Oleh : Dr. Funco Tanipu., ST., M.A (Founder The Gorontalo Institute, Dosen Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo)
Prabowo Subianto akhirnya hadir di Gorontalo setelah empat kali pemilihan presiden tanpa pernah berkampanye langsung di daerah ini. Ia datang bukan lagi sebagai calon presiden yang meminta mandat elektoral, melainkan sebagai Presiden yang meninjau Kampung Nelayan Merah Putih di Leato Selatan, Kota Gorontalo. Peristiwa ini penting bukan semata karena Presiden datang ke daerah, melainkan karena kunjungan itu mempertemukan beberapa lapis persoalan sekaligus: dukungan elektoral Gorontalo kepada Prabowo, lemahnya pelembagaan Gerindra di tingkat lokal, perebutan klaim elite daerah, dan posisi Leato dalam kawasan Teluk Tomini.
Karena itu, kunjungan Prabowo ke Leato tidak memadai jika hanya dibaca sebagai agenda pemerintahan atau seremoni pembangunan pesisir. Ia juga tidak cukup dijelaskan sebagai peristiwa politik lokal: siapa yang menghadirkan Presiden, siapa yang berdiri di samping Presiden, siapa yang mengklaim proyek, atau siapa yang akan memanen efek politiknya menuju 2029. Pertanyaan yang lebih mendasar ialah: mengapa Leato?
Pertanyaan itu penting karena Leato bukan ruang kosong. Secara lokal, ia berada dalam arena politik Kota Gorontalo dan Provinsi Gorontalo. Secara elektoral, ia berada dalam provinsi yang memberi suara besar kepada Prabowo, tetapi tidak otomatis memperbesar identifikasi terhadap Gerindra. Secara kawasan, ia berada di ibu kota provinsi yang menghadap langsung ke Teluk Tomini. Maka, Leato perlu dibaca sebagai titik yang mempertemukan politik elektoral, konsolidasi partai, kompetisi elite daerah, dan pembacaan geostrategis pusat.
Dengan kata lain, kehadiran Prabowo di Leato tidak hanya menjelaskan hubungan Prabowo dengan Gorontalo. Ia juga memperlihatkan bagaimana pusat membaca Teluk Tomini sebagai ruang strategis. Inilah yang membuat kunjungan tersebut lebih besar daripada sekadar inspeksi proyek kampung nelayan.
Prabowo Kuat, Gerindra Belum Terlembaga: Risiko 2029 dan Suksesi Pasca-Elnino
Data KPU Gorontalo tentang Pemilu 2024 memperlihatkan hubungan Prabowo, Gerindra, dan Gorontalo tidak linear. Prabowo memperoleh 504.662 suara di Gorontalo. Namun, Gerindra DPR RI hanya memperoleh 145.152 suara. Dari jumlah itu, 126.129 suara berasal dari Elnino, sedangkan coblos logo Gerindra hanya 12.395 suara. Artinya, sekitar 86,89 persen suara Gerindra DPR RI di Gorontalo bertumpu pada Elnino, sementara coblos logo Gerindra hanya sekitar 8,54 persen. Data elektoral ini menunjukkan kuatnya dominasi suara personal Elnino dibandingkan suara partai.
Angka ini membongkar ilusi bahwa suara Prabowo otomatis menjadi suara Gerindra. Masyarakat Gorontalo memilih Prabowo, tetapi tidak otomatis menjadi pemilih Gerindra. Pemilih dapat memilih Prabowo untuk presiden, memilih Elnino untuk DPR RI, memilih figur lain untuk DPRD, tetapi tidak mencoblos logo Gerindra. Ini bukan kebingungan politik. Ini menunjukkan bahwa pemilih Gorontalo membedakan arena pemilu: Pilpres sebagai arena figur nasional, DPR RI sebagai arena figur perwakilan, dan DPRD sebagai arena kedekatan lokal, jaringan, akses, dan relasi sosial.
Dengan kata lain, Prabowo bekerja sebagai figur nasional, Gerindra sebagai kendaraan elektoral, dan Elnino sebagai mesin lokal untuk dirinya. Ketiganya berkaitan, tetapi tidak identik.
Perkembangan Gerindra memang terlihat impresif. Suara Gerindra DPR RI naik dari 11.392 pada 2009 menjadi 145.152 pada 2024. Kursi DPRD kabupaten/kota naik dari 15 kursi pada 2014, menjadi 18 pada 2019, lalu 26 pada 2024. Kursi DPRD Provinsi juga naik dari 1 kursi pada 2014, menjadi 4 pada 2019, dan 6 pada 2024. Namun, pertumbuhan suara dan kursi tidak sama dengan pelembagaan partai. Partai yang kuat bukan hanya partai yang memperoleh suara, melainkan partai yang memiliki identifikasi pemilih, kaderisasi, distribusi figur, akar sosial, dan daya tahan organisasi.
Di sinilah Gerindra Gorontalo masih rapuh. Ia membesar secara elektoral, tetapi belum cukup mengakar secara institusional.
Jika dibaca per periode, kelemahan itu tampak lebih jelas. Pada 2009–2014, suara Prabowo melonjak 975,24 persen, dari 35.225 menjadi 378.735 suara. Gerindra juga naik besar, 333,13 persen, dari 11.392 menjadi 49.342 suara. Namun, coblos logo Gerindra hanya naik 141,02 persen, dari 2.655 menjadi 6.399 suara. Artinya, sejak awal pertumbuhan Prabowo jauh lebih besar daripada pertumbuhan Gerindra sebagai identitas partai.
Pada 2014–2019, anomali menjadi lebih terang. Suara Prabowo justru turun 8,87 persen, dari 378.735 menjadi 345.129 suara. Namun, suara Gerindra DPR RI naik 77,84 persen, dari 49.342 menjadi 87.748 suara. Coblos logo naik 84,37 persen, dan suara Elnino naik 79,98 persen. Ini menunjukkan bahwa Gerindra bisa tumbuh ketika Prabowo menurun. Dengan demikian, suara Gerindra Gorontalo tidak sepenuhnya bergantung pada efek Prabowo. Pada fase ini, kerja Pileg, jaringan lokal, dan personal vote Elnino lebih menentukan.
Fase paling penting terjadi pada 2019–2024. Suara Prabowo naik 46,22 persen, dari 345.129 menjadi 504.662 suara. Suara Gerindra DPR RI juga naik 65,42 persen, dari 87.748 menjadi 145.152 suara. Namun, coblos logo Gerindra nyaris stagnan: hanya naik 5,06 persen, dari 11.798 menjadi 12.395 suara. Pada saat yang sama, suara Elnino melonjak 86,82 persen, dari 67.515 menjadi 126.129 suara. Ini adalah alarm kelembagaan paling serius bagi Gerindra. Ketika Prabowo naik dan Gerindra naik, yang melonjak bukan logo partai, melainkan suara pribadi Elnino.
Selama 2014–2024, ketika kapasitas mobilisasi Elnino masih kuat, energi elektoral Gerindra Gorontalo lebih banyak memperbesar daya elektoral Elnino daripada memperbesar daya institusional partai. Gerindra membesar, tetapi pembesarannya menumpang pada tubuh elektoral figure Elnino.
Masalah ini makin jelas jika lonjakan Elnino dibandingkan dengan capaian kader Gerindra di tingkat lokal. Pada 2024, suara Elnino mencapai 126.129 suara, atau sekitar 86,89 persen dari total 145.152 suara Gerindra DPR RI. Sementara itu, coblos logo Gerindra hanya 12.395 suara, atau 8,54 persen. Namun, dominasi elektoral Elnino itu tidak otomatis merembes secara kuat ke struktur kader Gerindra di tingkat lokal.
Memang, Gerindra mengalami kenaikan kursi DPRD kabupaten/kota dari 15 kursi pada 2014, menjadi 18 kursi pada 2019, lalu 26 kursi pada 2024. Gerindra juga naik di DPRD Provinsi dari 1 kursi pada 2014, menjadi 4 kursi pada 2019, lalu 6 kursi pada 2024. Secara angka, ini pertumbuhan penting. Tetapi jika dibandingkan dengan total kursi yang tersedia, posisinya belum menunjukkan dominasi partai. Dari total 170 kursi DPRD kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo, Gerindra hanya menguasai 26 kursi, atau sekitar 15,29 persen. Di DPRD Provinsi Gorontalo, dari total 45 kursi, Gerindra menguasai 6 kursi, atau sekitar 13,33 persen.
Di sinilah letak paradoksnya. Elnino menguasai hampir 87 persen suara Gerindra DPR RI, tetapi Gerindra sebagai organisasi lokal hanya menguasai sekitar 15,29 persen kursi DPRD kabupaten/kota dan 13,33 persen kursi DPRD provinsi. Artinya, lonjakan elektoral Elnino tidak sepenuhnya terkonversi menjadi dominasi kader Gerindra di tingkat lokal. Ada pertumbuhan kursi, tetapi pertumbuhan itu belum sebanding dengan konsentrasi suara personal Elnino.
Jika efek Elnino benar-benar menjadi efek institusional Gerindra, seharusnya lonjakan suara personal itu menghasilkan penguatan yang lebih merata pada coblos logo, kader DPRD kabupaten/kota, dan DPRD provinsi. Namun, data menunjukkan hal sebaliknya: pada 2019–2024, suara Elnino naik 86,82 persen, suara Gerindra DPR RI naik 65,42 persen, tetapi coblos logo Gerindra hanya naik 5,06 persen. Pada saat yang sama, kursi DPRD kabupaten/kota memang naik dari 18 menjadi 26 kursi, atau naik sekitar 44,44 persen, dan kursi DPRD provinsi naik dari 4 menjadi 6 kursi, atau naik 50 persen. Kenaikan kursi ini penting, tetapi tetap belum mengubah Gerindra menjadi partai dominan dalam struktur lokal Gorontalo.
Dengan demikian, Gerindra Gorontalo menghadapi dua jenis ketergantungan sekaligus. Di level DPR RI, partai sangat bergantung pada Elnino. Di level lokal, partai memang memiliki kader dan kursi, tetapi belum cukup kuat untuk menutup risiko apabila kapasitas mobilitas Elnino yang kian melemah. Ini berarti pertumbuhan Gerindra masih tidak seimbang: sangat kuat pada figur utama, sedang pada jaringan DPRD, tetapi lemah dalam identifikasi partai melalui coblos logo.
Pertanyaan 2029 dan 2031 karena itu menjadi sangat serius: jika dalam kondisi kapasitas mobilitas Elnino masih kuat saja Gerindra gagal memperbesar coblos logo secara signifikan, bagaimana jika kapasitas mobilisasi Elnino kian melemah?
Risikonya setidaknya tiga. Pertama, suara personal Elnino tidak otomatis berpindah ke Gerindra. Dalam sistem proporsional terbuka, loyalitas pemilih sering lebih kuat kepada caleg daripada kepada partai. Kedua, jaringan broker dan relawan dapat terfragmentasi jika tidak ada figur pengganti yang memiliki akses, sumber daya, dan daya mobilisasi sebanding. Ketiga, stagnasi coblos logo membuat Gerindra memasuki 2029 dan 2031 dengan basis institusional terbatas, sekalipun memiliki Presiden dari partainya sendiri.
Dalam skenario konservatif, suara Gerindra DPR RI bisa turun ke sekitar 114.000 atau lebih rendah jika kapasitas mobilisasi Elnino semakin melemah dan Gerindra tidak menghadirkan figur pengganti yang kuat. Dalam skenario moderat, Gerindra dapat bertahan di kisaran 145.000–180.000 suara, tetapi tetap dengan karakter personalistik. Dalam skenario optimistis, efek Prabowo, KNMP, jaringan DPRD, dan figur baru dapat mendorong Gerindra ke kisaran 180.000–200.000 suara. Namun, bahkan dalam skenario optimistis, pertanyaan utamanya tetap sama: apakah kenaikan itu berbasis partai atau kembali bertumpu pada figure seperti yang sela aini terjadi?
Masalah utama Gerindra menuju 2029 dan 2031 bukan sekadar mempertahankan kursi. Masalah yang lebih mendasar adalah mengubah suara personal menjadi dukungan terhadap partai. Tanpa kenaikan coblos logo, tanpa kaderisasi yang kuat, tanpa konsolidasi DPRD sebagai mesin partai, dan tanpa figur pengganti pasca-Elnino yang memiliki daya elektoral sebanding, Gerindra Gorontalo tetap berisiko menjadi partai yang besar secara angka, tetapi rapuh secara struktur.
Leato sebagai Arena Politik Lokal: Gerindra, Demokrat, dan Kompetisi Kanal Kekuasaan Daerah
Leato tidak hadir sebagai ruang kosong. Sebelum kunjungan Presiden, Kampung Nelayan Merah Putih sudah masuk dalam dinamika lokal: klaim lahan, ormas, pemerintah kota, relasi gubernur-wali kota, dan perebutan tafsir atas proyek nasional. Adhan Dambea, sebagai Wali Kota Gorontalo dan kader Gerindra, dapat menempatkan dirinya sebagai aktor yang menjaga proyek nasional. Gusnar Ismail, sebagai Gubernur Gorontalo yang berada dalam orbit Demokrat, dapat menampilkan diri sebagai kepala daerah yang memiliki akses ke pusat dengan klaim berhasil menghadirkan Prabowo.
Kronologinya penting. Pada 29 Agustus 2024, Gerindra, Golkar, dan Demokrat mengusung Gusnar–Idah. Ini berarti Gerindra awalnya merupakan bagian dari koalisi, hingga setelah itu relasi Gusnar-Gerindra semakin kritis dikarenakan banyaknya kebijakan Gusnar yang tidak berpihak pada Gerindra Gorontalo. Pada 29 September 2025, polemik lokasi KNMP Leato muncul, dan Adhan terlibat dalam konflik proyek. Di titik itu, Leato mulai menjadi arena klaim lokal. Pada 9 Mei 2026, Prabowo meninjau KNMP Leato Selatan. Presiden hadir sebagai negara. Setelah kunjungan itu, muncul klaim mengenai 62 lokasi KNMP baru dengan nilai sekitar Rp1,24 triliun. Klaim ini memberi ruang bagi Gusnar untuk memakai narasi akses ke pusat.
Kronologi ini menunjukkan bahwa Leato bukan hanya proyek perikanan. Ia menjadi arena politik lokal. Gerindra semula berada dalam koalisi pendukung Gusnar-Idah bersama Golkar dan Demokrat. Namun, setelah pemerintahan berjalan, muncul tanda-tanda jarak politik antara Gerindra dan Gusnar. Relasi Gusnar-Adhan juga tidak harmonis. Dalam konteks itu, kehadiran Presiden di Leato menjadi sumber klaim politik.
Presiden berasal dari Gerindra, tetapi efek simbolik kehadirannya tidak otomatis menjadi milik Gerindra. Demokrat dapat memanfaatkannya melalui posisi Gusnar dan agenda politik Erwin Ismail menuju DPR RI 2029. Gusnar tidak perlu menjadi Gerindra untuk memperoleh manfaat politik dari kehadiran Prabowo. Cukup tampil sebagai gubernur yang memiliki akses ke Presiden dan mampu membawa program pusat ke daerah, ia sudah memperoleh kredit simbolik.
Di sinilah letak persoalan bagi Gerindra. Jika Gerindra tidak mampu mengikat kunjungan Prabowo ke dalam kerja partai yang nyata, maka efek politik kunjungan itu dapat bocor ke aktor lain. Adhan dapat mengklaim peran sebagai wali kota dan kader Gerindra yang menjaga proyek. Gusnar dapat mengklaim akses sebagai gubernur. Demokrat dapat menjadikannya modal narasi untuk 2029 dan 2031. Dengan demikian, kunjungan Presiden menghasilkan nilai politik, tetapi distribusi nilai itu tidak sepenuhnya dikendalikan Gerindra.
Implikasi menuju 2029 dan 2031 di tingkat lokal harus dibaca melalui posisi tiga aktor. Bagi Gerindra, 2029 adalah ujian apakah partai mampu mengubah efek Prabowo, efek Leato, dan jaringan DPRD menjadi pelembagaan partai. Tanpa kenaikan coblos logo dan figur pengganti pasca-Elnino, Gerindra tetap rapuh. Kenaikan total suara tidak cukup jika tetap berbasis figur dan tidak berubah menjadi identifikasi partai.
Bagi Demokrat, 2029 dan 2031 adalah peluang. Gusnar dapat menggunakan narasi akses ke pusat dan keberhasilan menghadirkan program nasional. Jika Erwin Ismail maju ke DPR RI, Demokrat dapat menjadikan Leato sebagai bukti bahwa Demokrat Gorontalo mampu bekerja dengan pemerintahan Prabowo tanpa harus menjadi atau berkoalisi dengan Gerindra. Ini bukan sekadar narasi, tetapi strategi elektoral yang masuk akal, terutama ketika Demokrat memiliki sejumlah kepala daerah di kawasan Teluk Tomini.
Bagi Adhan, Leato adalah modal politik lokal. Sebagai Wali Kota Gorontalo dan kader Gerindra, ia dapat menampilkan diri sebagai aktor yang menjaga proyek nasional di wilayahnya. Tetapi modal ini hanya efektif bagi Gerindra jika dapat diintegrasikan ke dalam kerja partai, bukan sekadar klaim personal kepala daerah.
Dalam struktur klaim itu, Gerindra dapat mengaitkan KNMP Leato dengan kerja Presiden dari Gerindra. Namun, efek Prabowo dapat bocor jika tidak dilembagakan ke partai. Demokrat dapat memakai narasi akses ke pusat dan kerja sama dengan pemerintahan Prabowo, tetapi klaimnya dapat dibatasi jika Gerindra berhasil menguasai narasi Leato. Adhan dapat menjadi figur lokal Gerindra yang terkait langsung dengan proyek Presiden, tetapi klaim personalnya tidak otomatis memperkuat partai. Gusnar dapat memperkuat narasi Demokrat dan membuka jalan bagi Erwin Ismail yang juga basis politiknya di Kota Gorontalo, tetapi juga dapat dipersepsikan mengambil manfaat dari Presiden Gerindra. Elnino tetap menjadi rujukan utama suara Gerindra DPR RI, tetapi jika kapasitas mobilisasinya melemah, Gerindra kehilangan jangkar utama. Sementara itu, nelayan Leato sebagai subjek program negara justru berisiko menjadi latar klaim elite jika program tidak berdampak nyata.
Di sinilah kritik politiknya harus diletakkan. Leato bukan hanya proyek pembangunan. Ia menjadi arena distribusi klaim politik. Namun, subjek yang paling penting seharusnya tetap nelayan Leato. Jika mereka hanya menjadi latar politik, KNMP gagal menjadi program negara yang substantif.
Leato sebagai Titik Geostrategis Teluk Tomini: Kawasan Politik, Ekonomi, dan Elektoral
Analisis lokal diatas penting, tetapi tidak cukup. Jika Leato hanya dibaca sebagai arena klaim antara Gusnar, Adhan, Gerindra, dan Demokrat, maka pembacaan berhenti pada politik permukaan. Pertanyaan yang lebih penting bukan hanya siapa yang memperoleh manfaat dari kehadiran Presiden, melainkan mengapa Presiden dihadirkan di Leato.
Di sinilah titik balik analisisnya. Gorontalo secara elektoral bukan penyumbang besar secara nasional. Kontribusinya terhadap suara nasional Prabowo hanya sekitar 0,52 persen, sedangkan kontribusinya terhadap suara nasional Gerindra sekitar 0,72 persen. Karena itu, kehadiran Prabowo di Leato tidak cukup dijelaskan sebagai kalkulasi elektoral Gorontalo.
Leato penting bukan karena kontribusi electoral Gorontalo, melainkan karena Leato memiliki posisi strategis dalam kawasan Teluk Tomini. Leato berada di Kota Gorontalo, satu-satunya ibu kota provinsi yang langsung menghadap Teluk Tomini. Teluk Tomini mencakup ruang maritim yang berhubungan dengan Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara. Kawasan ini memiliki lebih dari 6,04 juta pemilih, 19 kursi DPR RI, potensi perikanan, ekonomi biru, logistik pesisir, konektivitas antarpulau, dan posisi penting dalam agenda pembangunan Indonesia timur.
Karena itu, menjelaskan Leato hanya sebagai “titik singgah” dari Filipina ke Miangas lalu Gorontalo adalah pembacaan administratif-perjalanan. Rute perjalanan dapat menjelaskan urutan kunjungan, tetapi tidak menjelaskan bobot strategis lokasi. Teluk Tomini tidak dapat direduksi menjadi instrumen wilayah administrative belaka. Ia harus dibaca sebagai ruang ekonomi-politik dan maritim yang relevan bagi kepentingan pusat.
Data elektoral kawasan memperjelas bobot itu. Sulawesi Utara memiliki DPT 1.969.603 pemilih, pada 2024 memberi 1.229.069 suara kepada Prabowo, 116.781 suara kepada Gerindra DPR RI, memiliki 6 kursi DPR RI, dan menghasilkan 1 kursi Gerindra. Sulawesi Tengah memiliki 2.236.703 pemilih, pada 2024 memberi 1.251.313 suara kepada Prabowo, 242.635 suara kepada Gerindra, memiliki 7 kursi DPR RI, dan menghasilkan 1 kursi Gerindra. Maluku Utara memiliki 953.978 pemilih, memberi 454.943 suara kepada Prabowo, 64.089 suara kepada Gerindra, memiliki 3 kursi DPR RI, tetapi tidak menghasilkan kursi Gerindra. Gorontalo memiliki 881.206 pemilih, memberi 504.662 suara kepada Prabowo, 145.152 suara kepada Gerindra, memiliki 3 kursi DPR RI, dan menghasilkan 1 kursi Gerindra.
Jika digabung, empat provinsi ini memiliki 6.041.490 pemilih, memberi 3.439.987 suara kepada Prabowo, 568.657 suara kepada Gerindra DPR RI, memiliki 19 kursi DPR RI, dan hanya menghasilkan 3 kursi Gerindra. Ini menunjukkan bahwa kawasan Teluk Tomini dan sekitarnya sangat kuat untuk Prabowo, tetapi belum menjadi kawasan dominan bagi Gerindra.
Komposisi kursi DPR RI kawasan juga menunjukkan kompetisi yang terbuka. Golkar memperoleh 5 kursi, PDIP 4 kursi, NasDem 3 kursi, Gerindra 3 kursi, Demokrat 2 kursi, PAN 1 kursi, dan PKS 1 kursi. Dari sisi suara partai DPR RI kawasan, PDIP berada di urutan pertama dengan sekitar 841.057 suara, disusul Golkar sekitar 826.068, NasDem sekitar 714.992, Demokrat sekitar 630.903, dan Gerindra 568.657.
Data ini penting karena memperlihatkan perbedaan antara kekuatan Prabowo sebagai figur presidensial dan kekuatan Gerindra sebagai partai. Prabowo kuat di kawasan ini, tetapi Gerindra belum menjadi partai utama. Teluk Tomini adalah kawasan yang secara politik terbuka, secara elektoral kompetitif, dan secara ekonomi relevan bagi agenda negara.
Dalam skala kawasan, persoalan ini juga berhubungan dengan kompetisi kanal kekuasaan daerah. Di kawasan Teluk Tomini, Gerindra memiliki Presiden dan 3 kursi DPR RI. Namun, Demokrat memiliki kepala daerah strategis: Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara. Demokrat memang hanya memiliki 2 kursi DPR RI dari kawasan ini, tetapi hasil Pilkada 2024, tiga kepala daerah dari Demokrat akan memberi akses harian kepada birokrasi, program, jaringan lokal, dan narasi pembangunan. Dalam politik elektoral jangka panjang, kanal eksekutif daerah dapat menjadi modal yang tidak kalah penting dibanding kursi legislatif.
Karena itu, rumusan politiknya cukup jelas: di Teluk Tomini, Gerindra memiliki Presiden, tetapi Demokrat memiliki jaringan kepala daerah yang dapat memanfaatkan efek kebijakan pusat. Ini yang membuat Leato tidak bisa dibaca hanya sebagai proyek. Ia adalah titik temu antara simbol kekuasaan nasional Gerindra dan kanal eksekutif lokal yang sebagian dapat dimanfaatkan Demokrat.
Di sini, analisis geostrategis menjadi penting. Leato bukan sekadar kampung nelayan. Ia adalah titik di ibu kota provinsi yang menghadap langsung ke Teluk Tomini. Jika negara membaca Teluk Tomini secara serius, Leato dapat menjadi pintu masuk strategi ekonomi biru: rantai dingin, koperasi nelayan, logistik hasil laut, pasar antarpesisir, pengolahan perikanan, konektivitas pelabuhan kecil, dan integrasi ekonomi Gorontalo–Sulawesi Tengah–Sulawesi Utara–Maluku Utara.
Dengan demikian, kehadiran Prabowo di Leato harus dibaca sebagai pembacaan geostrategis pusat yang kuat. Menjadikan Teluk Tomini sekadar wilayah administratif tanpa analisis geostrategis adalah pembacaan pendek. Demikian pula, menyebut kunjungan ini hanya sebagai singgah dalam rute Filipina–Miangas–Gorontalo tidak menjelaskan substansi politik ruangnya. Prabowo tidak datang ke Leato karena Gorontalo konsisten memberikan suara secara eksponensial. Ia datang ke titik yang secara strategis dapat mewakili Teluk Tomini.
Leato sebagai Ujian Partai dan Ujian Negara
Implikasi 2029 dan 2031 harus dibaca pada dua level: ujian partai dan ujian negara. Bagi Gerindra, 2029 dan 2031 adalah ujian apakah partai mampu mengubah efek Prabowo, efek Leato, jaringan DPRD, dan modal kepala daerah kadernya menjadi pelembagaan partai. Tanpa kenaikan coblos logo dan figur pengganti pasca-Elnino, Gerindra tetap rapuh. Kenaikan total suara tidak cukup jika tetap berbasis figur dan tidak berubah menjadi identifikasi partai.
Bagi negara, Leato adalah ujian yang lebih besar. Apakah KNMP hanya menjadi proyek simbolik, atau awal dari strategi pengembangan kawasan Teluk Tomini? Jika Leato hanya berhenti sebagai proyek kampung nelayan, ia akan mudah diperebutkan oleh elite lokal. Tetapi jika Leato dikembangkan sebagai simpul kawasan ekonomi biru Teluk Tomini—menghubungkan rantai dingin, koperasi nelayan, logistik ikan, pasar antarprovinsi, pengolahan hasil laut, dan konektivitas Gorontalo–Sulawesi Tengah–Sulawesi Utara–Maluku Utara—maka Leato menjadi pintu kebijakan kawasan.
Pertanyaan 2029 dan 2031 karena itu bukan hanya siapa memanen Leato, tetapi apakah Leato menjadi titik awal strategi negara di Teluk Tomini. Ini yang membedakan analisis politik jangka pendek dan analisis strategis. Analisis dan interest politik jangka pendek akan berhenti pada siapa yang berfoto, siapa yang mengklaim, dan siapa yang memperoleh efek elektoral. Tetapi pembacaan yang strategis bertanya apakah kehadiran Presiden menghasilkan desain kebijakan kawasan regional yang berkelanjutan sebagai pintu memperkuat kawasan Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) yang disepakati di KTT Khusus BIMP EAGA di Filipina sebelum ke Gorontalo.
Gorontalo memang idak besar dalam aritmetika elektoral nasional, tetapi Leato menjadi penting jika menggunakan lensa pembacaan geostrategis Teluk Tomini. Karena itu, kunjungan Prabowo ke Leato tidak memadai jika hanya dijelaskan sebagai agenda pemerintahan, klaim politik lokal, atau singgah dalam rute perjalanan. Leato adalah titik strategis yang mempertemukan politik elektoral, konsolidasi partai, kompetisi elite daerah, dan kepentingan maritim kawasan.
Nilai politik tertingginya bukan terletak pada siapa yang paling berhasil mengklaim kehadiran Presiden, melainkan pada apakah negara mampu menjadikan Teluk Tomini sebagai agenda pembangunan kawasan yang terukur dan berkelanjutan.
