GORONTALO – Ketua Asosiasi Pengusaha Penyelenggara Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Wilayah Gorontalo, Dr. Funco Tanipu, S.T., M.A., mengapresiasi keputusan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam melakukan transformasi kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN). yakni dengan menetapkan Dr. Sudaryono sebagai Kepala BGN berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 78B Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional.
Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk terus menyempurnakan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program strategis nasional dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Funco mengatakan bahwa perubahan kepemimpinan dalam organisasi publik merupakan bagian dari proses penguatan kelembagaan. Yang lebih penting adalah memastikan momentum tersebut mampu mempercepat konsolidasi organisasi, memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mempercepat pencapaian tujuan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia.
“Kami mengapresiasi keputusan Presiden dalam melakukan transformasi kepemimpinan Badan Gizi Nasional. Ini menunjukkan bahwa pemerintah terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Kami optimistis kepemimpinan baru akan semakin memperkuat koordinasi, efektivitas kelembagaan, dan kualitas implementasi program di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo,” ujar Funco.
Sebagai Ketua APPMBGI Gorontalo, Funco menjelaskan bahwa organisasinya merupakan bagian dari Asosiasi Pengusaha Penyelenggara Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) yang berada di bawah koordinasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP APPMBGI).
Secara nasional, APPMBGI dipimpin oleh Ketua Umum DPP APPMBGI, Laksamana TNI (Purn.) Dr. Ir. Abdul Rivai Ras, M.M., M.S., M.Si., IPU., ASEAN Eng. Menurut Funco, di bawah kepemimpinan Abdul Rivai Ras, DPP APPMBGI terus mendorong peningkatan profesionalisme penyelenggara, penguatan tata kelola kelembagaan, pengembangan standar keamanan pangan, serta peningkatan kapasitas pelaku penyelenggara MBG di seluruh Indonesia.
“Sebagai bagian dari DPP APPMBGI, kami terus mendapatkan arahan agar penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis mengedepankan profesionalisme, integritas, keamanan pangan, dan tata kelola yang baik. Program ini bukan sekadar penyediaan makanan, tetapi sebuah sistem pelayanan publik yang harus dikelola secara akuntabel dan berkelanjutan,” katanya.
Menurut Funco, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga oleh kesiapan daerah dalam membangun ekosistem pelaksanaan yang kuat. Pemerintah daerah, pelaku usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, petani, peternak, nelayan, UMKM, koperasi, hingga masyarakat desa harus menjadi bagian dari sistem pendukung program.
Ia menilai bahwa berbagai dinamika yang terjadi selama implementasi MBG merupakan bagian dari proses membangun sistem nasional yang baru. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan perlu menjadikan fase ini sebagai momentum memperkuat tata kelola, bukan sekadar mengevaluasi pelaksanaan program.
“Program sebesar ini tentu memiliki tantangan. Mulai dari kesiapan SPPG, penguatan rantai pasok, keamanan pangan, koordinasi lintas sektor, hingga pengembangan sumber daya manusia masih terus disempurnakan. Yang terpenting adalah semua pihak memiliki komitmen untuk memperbaiki sistem secara berkelanjutan,” ujarnya.
Menurut Funco, Provinsi Gorontalo memiliki potensi besar untuk mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis. Daerah ini memiliki sumber daya pertanian, peternakan, perikanan, serta potensi pangan lokal yang mampu menjadi bagian penting dari rantai pasok nasional.
Komoditas seperti beras, jagung, ikan laut, ikan air tawar, ayam, telur, sayuran, buah-buahan, serta berbagai produk UMKM pangan dapat dikembangkan menjadi bagian dari ekosistem MBG sehingga manfaat program tidak hanya dirasakan oleh penerima manfaat, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi daerah.
“Program Makan Bergizi Gratis harus dipandang sebagai instrumen pembangunan manusia sekaligus pembangunan ekonomi. Ketika pangan lokal terserap, petani memperoleh kepastian pasar, nelayan berkembang, UMKM tumbuh, koperasi bergerak, dan ekonomi desa ikut berkembang. Dampaknya jauh lebih luas daripada sekadar penyediaan makanan,” jelasnya.
Selain aktif mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Gorontalo, Funco mengungkapkan bahwa dirinya saat ini sedang merampungkan finalisasi buku berjudul Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Indonesia: Kajian Kebijakan, Tata Kelola dan Model Transformasi Penguatan Pelaksanaan dan Kelembagaan.
Buku tersebut merupakan hasil kajian akademik yang membahas perkembangan kebijakan MBG dari perspektif kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, desain kelembagaan, model implementasi, hingga berbagai strategi transformasi untuk memperkuat pelaksanaan program secara nasional.
Menurut Funco, Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan yang membutuhkan fondasi ilmiah yang kuat agar mampu berkembang menjadi sistem pelayanan publik yang berkelanjutan.
“Kami mencoba menghadirkan perspektif akademik mengenai bagaimana kebijakan ini dapat terus diperkuat melalui pembenahan tata kelola, kelembagaan, regulasi, dan model implementasi sehingga mampu menjadi investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia,” katanya.
Tidak hanya itu, Funco juga mengungkapkan bahwa saat ini dirinya bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Kebumen sedang menyelesaikan Kajian Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Dukungan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
Kajian tersebut dirancang sebagai model dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan MBG dengan menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai fondasi utama kebijakan daerah. Menurut Funco, pendekatan tersebut penting agar manfaat Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya dinikmati oleh penerima manfaat, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat secara luas.
Melalui konsep tersebut, petani, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, kelompok perempuan, koperasi, BUMDes, UMKM pangan, sekolah, pesantren, hingga organisasi masyarakat diharapkan menjadi bagian dari rantai pasok dan ekosistem penyelenggaraan MBG.
“Kami ingin menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki ruang yang besar untuk memperkuat implementasi Program Makan Bergizi Gratis melalui pemberdayaan masyarakat, penguatan pangan lokal, peningkatan kapasitas pelaku usaha, koordinasi lintas sektor, serta pengawasan yang baik. Inilah yang menjadi roh utama Ranperda tersebut,” ujarnya.
Menurut Funco, berbagai kajian yang sedang disusunnya merupakan bentuk kontribusi akademik dan praktis untuk mendukung penyempurnaan Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program prioritas nasional.
Ia berharap transformasi kepemimpinan di Badan Gizi Nasional menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan masyarakat dalam membangun sistem MBG yang semakin profesional.
“Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi strategis bangsa. Karena itu, penguatan kelembagaan, tata kelola, regulasi, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan kapasitas penyelenggara harus berjalan secara simultan. Kami di Gorontalo siap mendukung agenda tersebut melalui kolaborasi, penguatan kapasitas, pengembangan pangan lokal, serta berbagai kontribusi akademik yang diharapkan dapat memperkuat kebijakan nasional. Kami optimistis, di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional, Program Makan Bergizi Gratis akan semakin profesional, akuntabel, dan memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat Indonesia,” tutup Funco.
