Dr. Funco Tanipu., ST., M.A (Sosiolog)
Hari ini, 17 Oktober 2026, Prabowo Subianto genap berusia 75 tahun. Tiga hari lagi, pada 20 Oktober 2026, ia akan memasuki tahun ketiga sebagai Presiden Republik Indonesia, sebuah kedudukan yang dicapainya setelah melewati pengasingan selama dua kali sejak 1957-1968 dan pasca 1998, pergantian rezim, kehilangan karier militer, kegagalan pencalonan, dan kekalahan dalam tiga pemilihan presiden. Tidak banyak tokoh politik Indonesia yang pernah berada begitu dekat dengan pusat kekuasaan, kemudian kehilangan kedudukannya, tetapi akhirnya kembali sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
Perjalanan itu mengandung paradoks yang menarik. Prabowo mencapai puncak kekuasaan bukan melalui karier politik yang bergerak lurus, melainkan melalui serangkaian keterputusan, perubahan posisi, dan penyesuaian strategi. Pada usia 75 tahun, pertanyaan yang layak diajukan bukan lagi mengapa ia begitu lama dan teguh berusaha menjadi presiden, melainkan bagaimana ia mampu mempertahankan kapasitas politik ketika keadaan yang menopangnya berkali-kali berubah.
Makna Daya Tahan
Dalam sosiologi politik, daya tahan politik (political resilience) dapat dipahami sebagai kapasitas seorang aktor untuk mempertahankan, memulihkan, dan membangun kembali pengaruhnya ketika menghadapi perubahan struktur kekuasaan, kehilangan kedudukan, kekalahan politik, atau penurunan legitimasi. Konsep ini berbeda dari sekadar kegigihan (persistence) karena tidak hanya menekankan kemampuan bertahan menghadapi tekanan, tetapi juga kemampuan melakukan penyesuaian (adaptation) dan pembentukan kembali sumber kekuatan (transformation). Seorang aktor disebut memiliki daya tahan politik bukan karena tidak pernah mengalami kekalahan, melainkan karena mampu mengubah keterbatasan yang muncul akibat kekalahan menjadi kesempatan untuk kembali memainkan peran penting.
Daya tahan politik setidaknya bekerja melalui empat mekanisme yang saling berhubungan. Pertama, retensi modal politik, yakni kemampuan mempertahankan jaringan, reputasi, sumber daya, dan pengaruh meskipun kehilangan jabatan formal. Kedua, konversi sumber daya, yaitu kemampuan mengubah sumber daya sosial, ekonomi, atau institusional menjadi dukungan politik yang terorganisasi. Ketiga, adaptasi strategis, berupa kemampuan mengubah posisi, membangun koalisi baru, dan menyesuaikan tindakan dengan perubahan konfigurasi kekuasaan. Keempat, reproduksi legitimasi, yakni kemampuan memperoleh kembali dan mempertahankan kepercayaan masyarakat ketika sumber legitimasi sebelumnya tidak lagi memadai.
Keempat mekanisme tersebut memiliki relevansi langsung dengan perjalanan Prabowo. Setelah kehilangan karier militer pada 1998, ia masih mempertahankan sejumlah sumber daya dan jaringan; setelah gagal dalam Konvensi Golkar 2004, ia membangun jalur organisasi dan kemudian mendirikan Gerindra; setelah mengalami kekalahan elektoral, ia mengubah hubungan politik dengan lawannya; dan setelah memenangkan Pilpres 2024, ia menghadapi tuntutan untuk mempertahankan legitimasi melalui kinerja pemerintahan. Dengan demikian, daya tahan Prabowo tidak hanya memperlihatkan kemampuan bertahan dari keterputusan, tetapi juga kemampuan mengubah bentuk kekuatan politik sesuai dengan arena yang dihadapinya.
Namun, terdapat perbedaan mendasar antara daya tahan dalam memperoleh kekuasaan dan daya tahan dalam menjalankan kekuasaan. Bentuk pertama terutama bergantung pada kemampuan mempertahankan jaringan, organisasi, sumber daya, dan kesempatan politik, sedangkan bentuk kedua bergantung pada kemampuan menghasilkan kinerja, merespons kritik, memperbaiki kebijakan, dan mempertahankan kepercayaan publik. Keduanya tidak otomatis berhubungan secara linier karena kemampuan memenangkan persaingan politik tidak selalu identik dengan kemampuan memenuhi tuntutan masyarakat setelah kemenangan diperoleh.
Perbedaan inilah yang menjadi dasar paradoks daya tahan politik Prabowo. Selama lebih dari dua dekade, ia memperlihatkan daya tahan yang kuat sebagai aktor yang berusaha memperoleh kekuasaan, tetapi setelah menjadi presiden, daya tahan tersebut menghadapi ukuran keberhasilan yang berbeda. Penurunan kepuasan publik dalam sejumlah survei sepanjang 2026 memperlihatkan bahwa legitimasi pemerintahan harus terus diproduksi melalui hasil kebijakan dan pengalaman masyarakat, bukan sekadar dipertahankan melalui jaringan politik, kekuatan koalisi, atau popularitas personal.
Kekuasaan yang terputus
Kehidupan Prabowo sejak kecil telah bersentuhan dengan pergolakan politik Indonesia. Bersama ayahnya, Sumitro Djojohadikusumo, keluarga mereka pernah hidup di luar negeri dalam konteks konflik politik pada akhir 1950-an, sehingga sebagian masa pertumbuhan Prabowo berlangsung di berbagai negara. Pengalaman tersebut tidak serta-merta menentukan pilihan politiknya kemudian, tetapi memperlihatkan bahwa ketidakpastian hubungan antara negara, kekuasaan, dan keluarga telah hadir dalam lingkungan sosial tempat ia dibesarkan.
Karier militer kemudian membawanya memasuki salah satu institusi paling berpengaruh pada masa Orde Baru. Pengalaman komando, kedekatan dengan lingkungan kekuasaan, dan jaringan yang terbentuk selama bertugas memberinya kedudukan penting dalam struktur negara. Namun, krisis politik 1998 memperlihatkan bahwa kekuatan yang dibangun melalui institusi dapat mengalami keterputusan ketika tatanan politik yang menopangnya runtuh.
Berakhirnya karier militer Prabowo setelah 1998 merupakan titik balik yang menentukan. Ia kehilangan jalur karier yang selama puluhan tahun membentuk identitas dan kedudukannya, sementara berbagai kontroversi mengenai peristiwa pada penghujung Orde Baru terus melekat pada namanya. Bagi banyak tokoh, kehilangan posisi institusional dalam perubahan rezim dapat berarti berakhirnya pengaruh politik, tetapi Prabowo ternyata masih memiliki sumber daya untuk memasuki arena yang berbeda.
Kehilangan jabatan memang tidak selalu berarti kehilangan seluruh kapasitas politik. Jaringan sosial, pengenalan publik, hubungan keluarga, pengalaman organisasi, dan sumber daya ekonomi dapat bertahan melampaui perubahan kedudukan formal. Akan tetapi, semua itu baru menjadi kekuatan politik apabila dapat diubah menjadi dukungan yang terorganisasi dan memperoleh legitimasi dalam aturan permainan yang baru.
Mengubah sumber daya menjadi organisasi
Upaya Prabowo memasuki politik elektoral memperlihatkan bahwa pengaruh pribadi memiliki batas. Dalam Konvensi Partai Golkar pada 2004, ia hanya memperoleh 39 suara pada putaran pertama dan gagal melanjutkan persaingan. Kekalahan tersebut menunjukkan bahwa reputasi, pengalaman, dan jaringan seorang tokoh tidak otomatis menghasilkan dukungan dalam organisasi yang memiliki struktur kepentingan dan distribusi kekuasaan sendiri.
Kegagalan itu kemudian diikuti keterlibatan dalam organisasi masyarakat, antara lain Himpunan Kerukunan Tani Indonesia dan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Kedua arena tersebut memberinya ruang untuk membangun hubungan dengan kelompok sosial di luar institusi militer dan pemerintahan, meskipun kepemimpinan organisasi tidak dapat disamakan dengan dukungan seluruh anggota kelompok yang diwakilinya. Peralihan ini penting karena menunjukkan upaya mengubah pengaruh yang sebelumnya bertumpu pada kedudukan negara menjadi hubungan politik yang dibangun melalui masyarakat.
Pendirian Partai Gerindra pada 2008 menjadi perubahan yang lebih menentukan. Prabowo tidak lagi semata-mata mencari tempat dalam organisasi politik yang telah mapan, tetapi membangun kendaraan politik yang dapat mengorganisasi kader, mengembangkan jaringan daerah, dan mengikuti kompetisi elektoral secara berkelanjutan. Melalui Gerindra, daya tahan seorang figur memperoleh landasan kelembagaan yang memungkinkan pengaruhnya dipertahankan bahkan ketika ia tidak memenangkan pemilihan presiden.
Di sinilah terdapat perbedaan antara popularitas dan kapasitas politik. Popularitas dapat meningkat atau menurun mengikuti perubahan persepsi publik, sedangkan organisasi menyediakan struktur untuk mempertahankan dukungan, melakukan mobilisasi, dan menegosiasikan kepentingan dalam sistem multipartai. Prabowo memperlihatkan bahwa keberlangsungan politik seorang tokoh tidak cukup ditopang oleh pengenalan publik, tetapi memerlukan kemampuan mengubah modal personal menjadi kekuatan kolektif.
Rentetan kekalahan dan perubahan relasi
Prabowo maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri pada 2009 dan kalah dari SBY-JK, kemudian kalah dua kali sebagai calon presiden pada 2014 dan 2019. Dua kekalahan berturut-turut dari Joko Widodo tidak mengakhiri posisinya sebagai salah satu aktor utama politik nasional. Gerindra tetap memiliki kursi parlemen, jaringan kader, basis pemilih, dan kemampuan membangun koalisi yang memberinya posisi tawar dalam konfigurasi kekuasaan berikutnya.
Kekalahan elektoral dengan demikian tidak identik dengan kehancuran kapasitas politik. Dalam sistem multipartai, seorang kandidat yang kalah masih dapat mempertahankan pengaruh apabila organisasi dan jaringan pendukungnya tetap bekerja. Kemampuan Prabowo bertahan setelah tiga kekalahan lebih tepat dijelaskan melalui keberlanjutan infrastruktur politik tersebut daripada semata-mata melalui keteguhan karakter pribadinya.
Perubahan paling menentukan justru berlangsung setelah Pilpres 2019. Prabowo yang sebelumnya menjadi pesaing utama Jokowi kemudian menerima jabatan Menteri Pertahanan dalam pemerintahan yang dipimpin mantan rivalnya itu. Keputusan tersebut mengubah hubungan politik yang selama bertahun-tahun dibangun melalui persaingan menjadi kerja sama dalam pusat kekuasaan yang sama.
Perubahan hubungan itu memperlihatkan bentuk daya tahan yang berbeda dari sekadar bertahan dalam oposisi. Prabowo mampu memasuki kembali struktur pemerintahan melalui negosiasi politik, sekaligus memperoleh ruang untuk mempertahankan relevansi nasional menjelang kompetisi berikutnya. Namun, rekonsiliasi antarelite juga menghadirkan persoalan demokratis karena kerja sama kekuatan-kekuatan utama dapat mempersempit ruang oposisi dan melemahkan keseimbangan kekuasaan.
Kemenangan Prabowo pada Pilpres 2024 kemudian berlangsung dalam konfigurasi yang telah berubah. Prabowo memperoleh 96.214.691 suara atau 58,59 persen suara sah nasional, sehingga memenangkan pemilihan dalam satu putaran. Kemenangan tersebut bukan semata-mata hasil ketekunan yang berlangsung selama puluhan tahun, tetapi juga pertemuan antara kekuatan organisasi, perluasan koalisi, perubahan hubungan elite, strategi kampanye, dan preferensi pemilih.
Prabowo akhirnya mencapai kekuasaan melalui jalur yang berbeda dari jalur yang pernah membawanya dekat dengan pusat negara. Ia tidak kembali sebagai perwira militer, tidak memperoleh pencalonan melalui Golkar, tidak sebagai pasangan Megawati, dan tidak mempertahankan posisi sebagai penantang Jokowi setelah 2014 dan 2019. Ia membangun jalan baru melalui partai sendiri, koalisi yang terus berubah, dan kemampuan menyesuaikan posisi dengan kesempatan politik yang tersedia.
Dari kemenangan menuju legitimasi
Pelantikan Prabowo pada 20 Oktober 2024 mengubah ukuran keberhasilan politiknya. Selama bertahun-tahun, tantangan utamanya adalah mempertahankan relevansi, mengorganisasi dukungan, dan memenangkan persaingan untuk memperoleh kekuasaan. Setelah menjadi presiden, tantangannya bergeser menjadi kemampuan mengelola negara, memenuhi harapan masyarakat, dan mempertanggungjawabkan hasil kebijakan.
Perubahan ukuran itu kini semakin terlihat dalam sejumlah survei publik. Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo sebesar 81,2 persen pada November 2025, turun menjadi 66,4 persen pada Maret 2026, kemudian 51,1 persen pada Juli dan 44,5 persen dalam survei 1–10 Oktober 2026. Survei Oktober yang melibatkan 1.213 responden tersebut juga menemukan 50,8 persen responden menilai kondisi ekonomi kurang baik, sementara 43,1 persen merasakan keadaan ekonomi kurang baik dibandingkan tahun sebelumnya.
Poltracking Indonesia menunjukkan kecenderungan yang serupa, meskipun dengan besaran berbeda. Tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran dalam surveinya turun dari 78,1 persen pada Oktober 2025 menjadi 55,1 persen pada Agustus 2026. Yang menarik, kepuasan pada bidang ekonomi hanya mencapai 41,8 persen, jauh di bawah pendidikan sebesar 63,9 persen dan pertahanan-keamanan sebesar 61,6 persen.
Survei Tempo Data Science pada akhir Juli hingga Agustus 2026 memberikan gambaran yang lebih menantang. Hanya 37 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan, sedangkan 62 persen menyatakan tidak puas dan 68 persen menilai kondisi ekonomi nasional kurang baik.
Rangkaian temuan itu memperlihatkan satu persoalan yang sama: legitimasi pemerintahan tidak dapat terus-menerus bertumpu pada kemenangan elektoral 2024. Dukungan yang diperoleh melalui pemilihan umum harus dipelihara melalui pengalaman nyata masyarakat terhadap kondisi ekonomi, mutu pelayanan publik, penegakan hukum, dan hasil kebijakan pemerintah.
Persoalan ini menjadi penting karena daya tahan seorang aktor politik tidak selalu sejalan dengan daya tahan dukungan publik terhadap pemerintahannya. Seorang pemimpin dapat memiliki koalisi yang kuat, kendali organisasi yang besar, dan pengaruh politik yang luas, sementara sebagian masyarakat mulai mempertanyakan hasil kebijakannya. Stabilitas elite dan kepuasan warga merupakan dua kenyataan berbeda yang tidak selalu bergerak ke arah yang sama.
Paradoks daya tahan
Di sinilah paradoks perjalanan politik Prabowo menemukan bentuknya yang paling nyata. Kemampuan membangun koalisi luas, mengelola hubungan elite, dan mempertahankan kepemimpinan yang kuat terbukti penting dalam perjalanannya memperoleh kekuasaan. Akan tetapi, keberhasilan memimpin pemerintahan memerlukan kemampuan yang tidak sepenuhnya sama dengan kemampuan memenangkan persaingan politik.
Program Makan Bergizi Gratis serta berbagai program prioritas lainnya memperlihatkan tantangan tersebut. Banyak warga yang mulai mempertanyakan kebijakan tersebut. Memang ukuran survey bukan putusan akhir atas manfaat kedua program, tetapi menjadi sinyal bahwa ambisi kebijakan yang besar harus diikuti kemampuan pelaksanaan, pengawasan, koreksi, dan pertanggungjawaban yang sama besarnya.
Dalam pemerintahan, daya tahan tidak dapat diukur dari kemampuan mempertahankan sebuah kebijakan ketika menghadapi kritik. Kebijakan yang efektif justru harus mampu berubah ketika bukti menunjukkan kelemahan dalam pelaksanaan atau ketika manfaat yang dijanjikan belum dirasakan masyarakat. Kemampuan menerima koreksi merupakan bagian dari ketahanan pemerintahan, bukan tanda kelemahan kepemimpinan.
Tantangan yang lebih mendasar terletak pada hubungan antara kekuatan pemimpin dan ketahanan institusi demokrasi. Daya tahan pribadi dapat membuat seorang tokoh tetap berpengaruh melintasi perubahan rezim, kekalahan, dan pergantian koalisi, tetapi demokrasi memerlukan institusi yang dapat bekerja tanpa bergantung pada satu figur. Partai politik, parlemen, birokrasi, pengadilan, dan masyarakat sipil harus tetap memiliki kapasitas menjalankan fungsi masing-masing, termasuk ketika berhadapan dengan kehendak penguasa.
Pada usia 75 tahun, Prabowo telah memperlihatkan kemampuan yang tidak biasa dalam menghadapi perubahan politik Indonesia. Ia pernah mengalami pengasingan, kehilangan kedudukan, gagal memperoleh pencalonan, mengalami kekalahan elektoral, mengubah hubungan dengan pesaingnya, dan akhirnya memenangkan jabatan presiden. Namun, perjalanan panjang itu sekaligus menunjukkan bahwa daya tahan politik selalu merupakan hasil hubungan antara kemampuan individu, organisasi yang menopangnya, dan kesempatan yang diberikan oleh sejarah.
Kini ujian terbesarnya justru berlangsung setelah kemenangan. Prabowo telah membuktikan bahwa ia mampu bertahan untuk mencapai kekuasaan, tetapi sejarah akan menilai apakah kekuasaan tersebut mampu menghasilkan kebijakan yang memperbaiki kehidupan masyarakat dan institusi yang semakin kuat. Sebab, ukuran terakhir dari daya tahan seorang pemimpin bukanlah seberapa lama ia mampu mempertahankan pengaruh, melainkan apa yang tetap berdiri dan bekerja dengan baik ketika masa kekuasaannya telah berakhir.
