Oleh : Dr. Funco Tanipu., ST., M.A (Founder The Gorontalo Institute)
Dalam satu dekade terakhir, Partai Amanat Nasional atau PAN di Gorontalo menghadapi persoalan serius: suara menurun, kursi menyusut, elite berpindah, dan basis sosial tidak lagi otomatis bekerja sebagai mesin elektoral. Dari Pemilu 2014 hingga 2024, suara PAN untuk DPR RI di Gorontalo turun cukup tajam. Pada 2014, PAN memperoleh 41.222 suara. Pada 2019, suara itu turun menjadi sekitar 21.730–21.840 suara. Pada 2024, suara PAN kembali turun menjadi 15.149 suara. Dengan kata lain, dalam sepuluh tahun, PAN kehilangan lebih dari separuh kekuatan elektoralnya di tingkat DPR RI. Hal ini juga terjadi bersamaan dengan penyusutan kursi DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota, serta melemahnya distribusi suara di sejumlah wilayah.
Penurunan ini tidak dapat dibaca hanya sebagai soal angka. Di balik angka itu ada persoalan yang lebih dalam: rapuhnya pelembagaan partai, tidak stabilnya loyalitas elite, melemahnya hubungan antara partai dan basis sosialnya, serta ketidakmerataan mesin politik antarwilayah. PAN Gorontalo pernah memiliki jangkar elektoral yang relatif kuat, terutama di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan sebagian Boalemo. Namun jangkar itu tidak cukup apabila partai gagal menjaga elite, memperluas jaringan kader, dan mengubah kedekatan historis dengan Muhammadiyah menjadi kekuatan politik yang terorganisasi.
Tren Elektoral 2014–2024
Data elektoral menunjukkan bahwa PAN Gorontalo mengalami penurunan berlapis. Di tingkat DPR RI, penurunannya sangat jelas: dari 41.222 suara pada 2014, turun menjadi sekitar 21.730–21.840 suara pada 2019, lalu menjadi 15.149 suara pada 2024. Penurunan dari 2014 ke 2019 mencapai sekitar 47 persen, sedangkan penurunan dari 2019 ke 2024 sekitar 30 persen. Ini bukan penurunan kecil, melainkan gejala struktural dari melemahnya daya tarik partai.
Tren coblos logo juga menarik. Jumlah pemilih yang mencoblos logo PAN turun dari 14.182 suara pada 2014 menjadi 5.400 suara pada 2019, lalu 2.981 suara pada 2024. Namun secara persentase terhadap total suara partai, coblos logo justru meningkat, dari 13,87 persen menjadi 21,16 persen. Artinya, jumlah pemilih PAN memang menyusut, tetapi di dalam basis yang tersisa masih ada pemilih yang loyal terhadap simbol partai. Ini menunjukkan dua hal sekaligus: PAN masih memiliki residu loyalitas partai, tetapi loyalitas itu terlalu kecil untuk menjadi kekuatan pemenangan apabila tidak didukung figur, jaringan, dan kerja lapangan.
Di DPRD Provinsi Gorontalo, PAN juga mengalami penyusutan. Kursi PAN turun dari 7 kursi pada 2014 menjadi 3 kursi pada 2019, dan tetap 3 kursi pada 2024. Di DPRD kabupaten/kota, kondisinya tidak lebih baik: dari 19 kursi pada 2014 menjadi 16 kursi pada 2019, lalu turun lagi menjadi 10 kursi pada 2024. Dengan demikian, penurunan PAN tidak hanya terjadi di satu level pemilu, tetapi melintasi hampir semua tingkatan: DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
Secara geografis, kekuatan PAN juga tidak merata. Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo masih menjadi wilayah jangkar. Boalemo dan Bone Bolango berada pada posisi menengah. Sementara Pohuwato dan Gorontalo Utara menjadi titik lemah. Ketergantungan pada beberapa wilayah jangkar membuat PAN rentan. Bila satu elite kuat berpindah, satu jaringan lokal melemah, atau satu dapil tidak terurus, dampaknya langsung terasa pada perolehan suara secara keseluruhan.
Mobilitas Elite dan Rapuhnya Mesin Partai
Masalah utama PAN Gorontalo bukan hanya soal pemilih, tetapi juga soal elite. Dalam politik lokal, partai sering kali tidak bergerak terutama karena ideologi atau organisasi formal, tetapi karena figur. Pemilih mengikuti tokoh. Jaringan bergerak karena elite. Suara terkonsolidasi karena hubungan personal, keluarga, patronase sosial, atau rekam jejak figur lokal. Dalam situasi seperti ini, ketika elite berpindah partai, suara ikut berpindah atau setidaknya menjadi cair.
Beberapa elit Gorontalo seperti Feriyanto Mayulu, yang pernah memimpin DPW PAN dan membesarkan PAN secara electoral kini berpindah ke NasDem. Adhan Dambea, Wali Kota Gorontalo, yang dulunya adalah vote getter di Kota Gorontalo berpindah ke Gerindra. Figur Idris Rahim (Wakil Gubernur Gorontalo periode 2012 – 2022) dan Zainudin Hasan (Bupati Pohuwato 2005 – 2010) yang pernah menjadi Ketua DPW PAN Gorontalo kini tidak lagi bersama PAN. Perpindahan figur seperti ini tidak hanya mengurangi daftar nama besar PAN, tetapi juga menggeser jaringan sosial dan elektoral yang sebelumnya melekat pada partai.
Di sisi lain, masih ada elite yang bertahan dan mencoba menjaga mesin PAN, seperti Anas Jusuf sebagai Ketua DPW PAN (mantan Bupati Boalemo) meraih 7.475 suara di Dapil Boalemo-Pohuwato, Dr. Kristina Mohamad Udoki (Ketua KAHMI dan Sekjen DPP IKA UNG) meraih 9.465 suara di Bone Bolango, Fadli Hasan (mantan Wakil Bupati Gorontalo) meriah 8.712 suara di Kabupaten Gorontalo . Mereka menjadi simpul penting untuk menjaga sisa kekuatan partai. Namun persoalannya, mesin yang terlalu bergantung pada beberapa figur akan selalu rentan. Bila figur kuat tidak cukup banyak, distribusi suara menyempit. Bila figur berpindah, jaringan ikut terguncang.
Di sini terlihat problem pelembagaan partai. Partai yang kuat adalah partai yang dapat bertahan melampaui figur. Ia memiliki kaderisasi, nilai, jaringan, disiplin organisasi, data pemilih, dan mekanisme kerja yang tidak berhenti setelah pemilu. PAN Gorontalo, berdasarkan tren 2014–2024, tampak belum sepenuhnya keluar dari ketergantungan pada personal vote. Pemilih PAN tidak seluruhnya memilih karena identitas partai, tetapi banyak yang memilih karena figur lokal. Akibatnya, stabilitas partai sangat tergantung pada stabilitas elite.
Dinamika ini juga tidak terpisah dari sejarah konflik dan pergeseran elite PAN di tingkat nasional. Sejak era Amien Rais, Sutrisno Bachir, Hatta Rajasa, hingga Zulkifli Hasan, PAN kerap mengalami perubahan orientasi, faksi, dan gaya kepemimpinan. Di daerah, perubahan pusat semacam ini sering dibaca sebagai sinyal politik. Elite lokal menilai masa depan partai, menghitung posisi, lalu menentukan apakah bertahan atau pindah. Dalam kasus Gorontalo, mobilitas elite menjadi salah satu faktor yang mempercepat pelemahan mesin partai.
Muhammadiyah, Modal Sosial, dan Batas Elektoral PAN
Salah satu kekuatan historis PAN adalah kedekatannya dengan Muhammadiyah. Namun dalam membaca PAN Gorontalo, Muhammadiyah tidak boleh disederhanakan sebagai “lumbung suara” otomatis. Muhammadiyah lebih tepat dipahami sebagai modal sosial: jaringan pendidikan, masjid, amal usaha, tokoh agama, kampus, komunitas kelas menengah muslim, serta tradisi organisasi yang relatif disiplin.
Di Gorontalo, sesuai hasil survey The Gorontalo Institute tahun 2024, basis sosial Muhammadiyah diperkirakan sekitar 5–7 persen dari total daftar pemilih tetap, atau setara dengan 40–62 ribu suara potensial jika dibandingkan dengan DPT tahun 2024. Basis awalnya tersebar di Wonggaditi, Sipatana, Limehe Tabongo, Batudaa, Bongomeme, dan Pentadio Telaga. Dalam perkembangan terbaru, urbanisasi dan perluasan pendidikan membuat warga dan simpatisan Muhammadiyah juga menyebar melalui kampus, alumni, lingkungan profesi, serta permukiman baru, termasuk sekitar UNG, IAIN Sultan Amai, dan Universitas Muhammadiyah Gorontalo.
Namun, justru di sinilah letak persoalannya. Kedekatan historis tidak otomatis berarti loyalitas elektoral. Elite Muhammadiyah di Gorontalo umumnya lebih fokus pada pendidikan, amal usaha, masjid, pembinaan umat, dan kerja sosial. Mereka tidak selalu bergerak sebagai mesin politik PAN. Bahkan banyak warga Muhammadiyah hari ini memilih berdasarkan figur, kinerja, jaringan keluarga, kedekatan lokal, atau preferensi rasional terhadap calon tertentu, bukan semata-mata karena identitas organisasi.
Dalam artian yang lebih dalam, PAN memiliki modal sosial, tetapi belum tentu berhasil mengubahnya menjadi modal elektoral. Muhammadiyah menyediakan jaringan kepercayaan, norma, nilai, dan institusi. Tetapi agar jaringan itu berubah menjadi suara, PAN membutuhkan penghubung: kader yang dipercaya, isu yang relevan, komunikasi yang etis, figur yang dekat dengan warga, dan kerja organisasi yang hadir terus-menerus. Tanpa itu, kedekatan PAN dengan Muhammadiyah hanya menjadi memori historis, bukan kekuatan pemilu.
Karena itu, PAN tidak bisa memperlakukan Muhammadiyah secara transaksional. Muhammadiyah bukan alat elektoral yang dapat dinyalakan menjelang pemilu. Jika PAN ingin kembali memperoleh manfaat politik dari kedekatan historis itu, yang harus dibangun adalah hubungan programatik: isu pendidikan, ekonomi umat, penguatan keluarga, tata kelola bersih, dakwah sosial, kesehatan, literasi politik, dan regenerasi kepemimpinan. Dengan cara itu, hubungan PAN dan basis Muhammadiyah tidak jatuh menjadi eksploitasi politik, melainkan menjadi kerja sosial-politik yang memiliki legitimasi moral.
Fragmentasi Wilayah dan Lemahnya Penetrasi Geografis
PAN Gorontalo masih memiliki wilayah jangkar, tetapi belum memiliki sebaran kekuatan yang merata. Kota Gorontalo menyumbang lebih dari 40 persen suara PAN di tingkat provinsi. Kabupaten Gorontalo menyumbang sekitar 30 persen. Boalemo dan Bone Bolango masing-masing berada pada kisaran 15–20 persen. Sementara Pohuwato dan Gorontalo Utara berada di bawah 5 persen. Pola ini menunjukkan ketergantungan yang besar pada wilayah tertentu.
Dalam politik elektoral, ketergantungan seperti ini berbahaya. Partai yang hanya kuat di wilayah jangkar akan sulit bertahan ketika kompetisi makin ketat. Apalagi untuk DPR RI, satu kursi membutuhkan akumulasi suara lintas daerah. Bila suara hanya terkonsentrasi di Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo, sementara wilayah lain lemah, maka PAN akan sulit mencapai ambang aman untuk memperoleh kursi.
Kondisi DPRD kabupaten/kota juga menunjukkan fragmentasi yang sama. Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo masih memberi kursi yang relatif penting. Boalemo memberi kontribusi terbatas. Bone Bolango, Pohuwato, dan Gorontalo Utara menjadi wilayah yang perlu diperkuat. Dalam data Pemilu 2014-2024, distribusi kursi DPRD kabupaten/kota disebut memperlihatkan bahwa PAN masih dapat mempertahankan beberapa dapil, tetapi wilayah lemah tetap menjadi risiko besar bagi stabilitas suara partai.
Fragmentasi wilayah ini berkaitan langsung dengan fragmentasi elite. Di wilayah yang memiliki elite aktif, PAN masih punya peluang. Di wilayah yang tidak memiliki figur kuat, struktur partai menjadi pasif. Karena itu, strategi PAN ke depan tidak cukup hanya memperkuat wilayah yang sudah kuat. Partai harus membangun simpul baru di wilayah lemah melalui kader muda, tokoh desa, aktivis kampus, jaringan perempuan, alumni organisasi, tokoh agama, dan penggerak komunitas.
Proyeksi 2029–2031: Antara Peluang, Batas Struktural dan Strategi
Untuk Pemilu DPR RI 2029, peluang PAN memperoleh satu kursi dari Gorontalo masih terbuka, tetapi tidak mudah. Dengan posisi suara 2024 sebesar 15.149, PAN perlu melakukan lompatan besar. Jika ambang kompetitif untuk satu kursi berada di kisaran 130–150 ribu suara, maka PAN membutuhkan tambahan sekitar 120–40 ribu suara. Ini bukan sekadar pekerjaan kampanye, tetapi pekerjaan rekonstruksi mesin partai.
Peluang itu bergantung pada tiga hal. Pertama, apakah PAN mampu menjaga elite yang tersisa agar tidak berpindah. Kedua, apakah PAN mampu merekrut figur baru yang memiliki basis sosial nyata. Ketiga, apakah PAN mampu mengubah basis Muhammadiyah, kampus, alumni, dan komunitas muslim perkotaan menjadi jaringan elektoral yang bekerja di lapangan.
Untuk DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota pada 2031, PAN kemungkinan masih bisa mempertahankan sebagian kursi jika wilayah jangkar tetap solid. Proyeksi yang lebih realistis adalah PAN berada pada kisaran 2–3 kursi DPRD provinsi dan 8–11 kursi DPRD kabupaten/kota apabila konsolidasi berjalan sedang. Tetapi bila elite kembali terpecah, wilayah lemah tidak diperbaiki, dan basis sosial tetap tidak terorganisasi, PAN bisa turun lebih jauh.
Sebaliknya, bila PAN mampu melakukan konsolidasi serius, peluang perbaikan tetap ada. PAN tidak mulai dari nol. Partai ini masih punya nama, sejarah, basis simbolik, sebagian elite lokal, dan kedekatan dengan jaringan Muhammadiyah. Namun semua itu baru menjadi kekuatan jika dikerjakan secara sistematis. Dalam politik modern, partai tidak cukup mengandalkan nama besar atau nostalgia. Partai harus memiliki data, kader, isu, jaringan TPS, dan disiplin organisasi.
Oleh karena itu, strategi pertama PAN Gorontalo adalah menstabilkan elite. Partai harus memastikan bahwa elite yang masih bertahan memiliki alasan politik untuk tetap berada di PAN. Ini bisa dilakukan melalui pembagian peran yang jelas, ruang kompetisi internal yang sehat, insentif politik yang masuk akal, dan kepastian posisi dalam agenda 2029–2031. Tanpa stabilitas elite, mesin partai akan terus bocor.
Strategi kedua adalah rekrutmen elite baru. PAN perlu membuka pintu bagi kader kampus, alumni Muhammadiyah, tokoh muda, perempuan, pengusaha lokal, aktivis desa, tokoh pendidikan, dan figur masyarakat yang memiliki reputasi bersih. Rekrutmen tidak boleh hanya bersifat administratif menjelang pencalegan. Ia harus dimulai sejak sekarang melalui pembinaan, pelatihan, penugasan sosial, dan kerja lapangan.
Strategi ketiga adalah membangun kembali hubungan etik dan programatik dengan basis Muhammadiyah. PAN perlu hadir dalam isu-isu yang dekat dengan warga Muhammadiyah: pendidikan, amal usaha, ekonomi keluarga, beasiswa, kesehatan, masjid, literasi digital, penguatan generasi muda, dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Pendekatan ini jauh lebih kuat daripada sekadar mengklaim kedekatan historis.
Strategi keempat adalah penetrasi wilayah lemah. Pohuwato dan Gorontalo Utara tidak boleh terus dibiarkan menjadi titik kosong. PAN harus memetakan desa, kecamatan, tokoh lokal, jaringan keluarga, komunitas petani, nelayan, guru, dan kelompok muda di dua wilayah ini. Targetnya bukan langsung menang besar, tetapi membangun basis minimal yang dapat menambah suara DPR RI dan membuka peluang kursi DPRD.
Strategi kelima adalah profesionalisasi mesin partai. PAN perlu menggunakan pendekatan berbasis data: pemetaan TPS, monitoring suara, daftar relawan, segmentasi pemilih, evaluasi caleg, peta pengaruh tokoh, dan sistem komunikasi rutin. Mesin partai tidak bisa hanya hidup tiga bulan sebelum pemilu. Ia harus bekerja sejak jauh hari.
Strategi keenam adalah ideologisasi internal. PAN harus menjelaskan kembali kepada kadernya: untuk apa PAN hadir di Gorontalo? Apakah hanya sebagai kendaraan elektoral, atau sebagai partai yang membawa agenda pendidikan, reformasi, demokrasi, moralitas publik, dan pemberdayaan masyarakat? Tanpa narasi nilai, kader mudah berpindah. Tanpa nilai, partai hanya menjadi tempat singgah elite.
Kesimpulan
PAN Gorontalo sedang menghadapi persoalan yang lebih dalam daripada sekadar penurunan suara. Ia menghadapi krisis pelembagaan partai. Suara DPR RI turun tajam. Kursi DPRD menyusut. Elite berpindah. Wilayah kuat terbatas. Wilayah lemah belum berhasil ditembus. Basis Muhammadiyah tetap ada, tetapi belum berubah menjadi mesin elektoral yang efektif.
Namun, PAN belum kehilangan semua peluang. Masih ada loyalitas simbolik terhadap partai. Masih ada elite yang bertahan. Masih ada wilayah jangkar. Masih ada kedekatan historis dengan Muhammadiyah. Masih ada ruang untuk membangun kembali jaringan kampus, alumni, komunitas muslim perkotaan, dan basis lokal. Tetapi semua itu membutuhkan kerja politik yang serius, bukan sekadar klaim sejarah.
Tantangan PAN menuju 2029 dan 2031 adalah mengubah nostalgia menjadi organisasi, mengubah kedekatan sosial menjadi kepercayaan politik, mengubah figur menjadi kaderisasi, dan mengubah wilayah jangkar menjadi ekspansi geografis. Tanpa itu, PAN akan sulit kembali ke posisi elektoral 2014. Tetapi dengan konsolidasi elite, perluasan basis, dan profesionalisasi mesin partai, PAN masih memiliki peluang untuk kembali menjadi salah satu kekuatan penting dalam politik Gorontalo.
