kedua, dukungan Gerindra tidak otomatis mengikuti seluruh figur populer di luar Prabowo. Kesenjangan antara modal personal dan modal kelembagaan itulah inti masalah institusionalisasi partai.
Secara analitis, Gerindra perlu membedakan party-owned vote dari leader-rented vote: suara yang bertahan karena identitas, kader, program, dan organisasi partai, dibandingkan suara yang hadir terutama karena kedekatan dengan Prabowo. Data yang ada belum dapat menghitung keduanya secara pasti, tetapi volatilitas dukungan pasca-Pilpres menunjukkan bahwa porsi kedua kemungkinan masih besar.
Jika Prabowo kembali maju, ketergantungan tersebut dapat tertutupi oleh daya tarik petahana, tetapi tidak hilang. Jika ia tidak maju, atau jika popularitasnya terkoreksi, Gerindra harus menjawab pertanyaan yang lebih mendasar: alasan apa yang membuat pemilih tetap memilih Gerindra ketika Prabowo tidak berada di surat suara? Jawaban yang tahan lama harus berupa rekam jejak institusional, bukan sekadar memori kemenangan.
Karena itu, institusionalisasi harus bekerja pada tiga tingkat. Secara programatik, Gerindra memerlukan isu yang dapat dikenali sebagai milik partai. Secara organisasi, ia memerlukan kader dan jaringan yang mampu menyelesaikan masalah publik. Secara demokratis, partai perlu menunjukkan kapasitas mengoreksi pelaksanaan kebijakan tanpa kehilangan loyalitas kepada pemerintahan. Inilah cara mengubah kedekatan dengan kekuasaan menjadi kredibilitas yang dapat bertahan melampaui figur.
Skenario Menuju 2029: Empat Jalur, Bukan Satu Ramalan
Pilpres dan Pileg 2029 masih terlalu jauh untuk diprediksi secara bertanggung jawab. Namun, data yang tersedia cukup untuk membangun skenario analitis. Skenario bukan ramalan; ia adalah cara menguji bagaimana perubahan pada ekonomi rumah tangga, legitimasi pemerintahan, elektabilitas Prabowo, dan institusionalisasi Gerindra dapat menghasilkan konfigurasi politikyang berbeda.
Empat variabel perlu dipantau secara bersamaan: arah kepuasan kepada Presiden dalam seri yang sebanding; pengalaman ekonomi rumah tangga; jarakantara elektabilitas Prabowo dan Gerindra; serta munculnya figur alternatif yang mampu mempertahankan dukungan lintas gelombang. Satu angka tertinggi pada satu survei tidak cukup untuk menentukan jalur yang sedang terbentuk.
Gerindra menghadapi pilihan strategis yang berbeda pada setiap jalur. Jika legitimasi pemerintahan pulih, tantangannya adalah mengubah pemulihan itu menjadi loyalitas partai. Jika Prabowo tetap kuat tetapi Gerindra tertahan, masalahnya terletak pada konversi organisasi. Jika keduanya melemah, arena 2029 menjadi multipolar. Jika Prabowo tidak maju, kualitas institusional partai akan diuji tanpa perlindungan langsung figur pendiri.
Matriks berikut merangkum empat skenario tersebut. Hal ini tidak memberikan probabilitas, melainkan menunjukkan kondisi pemicu dan konsekuensi politik yang perlu diuji oleh survei-survei berikutnya.
Pembacaan paling kuat atas data yang tersedia bukanlah hilangnya kekuatan Prabowo, melainkan terjadinya decoupling parsial: legitimasi personal, evaluasi pemerintahan, elektabilitas calon, dan dukungan kepada Gerindra tidak lagi bergerak sebagai satu paket yang sepenuhnya padu. Pada sebagian survei Prabowo tetap kuat; pada seri lain terjadi koreksi. Gerindra masih berada di atas hasil Pileg 2024 dalam survei SMRC Juli, tetapi telah kehilangan sebagian besar bonus pasca-Pilpres.
Karena itu, approval tidak boleh diperlakukan sebagai proksi otomatis bagi elektabilitas, dan elektabilitas Prabowo tidak boleh dianggap identik dengan kekuatan Gerindra. Ketiganya merupakan stok modal politik yang berbeda, dengan mekanisme pembentukan dan tingkat ketahanan yang berbeda pula.
Titik kritisnya berada pada rantai konversi: apakah kinerja menghasilkan pengalaman yang dirasakan; apakah pengalaman menghasilkan kepercayaan; apakah kepercayaan menghasilkan pilihan; dan apakah pilihan personal berubah menjadi loyalitas kelembagaan. Kegagalan pada satu mata rantai dapat membuat kekuatan yang besar di tingkat figur tidak sepenuhnya sampai ke tingkat partai.
Prabowo masih memiliki waktu untuk memulihkan atau memperdalam legitimasi kinerjanya. Gerindra juga masih memiliki posisi untuk mengubah bonus kepresidenan menjadi basis partisan yang lebih mandiri. Namun, modal politik 2024 tidak akan bekerja secara otomatis hingga 2029. Pertarungan sesungguhnya bukan hanya memperebutkan peringkat survei, melainkan menentukan apakah kekuatan personal Prabowo dapat diwariskan menjadi kapasitas politik Gerindra yang bertahan melampaui satu figur dan satu siklus kemenangan
