Oleh : Dr. Funco Tanipu., ST.,M.A (Founder The Gorontalo Institute)
Dalam politik elektoral, slogan selalu memerlukan pembuktian. Ia dapat membangkitkan moral kader, memberi arah konsolidasi, dan menciptakan identitas politik. Namun, slogan tidak otomatis menjadi suara. Karena itu, ketika Partai Demokrat Gorontalo mulai membangun narasi “mesin tempur” menuju Pemilu 2029, pertanyaan utamanya bukan hanya siapa figur yang akan dikirim ke Senayan, melainkan apakah mesin partai itu cukup kuat untuk menembus struktur kompetisi DPR RI Gorontalo.
Erwin Ismail memang menjadi figur yang diproyeksikan. Ia Ketua DPD Demokrat Gorontalo, anggota DPRD Provinsi, dan putra Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail. Dalam Rakerda Demokrat, Erwin menyebut kader Demokrat sebagai “mesin tempur” yang siap menjalankan perintah partai; elite DPP Demokrat juga menekankan pentingnya konsolidasi struktur sampai ranting, anak ranting, dan saksi. Namun, tulisan ini tidak sedang menguji Erwin sebagai individu. Yang lebih penting adalah menguji mesin Demokrat: struktur, jejaring, sumber daya, isu, dan kemampuan partai mengubah seluruh modal itu menjadi suara.
Demokrat Memiliki Loyalitas, tetapi Kehilangan Skala
Data sepuluh tahun terakhir memperlihatkan posisi Demokrat yang tidak sederhana. Pada Pemilu DPR RI 2014, Demokrat Gorontalo memperoleh 47.662 suara. Pada 2019, turun menjadi 35.212 suara. Pada 2024, Demokrat hanya memperoleh 14.090 suara. Penurunan ini bukan sekadar fluktuasi elektoral, melainkan penyusutan serius dalam daya saing Demokrat di arena DPR RI.
Coblos logo Demokrat juga turun secara absolut. Pada 2014, coblos logo Demokrat mencapai 6.611 suara. Pada 2019 turun menjadi 5.400 suara. Pada 2024 turun lagi menjadi 2.981 suara. Tetapi, secara persentase terhadap total suara Demokrat, coblos logo justru meningkat: 13,87 persen pada 2014, 15,34 persen pada 2019, dan 21,16 persen pada 2024. Ini menunjukkan bahwa Demokrat masih memiliki pemilih inti yang relatif loyal, tetapi basisnya makin kecil.
Pola serupa terlihat pada kursi legislatif lokal. Di DPRD Provinsi Gorontalo, Demokrat turun dari 4 kursi dari 45 kursi pada 2014 menjadi 3 kursi pada 2019, lalu tetap 3 kursi pada 2024. Di DPRD kabupaten/kota, Demokrat turun dari 17 kursi dari 160 kursi pada 2014 menjadi 16 kursi pada 2019, lalu 13 kursi dari 170 kursi pada 2024. Jika DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota digabung, Demokrat turun dari 21 kursi dari 205 kursi lokal pada 2014 menjadi 19 kursi pada 2019, lalu 16 kursi dari 215 kursi lokal pada 2024.
Dengan demikian, problem Demokrat bukan absennya loyalitas, melainkan mengecilnya skala. Demokrat masih punya inti pemilih, tetapi belum memiliki volume elektoral yang cukup untuk bersaing dalam dapil DPR RI Gorontalo yang hanya menyediakan 3 kursi.
Mesin Lokal yang Tidak Merata
Mesin elektoral tidak hanya diukur dari keberadaan struktur partai. Ia harus tampak dalam sebaran elite, kekuatan wilayah, kemampuan menjaga basis, dan daya dorong menuju suara yang lebih besar. Dalam hal ini, Demokrat masih memiliki sejumlah simpul lokal, tetapi belum merata.
Di DPRD kabupaten/kota, Demokrat memiliki tiga kursi di Boalemo: H. Hardi Syam Mopangga dari Boalemo 1 dengan 1.912 suara, Abdul Rahman Genti dari Boalemo 2 dengan 1.213 suara, dan Helmi Rasid dari Boalemo 3 dengan 979 suara. Di Kabupaten Gorontalo, Demokrat memiliki Marten Dukalang dari Gorontalo 1 dengan 4.695 suara, Yanto Sudirman dari Gorontalo 2 dengan 2.450 suara, dan Sudarni dari Gorontalo 6 dengan 1.526 suara. Di Kota Gorontalo, Demokrat memiliki Marwan B. Pasue dengan 1.411 suara, Erman Latjengke dengan 2.980 suara, dan Syafrudin Junaidi dengan 2.947 suara. Di Bone Bolango ada Yakub Tangahu dengan 1.469 suara. Di Pohuwato ada Iwan Abay dengan 1.297 suara. Di Gorontalo Utara, Demokrat tidak memiliki kursi.
Peta ini menunjukkan bahwa kekuatan Demokrat relatif terkonsentrasi di Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo, lalu ditopang oleh Boalemo. Pohuwato dan Bone Bolango lemah, sedangkan Gorontalo Utara menjadi titik kosong. Untuk pemilu DPR RI, kondisi ini menjadi masalah serius. Sebab DPR RI membutuhkan mesin lintas kabupaten/kota, bukan hanya kantong-kantong terbatas.
Di DPRD Provinsi, Demokrat memiliki tiga anggota: Erwinsyah Ismail dari Gorontalo 1 dengan 6.355 suara, Syarifudin Bano dari Gorontalo 4 dengan 8.290 suara, dan Sapia Tuna dari Gorontalo 6 dengan 7.689 suara. Data ini penting karena Erwin memang ketua partai dan figur yang diproyeksikan ke DPR RI, tetapi ia bukan pemilik suara personal terbesar Demokrat di DPRD Provinsi. Artinya, mesin Demokrat tidak bersifat tunggal di bawah satu figur. Ia lebih tepat dibaca sebagai jejaring elite yang memiliki kantong suara masing-masing.
Di titik ini, konsolidasi internal menjadi syarat pertama. Jika Demokrat ingin menjadikan Erwin sebagai figur DPR RI, maka elite Demokrat di provinsi dan kabupaten/kota harus berubah dari pemilik basis lokal menjadi penggerak mesin bersama. Tanpa itu, Demokrat hanya memiliki kantong-kantong suara kecil yang tidak otomatis menyatu untuk DPR RI.
Perlu pula dicatat bahwa suara personal DPRD kabupaten/kota dan DPRD Provinsi tidak bisa dijumlahkan begitu saja. Pemilihnya sebagian besar sama. Karena itu, suara DPRD kabupaten/kota dan DPRD Provinsi lebih tepat dibaca sebagai indikator kedalaman basis Demokrat, bukan sebagai dua kolam suara yang dapat digabung secara mentah. Dengan pembacaan seperti ini, basis efektif internal Demokrat tetap terbatas. Ia dapat menjadi fondasi, tetapi belum cukup untuk menembus DPR RI.
Kota Gorontalo sebagai Basis dan Titik Benturan
Kota Gorontalo menjadi bagian penting dalam membaca mesin Demokrat. Ini adalah salah satu basis politik Erwin. Di DPRD Kota Gorontalo, Demokrat masih memiliki tiga kursi pada 2024 melalui Marwan B. Pasue, Erman Latjengke, dan Syafrudin Junaidi. Erwin sendiri berada di Dapil Gorontalo 1 untuk DPRD Provinsi dan memperoleh 6.355 suara. Secara politik, Kota Gorontalo adalah ruang penting bagi Demokrat-Erwin.
Namun, Kota Gorontalo juga merupakan ruang kekuasaan Adhan Dambea, Wali Kota Gorontalo dari Gerindra. Ini membuat posisi Demokrat di kota menjadi lebih kompleks. Jika Kota Gorontalo adalah salah satu basis sosial-politik Erwin, maka pada saat yang sama kota itu dipimpin oleh aktor Gerindra yang memiliki hubungan politik tidak sederhana dengan Gusnar Ismail.
Dalam berbagai pemberitaan lokal, hubungan Adhan Dambea dan Gusnar Ismail kerap dibaca sebagai ketegangan politik. Ada media yang menggambarkan Adhan dan Gusnar berada pada dua kutub yang berseberangan, meskipun sebelumnya memiliki sejarah hubungan politik yang panjang. Pemerintah Provinsi Gorontalo sendiri pernah menegaskan tidak ada masalah pribadi antara Gubernur Gusnar Ismail dan Wali Kota Adhan Dambea, serta meminta agar urusan pemerintahan tidak dibawa menjadi persoalan personal.
Bagi mesin Demokrat, dinamika ini penting. Konflik atau ketegangan Gusnar-Adhan tidak hanya urusan komunikasi pemerintahan. Ia berdampak pada kalkulasi elektoral. Jika Demokrat ingin menjadikan Kota Gorontalo sebagai basis penting Erwin, maka Demokrat berhadapan dengan kenyataan bahwa kota itu kini berada di bawah kepemimpinan Adhan, figur Gerindra. Di tingkat DPR RI, Gerindra juga memiliki Elnino Mohi sebagai petahana dengan suara besar. Di level nasional, Gerindra membawa efek Prabowo. Dengan demikian, Kota Gorontalo bukan hanya basis Demokrat-Erwin, tetapi juga arena benturan antara pengaruh Gusnar-Demokrat dan Adhan-Gerindra.
Ini membuat mesin Demokrat harus bekerja lebih presisi. Demokrat tidak cukup mengandalkan sentimen kedekatan Erwin dengan Kota Gorontalo. Ia harus memastikan bahwa basis kota tidak tergerus oleh kekuatan eksekutif Adhan, jaringan Gerindra, dan klaim politik atas program pusat, terutama setelah Prabowo menjadi Presiden. Jika tidak, Kota Gorontalo yang seharusnya menjadi basis dapat berubah menjadi arena kompetisi yang menghambat ekspansi Demokrat.
Lawan dengan Struktur Lebih Kuat
Ujian Demokrat semakin berat karena partai-partai lain memiliki struktur legislatif dan eksekutif yang lebih tebal. Pada Pemilu DPR RI 2024, NasDem memperoleh 227.533 suara, Golkar 163.074 suara, Gerindra 145.152 suara, PPP 70.720 suara, dan PDI Perjuangan 46.225 suara. Demokrat hanya memperoleh 14.090 suara.
Dalam kursi lokal, jaraknya juga jelas. Golkar memiliki 8 kursi DPRD Provinsi dan 34 kursi DPRD kabupaten/kota, total 42 kursi lokal. NasDem memiliki 7 kursi DPRD Provinsi dan 30 kursi DPRD kabupaten/kota, total 37 kursi lokal. PDI Perjuangan memiliki 7 kursi DPRD Provinsi dan 22 kursi DPRD kabupaten/kota, total 29 kursi lokal. Gerindra memiliki 6 kursi DPRD Provinsi dan 22 kursi DPRD kabupaten/kota, total 28 kursi lokal. PPP memiliki 4 kursi DPRD Provinsi dan 19 kursi DPRD kabupaten/kota, total 23 kursi lokal. Demokrat hanya memiliki 3 kursi DPRD Provinsi dan 13 kursi DPRD kabupaten/kota, total 16 kursi lokal.
Perbandingan ini memperlihatkan bahwa Demokrat memiliki gubernur, tetapi belum memiliki ketebalan legislatif lokal. Golkar, NasDem, PDI Perjuangan, Gerindra, dan PPP memiliki basis kursi lokal yang lebih besar. Dalam politik elektoral, kursi lokal bukan hanya angka formal. Ia menunjukkan banyaknya aktor, relawan, jaringan dapil, broker suara, dan akses sosial yang dapat bekerja pada pemilu berikutnya.
Peta kepala daerah juga menunjukkan Demokrat tidak dominan. Di provinsi, Demokrat memiliki Gusnar Ismail sebagai gubernur, tetapi wakil gubernur adalah Idah Syahidah, Ketua DPD I Golkar Gorontalo. Idah juga terhubung sebagai istri Rusli Habibie, mantan Gubernur Gorontalo dua periode dan kini anggota DPR RI dari Golkar. Di Gorontalo Utara, Golkar memiliki Thariq Modanggu sebagai bupati dan Nurjanah Yusuf sebagai wakil bupati. Di Boalemo, Golkar memiliki Lahmuddin Hambali sebagai wakil bupati sekaligus Ketua Golkar Boalemo.
NasDem memiliki Sofyan Puhi sebagai Bupati Kabupaten Gorontalo, Rum Pagau sebagai Bupati Boalemo, dan Iwan Adam sebagai Wakil Bupati Pohuwato sekaligus Ketua NasDem Pohuwato. Gerindra memiliki Saipul Mbuinga sebagai Bupati Pohuwato, serta Adhan Dambea dan Indra Gobel sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gorontalo. PPP memiliki Ismet Mile sebagai Bupati Bone Bolango dan figur utama PPP Gorontalo. PDI Perjuangan memiliki Tonny Junus sebagai Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo.
Dengan konfigurasi ini, Demokrat memang memiliki gubernur, tetapi partai lain memiliki jejaring kepala daerah dan wakil kepala daerah yang lebih tersebar. Ini membedakan kekuasaan puncak dari penguasaan teritorial. Gusnar memberi Demokrat akses provinsi, tetapi Golkar, NasDem, Gerindra, PPP, dan PDI Perjuangan memiliki saluran kekuasaan di kabupaten/kota yang dapat bekerja langsung dalam pemilu legislatif.
Gusnar Effect dan Keterbatasannya
Gusnar Ismail adalah modal terbesar Demokrat. Sebagai gubernur, ia memiliki panggung pemerintahan, akses birokrasi, hubungan pusat-daerah, dan kemampuan membingkai program pembangunan sebagai kerja pemerintahan. Bagi Demokrat, posisi ini memberi modal simbolik. Bagi Erwin sebagai yang diproyeksikan sebagai calon anggota DPR RI, posisi Gusnar memberi pengenalan, legitimasi, dan akses jaringan.
Namun, efek Gusnar tidak otomatis menjadi suara Demokrat atau suara Erwin. Pemilih dapat menerima Gusnar sebagai gubernur, tetapi tetap bisa memilih partai lain untuk DPR RI. Dalam politik lokal, pemilih sering membedakan arena: memilih satu figur untuk gubernur, figur lain untuk DPR RI, dan partai berbeda untuk DPRD. Karena itu, asumsi bahwa posisi gubernur akan otomatis mengalir menjadi suara DPR RI Demokrat adalah asumsi yang lemah.
Selain itu, eksekutif provinsi bukan ruang Demokrat sepenuhnya. Wakil Gubernur Idah Syahidah adalah Golkar. Maka keberhasilan pemerintahan provinsi tidak otomatis dimonopoli Demokrat. Golkar juga dapat mengklaimnya. Jika terjadi keberhasilan program, Demokrat akan berusaha menghubungkannya dengan Gusnar; Golkar akan menghubungkannya dengan Idah; dan partai lain akan mencoba mengambil manfaat sesuai jaringan masing-masing.
Keterbatasan lainnya adalah isu politik keluarga. Erwin sebagai putra Gusnar memiliki keuntungan akses, tetapi juga membawa risiko. Lawan politik dapat membaca pencalonannya sebagai kelanjutan keluarga politik. Karena itu, mesin Demokrat tidak boleh hanya menempatkan Erwin sebagai “anak gubernur”. Ia harus ditempatkan sebagai figur yang memiliki kapasitas, basis, gagasan, dan kerja politik sendiri. Jika tidak, Gusnar effect dapat berubah menjadi beban politik.
Jarak Elektoral Menuju DPR RI
DPR RI Gorontalo hanya memiliki 3 kursi. Pada 2024, tiga kursi itu dimenangkan NasDem, Golkar, dan Gerindra. Jika suara Gerindra sebesar 145.152 dipakai sebagai patokan kasar kursi ketiga, maka Demokrat yang hanya memiliki 14.090 suara harus mengejar jarak sekitar 131.062 suara. Itu berarti Demokrat membutuhkan kenaikan sekitar 10 kali lipat untuk masuk zona kompetitif.
Inilah titik paling keras dari analisis ini. Mesin Demokrat tidak cukup hanya menggerakkan kader. Mesin itu harus menciptakan lompatan suara. Tambahan 10.000 atau 20.000 suara akan memperbaiki posisi, tetapi tidak mengubah peluang kursi. Bahkan 50.000 suara masih belum cukup. Demokrat baru mulai terlihat sebagai pesaing jika mendekati atau melewati 100.000 suara.
Karena itu, “mesin tempur” Demokrat harus bekerja di luar batas partai. Ia harus mengonsolidasikan basis Demokrat, memperkuat wilayah lemah, menghidupkan kembali Gorontalo Utara, memperbesar suara di Pohuwato, mempertahankan Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo, serta menarik pemilih cair dari partai lain. Tanpa perpindahan suara dari luar Demokrat, mesin internal Demokrat terlalu kecil untuk membawa partai masuk ke tiga besar DPR RI.
Dari Figur ke Mesin Partai
Erwin dapat menjadi figur utama, tetapi fokusnya harus tetap pada mesin Demokrat. Jika pencalonan Erwin hanya sebatas menjadi proyek personal, maka Demokrat berisiko makin bergantung pada figur. Sebaliknya, jika Erwin dipakai sebagai wajah untuk mengonsolidasikan struktur, memperkuat jaringan elite DPRD, dan memperbesar basis partai, maka mesin Demokrat punya peluang untuk pulih.
Pembedaan ini penting. Mesin tempur Demokrat bukan hanya Erwin. Ia mencakup Gusnar sebagai gubernur, anggota DPRD Demokrat di provinsi dan kabupaten/kota, struktur DPD-DPC-PAC-ranting, jejaring pemuda dan komunitas, serta kemampuan partai menyusun isu yang melekat. Erwin adalah figur proyeksi, tetapi mesin yang diuji adalah keseluruhan Demokrat.
Isu juga harus lebih fokus. Demokrat tidak cukup membawa banyak kegiatan. Ia harus memiliki agenda utama yang mudah dibaca publik. Narasi yang paling masuk akal adalah menjadikan Demokrat sebagai kanal Gorontalo ke pusat: memperjuangkan infrastruktur, pendidikan, guru honorer, pangan, UMKM, wilayah terisolir, dan program pusat yang menyentuh masyarakat. Namun, narasi ini harus berbeda dari klaim Golkar, NasDem, dan Gerindra. Jika tidak, Demokrat hanya akan menjadi suara tambahan dalam ruang isu yang sudah dikuasai partai lain.
Penutup: Menguji Mesin, Bukan Merayakan Slogan
Partai Demokrat Gorontalo memiliki modal penting. Ia memiliki gubernur. Ia memiliki ketua partai muda yang diproyeksikan ke DPR RI. Ia memiliki sejumlah elite DPRD. Ia masih memiliki pemilih loyal. Namun, data elektoral menunjukkan bahwa Demokrat sedang menyusut: suara DPR RI turun dari 47.662 pada 2014 menjadi 35.212 pada 2019 dan 14.090 pada 2024; kursi lokal turun dari 21 menjadi 19, lalu 16; dan basis wilayahnya tidak merata.
Di sisi lain, lawan-lawannya jauh lebih kuat. Golkar memiliki 42 kursi lokal, NasDem 37, PDI Perjuangan 29, Gerindra 28, PPP 23, sedangkan Demokrat 16. Golkar, NasDem, Gerindra, PPP, dan PDI Perjuangan juga memiliki kepala daerah atau wakil kepala daerah di berbagai wilayah. Bahkan di Kota Gorontalo, salah satu basis penting Demokrat-Erwin, kepala daerahnya adalah Adhan Dambea dari Gerindra, dengan dinamika hubungan politik yang tidak sederhana terhadap Gusnar.
Karena itu, “mesin tempur” Demokrat harus dipahami sebagai proyek politik yang belum selesai. Ia baru akan terbukti jika mampu mengubah loyalitas kecil menjadi ekspansi besar, mengubah posisi Gusnar menjadi suara partai, mengubah Erwin dari figur proyeksi menjadi pengikat jaringan, serta mengubah struktur Demokrat yang menyusut menjadi mesin lintas kabupaten/kota.
Tanpa lompatan menuju 100.000 suara lebih, mesin tempur Demokrat akan kuat sebagai slogan, tetapi tetap lemah sebagai matematika elektoral kursi.
