Prabowo dan Paradoks Kepercayaan

Prabowo dan Paradoks Kepercayaan

Oleh Dr. Funco Tanipu, ST., M.A.

 

Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang mencuat belakangan ini mengingatkan kita pada paradoks kepercayaan dalam politik. Orang yang berada dekat dengan kekuasaan tidak selalu dapat diketahui seluruh tindakan dan kepentingannya, sementara mereka yang pernah menjadi lawan justru dapat memperoleh tempat dalam lingkaran kepercayaan. Kedekatan ternyata tidak menjamin kesetiaan, sebagaimana perselisihan tidak selalu menghasilkan permusuhan yang abadi.

Paradoks tersebut mempunyai jejak panjang dalam perjalanan Prabowo. Sejumlah tokoh yang pernah memeriksanya, mengkritiknya, mengalahkannya dalam kompetisi politik, atau mengambil keputusan yang merugikan kedudukannya kemudian memperoleh jabatan ketika ia menjadi Presiden. Namun, yang menarik bukan sekadar perubahan dari lawan menjadi kawan, melainkan perubahan mengenai apa yang membuat seseorang kembali dianggap layak dipercaya setelah hubungan pernah mengalami konflik.

Kepercayaan biasanya dibayangkan tumbuh dari kesamaan, kesetiaan, dan pengalaman bersama. Padahal, perjalanan Prabowo memperlihatkan bahwa kepercayaan juga dapat dibangun di atas ingatan tentang perbedaan, persaingan, bahkan kekecewaan. Di sinilah pemikiran Jacques Derrida tentang persahabatan dan Hannah Arendt tentang pengampunan menjadi relevan untuk memahami sesuatu yang lebih dalam daripada pergantian aliansi politik.

Genealogi Kepercayaan Prabowo

Pengalaman mengenai keterputusan hubungan dengan kekuasaan telah hadir dalam sejarah keluarga Prabowo. Ayahnya, Soemitro Djojohadikusumo, pernah menjadi bagian penting pemerintahan Republik sebelum terlibat dalam pergolakan PRRI dan menjalani kehidupan di luar Indonesia. Ketika konfigurasi kekuasaan berubah, Soemitro kembali menduduki jabatan di pemerintahan Soeharto, memperlihatkan bahwa pertentangan politik tidak selalu menutup seluruh kemungkinan hubungan pada masa berikutnya.

Pengalaman keluarga tersebut menjelaskan perjalanan pembentukan watak pribadi Prabowo. Pengalaman tersebut memberikan konteks historis mengenai bagaimana seseorang dapat berada di dalam kekuasaan, kehilangan tempat, kemudian kembali diterima. Dalam hubungan politik, perubahan kedudukan sering mendahului perubahan cara orang menilai satu sama lain.

Prabowo sendiri menghadapi rivalitas dengan L.B. Moerdani sejak 1980-an, sebelum krisis 1998 menjadi keterputusan paling menentukan dalam karier militernya. Setelah Soeharto mengundurkan diri, keputusan Presiden Habibie dan perubahan komando di bawah Wiranto mengakhiri kedudukan Prabowo sebagai Pangkostrad. Dalam wawancara dengan Panji pada 1999, Prabowo menyatakan merasa dikhianati Habibie, sebuah pengakuan tentang kekecewaan personal yang tidak dengan sendirinya membuktikan motif pihak lain.

Episode tahun 1998 juga melibatkan Dewan Kehormatan Perwira yang memeriksa tanggung jawab Prabowo terkait penculikan aktivis 1997–1998. Dewan tersebut dipimpin Subagyo Hadisiswoyo, bersama Fachrul Razi, Djamari Chaniago, Susilo Bambang Yudhoyono, Agum Gumelar, Yusuf Kartanegara, dan Arie J. Kumaat. Pemeriksaan itu merupakan proses institusional yang menyangkut persoalan serius mengenai tanggung jawab militer.

Namun, perkembangan berikutnya memperlihatkan perubahan hubungan yang mencolok. Wiranto, yang pernah menjadi Panglima ABRI pada 1998 dan mengalahkan Prabowo dalam Konvensi Golkar 2004, diangkat menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan pada 2024. Djamari, pengganti Prabowo di Kostrad sekaligus sekretaris Dewan Kehormatan Perwira, justru dipercaya menjadi Menko Polkam pada September 2025 sebelum digantikan pada Oktober 2026.

Agum Gumelar menghadirkan contoh yang tidak kalah menarik. Setelah menjadi anggota Dewan Kehormatan Perwira, ia mengkritik keras kelayakan Prabowo menjadi Presiden pada 2014 dan mempertanyakan dukungan SBY kepadanya pada 2019. Namun, pada Oktober 2026, Agum justru memperoleh jabatan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Hubungan dengan SBY juga berubah mengikuti perjalanan politik keduanya. SBY pernah menjadi anggota Dewan Kehormatan Perwira, kemudian mengalahkan pasangan Megawati–Prabowo pada Pilpres 2009, sebelum Partai Demokrat mendukung Prabowo dalam kontestasi berikutnya. Ketika menjadi Presiden, Prabowo mengangkat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, menandai keberlanjutan kerja sama politik dengan lingkungan Demokrat.

Di luar militer, perjalanan elektoral Prabowo memperlihatkan perubahan hubungan yang sama kompleksnya. Surya Paloh, yang pernah bersaing dengannya dalam Konvensi Golkar 2004, kemudian memimpin NasDem yang mendukung lawan Prabowo pada beberapa Pilpres hingga mendukung Anies Baswedan pada 2024, kini pada HUT Nasdem ke 15 Prabowo telah memberikan sinyal mengenai bergabungnya Surya Paloh dalam pemerintahannya. Aburizal Bakrie, sesama pesaing dalam konvensi tersebut, justru memimpin Golkar yang mendukung Prabowo pada Pilpres 2014. Bahkan kini keluarga Bakrie yakni Anindya Bakrie didukung penuh Prabowo dalam menjalani amanah sebagai Ketua KADIN.

Hubungan dengan Megawati pernah mengalami perselisihan mengenai Perjanjian Batu Tulis setelah PDI Perjuangan mencalonkan Jokowi pada 2014. Prabowo dan Megawati mempunyai penafsiran berbeda mengenai keberlanjutan komitmen politik yang dibangun pada 2009, tetapi komunikasi keduanya tidak berhenti pada perselisihan tersebut. Perbedaan memahami sebuah janji ternyata tidak selalu mengakhiri seluruh hubungan antara mereka yang pernah membuatnya.

Rekonsiliasi paling menentukan berlangsung dengan Jokowi. Setelah dua kali kalah dalam Pilpres 2014 dan 2019, Prabowo menerima jabatan Menteri Pertahanan dalam pemerintahan rivalnya, kemudian memenangkan Pilpres 2024 bersama Gibran Rakabuming Raka. Persaingan yang sebelumnya menghasilkan pembelahan politik berubah menjadi kerja sama yang turut menentukan jalan Prabowo menuju kepresidenan.

Pada Pilpres 2024, perubahan serupa terlihat melalui Muhaimin Iskandar. Setelah kerja sama Gerindra–PKB berakhir dan Muhaimin menjadi calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan, ia justru diangkat Prabowo sebagai Menko Pemberdayaan Masyarakat. Sekutu yang berubah menjadi pesaing kemudian kembali menjadi mitra dalam pemerintahan.

Prabowo juga memberikan tempat kepada figur yang sebelumnya berada dalam kubu berbeda. Yusril Ihza Mahendra, yang pernah membantu kubu Prabowo pada 2014, menjadi ketua tim hukum Jokowi pada 2019, lalu kembali membantu Prabowo pada 2024, diangkat sebagai menteri koordinator. Erick Thohir yang memimpin tim kampanye Jokowi–Ma’ruf pada 2019, serta Luhut Binsar Pandjaitan, Pratikno, dan Budi Gunawan dari lingkungan pemerintahan sebelumnya, juga memperoleh jabatan dalam pemerintahan Prabowo.

Pada Oktober 2026, Prabowo bahkan mengangkat Agum Gumelar, Rocky Gerung, Salim Segaf Al-Jufri, dan sejumlah tokoh lintas lingkungan politik ke Wantimpres. Sementara Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto, yang berasal dari kubu politik berseberangan, memperoleh keputusan abolisi dan amnesti pada 2025.

Rangkaian peristiwa itu memperlihatkan suatu pola yang menarik. Prabowo tidak selalu menjadikan sejarah persaingan sebagai batas permanen untuk menentukan siapa yang dapat memperoleh peran dalam hubungan politik berikutnya. Tetapi, kesediaan merangkul bekas lawan belum tentu sama dengan pulihnya persahabatan, sebagaimana pemberian jabatan belum tentu membuktikan hilangnya seluruh ingatan tentang konflik.

Politik Pertemanan Prabowo

Jacques Derrida, dalam Politics of Friendship (1997), mempertanyakan tradisi filsafat politik yang membangun persahabatan melalui kesamaan, persaudaraan, dan pembelahan antara kawan dengan lawan. Dengan membaca secara kritis Derrida menggugat anggapan bahwa identitas politik harus memperoleh kepastian melalui penentuan siapa yang menjadi musuh. Persahabatan yang lebih terbuka justru menuntut kemampuan membayangkan hubungan dengan orang lain tanpa mengharuskannya menjadi sepenuhnya sama dengan kita.

Perspektif tersebut menghadirkan pertanyaan mendasar terhadap perjalanan Prabowo. Apakah penerimaan terhadap bekas pesaing menunjukkan bahwa batas kawan dan lawan mulai dilampaui, atau sekadar bahwa batas tersebut dipindahkan melalui koalisi baru? Seseorang yang dahulu dianggap lawan dapat diterima karena kepentingannya telah sejalan, tetapi apakah ia masih akan diterima ketika kembali menyampaikan perbedaan?

Pertanyaan itu membedakan rekonsiliasi politik dari politik pertemanan. Rekonsiliasi dapat mempertemukan kepentingan yang sebelumnya bertentangan, sedangkan politik pertemanan menuntut pengakuan terhadap keberadaan orang lain dalam perbedaannya. Karena itu, ukuran yang lebih menarik bukan berapa banyak bekas lawan yang memperoleh jabatan, melainkan apakah hubungan baru tersebut masih memberi ruang bagi perbedaan yang pernah memisahkan mereka.

Dalam On Cosmopolitanism and Forgiveness (2001), Derrida mengajukan paradoks lain: pengampunan dalam pengertian paling murni justru berhadapan dengan sesuatu yang dianggap tidak dapat diampuni. Apabila pengampunan diberikan semata-mata karena seseorang telah berguna, meminta maaf, atau menawarkan keuntungan, tindakan tersebut telah memasuki wilayah pertukaran bersyarat. Derrida dengan demikian membedakan pengampunan sebagai kemungkinan etis dari rekonsiliasi yang berlangsung melalui kalkulasi politik.

Pembedaan tersebut penting dalam membaca Prabowo. Mengangkat Wiranto, Djamari, atau Agum dapat menunjukkan kesediaan membangun hubungan kerja setelah pengalaman sejarah yang sulit. Begitu pula keputusan abolisi bagi Tom Lembong dan amnesti bagi Hasto Kristiyanto merupakan tindakan politik-konstitusional yang tidak dapat disamakan dengan pengampunan dalam pengertian filosofis Derrida.

Hannah Arendt menawarkan perspektif yang berbeda melalui The Human Condition (1958). Baginya, tindakan manusia mempunyai dua persoalan mendasar: akibatnya tidak dapat ditarik kembali dan masa depannya tidak dapat dipastikan. Pengampunan memungkinkan manusia tidak selamanya terikat pada akibat tindakan masa lalu, sedangkan kemampuan membuat dan menepati janji membantu menciptakan kepastian relatif di tengah masa depan yang tidak menentu.

Derrida mempertanyakan kemurnian pengampunan ketika ia menjadi bagian dari transaksi politik, sementara Arendt menjelaskan mengapa kemungkinan memaafkan diperlukan agar tindakan manusia tidak terperangkap dalam rangkaian pembalasan tanpa akhir. Keduanya membuka satu persoalan yang sama dari arah berbeda: manusia tidak dapat mengubah masa lalu, tetapi hubungan sosial memerlukan kemungkinan untuk memulai sesuatu yang baru. Namun, kemungkinan memulai kembali tidak berarti tindakan masa lalu telah kehilangan akibat atau tanggung jawabnya.

Di sinilah hubungan kepercayaan dengan waktu menjadi penting. Pengampunan berhadapan dengan masa lalu yang tidak dapat diubah, janji berhadapan dengan masa depan yang belum dapat diketahui, sedangkan kepercayaan menghubungkan keduanya melalui harapan terhadap tindakan orang lain. Ketiganya tidak identik, tetapi saling memengaruhi ketika manusia mencoba melanjutkan hubungan setelah mengalami konflik.

Perjanjian Batu Tulis, misalnya, memperlihatkan betapa rapuhnya sebuah janji ketika keadaan politik berubah. Rekonsiliasi Prabowo–Jokowi pada 2019 menunjukkan bahwa hubungan baru masih mungkin dibangun setelah persaingan yang keras. Namun, sejarah tersebut juga mengingatkan bahwa rekonsiliasi pada satu periode tidak pernah menjamin kepentingan dan hubungan pada periode berikutnya akan selalu sama.

Perspektif Georg Simmel membantu menjelaskan persoalan ini melalui pandangannya bahwa kepercayaan berada di antara pengetahuan dan ketidaktahuan. Kita mempercayai seseorang karena mempunyai alasan untuk berharap, bukan karena mengetahui sepenuhnya bagaimana ia akan bertindak. Dalam perjalanan Prabowo, sebagian orang yang kembali memperoleh kepercayaan justru merupakan mereka yang perbedaan kepentingan dan sejarah konfliknya telah diketahui.

Kepercayaan setelah konflik karena itu tidak harus merupakan pemulihan keadaan sebelum konflik. Hubungan sebelumnya mungkin dibangun melalui kedekatan atau dugaan bahwa kepentingan kedua pihak selalu sejalan, sedangkan hubungan setelah konflik dapat bertumpu pada pengetahuan bahwa perbedaan memang pernah terjadi. Bekas lawan tidak selalu menjadi lebih dipercaya karena ia berubah menjadi serupa, tetapi karena kemungkinan dan batas perbedaannya kini lebih dapat dikenali.

Russell Hardin menyebut salah satu dasar kepercayaan sebagai encapsulated interest, yakni ketika seseorang mempunyai alasan untuk memasukkan kepentingan pihak lain dalam perhitungannya sendiri karena keberlanjutan hubungan juga penting baginya. Perspektif tersebut membantu menjelaskan bagaimana bekas pesaing dapat kembali bekerja sama tanpa harus mempunyai kedekatan emosional. Namun, kerja sama berdasarkan kepentingan tidak cukup untuk membuktikan hadirnya persahabatan ataupun pengampunan.

Dari sini terlihat bahwa kepercayaan dalam politik mempunyai beberapa lapisan yang sering dicampuradukkan. Seseorang dapat dipercaya karena kemampuan profesionalnya, dapat diajak bekerja sama karena kepentingannya bertemu, atau tetap dihormati karena pengalaman personal yang panjang. Tidak satu pun bentuk hubungan tersebut secara otomatis berarti kesetiaan tanpa syarat.

Perjalanan Prabowo justru memperlihatkan perbedaan itu. Yusril dapat memperoleh kepercayaan profesional meskipun pernah membantu kubu yang berbeda, sementara Muhaimin memperoleh kepercayaan politik setelah menjadi pesaing elektoral. Agum dan Rocky Gerung memperoleh ruang sebagai penasihat meskipun mempunyai sejarah kritik, tetapi kehadiran mereka dalam lembaga penasihat tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh pandangan telah menjadi sama.

Di sinilah muncul persoalan lain yang sering luput dari pembahasan rekonsiliasi antarelite: ketimpangan antara kemampuan memberi kepercayaan dan hak untuk memberikan pengampunan. Seorang Presiden mempunyai kewenangan mengangkat bekas pesaing menjadi pejabat, tetapi kewenangan itu tidak membuatnya dapat mewakili seluruh pengalaman orang lain yang turut terdampak oleh konflik masa lalu.

Begitu pula rekonsiliasi Prabowo dan Jokowi setelah Pilpres 2019 tidak otomatis menghapus ingatan persaingan di antara para pendukungnya. Elite dapat mengubah hubungan melalui pertemuan, koalisi, dan penugasan, sementara masyarakat masih membawa pengalaman pertentangan yang sebelumnya mereka alami. Kepercayaan di tingkat elite dapat pulih lebih cepat daripada hubungan sosial yang sempat terbelah oleh kompetisi politik.

Dari perspektif Derrida, persoalan itu menunjukkan batas rekonsiliasi yang hanya berlangsung sebagai penyatuan kelompok kekuasaan. Bekas lawan memang dapat diterima menjadi bagian dari kelompok baru, tetapi penerimaan itu belum tentu mengubah kebiasaan politik yang selalu membutuhkan pihak lain untuk ditempatkan sebagai musuh. Politik persahabatan yang lebih terbuka menuntut kemungkinan bahwa seseorang dapat tetap berbeda tanpa harus kehilangan seluruh tempatnya dalam hubungan bersama.

Sementara dari perspektif Arendt, kemampuan memulai kembali merupakan bagian penting kehidupan politik karena tidak seorang pun dapat menarik kembali seluruh tindakan dan akibatnya. Namun, memulai kembali bukan berarti membebaskan masa lalu dari kenyataan bahwa ia pernah terjadi. Manusia dapat membangun hubungan baru justru dengan mengakui bahwa masa lalu tidak dapat diubah, sementara masa depan belum sepenuhnya ditentukan olehnya.

Perjalanan Prabowo memperlihatkan ketegangan antara dua kemungkinan tersebut. Ia dapat membangun kembali hubungan dengan sebagian orang yang pernah berseberangan dengannya, tetapi setiap hubungan baru tetap mempunyai batas, kepentingan, dan ketidakpastian. Rekonsiliasi membuka masa depan tanpa memberikan jaminan bahwa konflik tidak akan muncul kembali.

Barangkali paradoks terbesar Prabowo bukan terletak pada banyaknya orang yang pernah berseberangan dengannya, melainkan pada kesediaannya memberi ruang baru kepada sebagian dari mereka. Namun, merangkul bekas lawan tidak dengan sendirinya berarti telah melampaui politik kawan–lawan. Pertanyaan yang lebih menentukan adalah apakah hubungan yang baru terbentuk mampu menerima perbedaan tanpa selalu mengubahnya kembali menjadi permusuhan.

Di sinilah pemikiran Derrida dan Arendt bertemu dengan sosiologi kepercayaan. Masa lalu memang tidak dapat dibatalkan, sementara masa depan tidak pernah dapat dijamin sepenuhnya. Kepercayaan menjadi mungkin justru karena manusia bersedia membangun hubungan di antara dua ketidakmungkinan tersebut: mengubah apa yang sudah terjadi dan memastikan apa yang belum terjadi.

Pada akhirnya, kedewasaan dalam politik persahabatan bukanlah kemampuan melupakan siapa yang pernah menjadi lawan, melainkan kesediaan untuk tidak membiarkan sejarah pertentangan menjadi satu-satunya dasar hubungan. Pengampunan tidak boleh direduksi menjadi transaksi, rekonsiliasi tidak harus dianggap sebagai persahabatan, dan kepercayaan tidak pernah berarti menghapus kemungkinan kecewa. Masa lalu tetap menjadi bagian dari ingatan, tetapi tidak harus menjadi penjara bagi seluruh kemungkinan masa depan.