Oleh : Dr. Funco Tanipu., ST., M.A (Founder The Gorontalo Institute)
Dalam banyak pembacaan politik Islam Indonesia, daerah dengan kultur keagamaan Ahlussunnah wal Jamaah yang kuat biasanya diasumsikan menjadi basis sosial Nahdlatul Ulama dan Partai Kebangkitan Bangsa. Pola tersebut terlihat cukup jelas di sebagian wilayah Jawa Timur dan kantong-kantong pesantren tradisional lainnya. Namun Gorontalo menunjukkan realitas yang berbeda. Kultur keagamaan Ahlussunnah wal Jamaah hidup sangat kuat dalam kehidupan sosial masyarakat, tetapi Nahdlatul Ulama tetap kecil secara organisatoris dan PKB gagal berkembang menjadi kekuatan politik dominan.
Survei The Gorontalo Institute menunjukkan sekitar 85 persen masyarakat Gorontalo dekat dengan praktik keagamaan berbasis Ahlussunnah wal Jamaah. Sebaliknya, afiliasi terhadap Nahdlatul Ulama hanya berkisar 25–27 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa kultur keagamaan Ahlussunnah wal Jamaah di Gorontalo berkembang sebagai kultur sosial keagamaan yang berbasis adat, bukan sebagai identitas organisasi formal yang terkonsolidasi dalam Nahdlatul Ulama.
Paradoks tersebut semakin terlihat dalam arena politik elektoral. Pada Pemilu DPR RI 2024, PKB hanya memperoleh 14.897 suara atau sekitar dua persen dari total 741.783 suara sah Gorontalo. Perolehan tersebut menempatkan PKB di bawah PPP yang memperoleh 70.720 suara atau sekitar 9,5 persen, di bawah PKS yang memperoleh 17.590 suara atau sekitar 2,4 persen, dan hampir setara dengan PAN yang memperoleh 15.149 suara atau sekitar dua persen.
Fenomena tersebut menunjukkan satu ironi besar dalam politik Islam Gorontalo. Basis sosial dan kultur keagamaan Ahlussunnah wal Jamaah sangat besar, tetapi PKB justru gagal mengubah modal sosial tersebut menjadi dominasi politik yang stabil. Dalam konteks ini, problem utama PKB bukan tidak memiliki basis sosial, melainkan kegagalan menginstitusionalisasi basis sosial tersebut menjadi organisasi politik yang efektif.
Mengapa NU Tidak Otomatis Menjadi PKB?
Kultur keagamaan Ahlussunnah wal Jamaah di Gorontalo tumbuh melalui integrasi agama dan adat. Praktik seperti maulid, meeraji, dikili, tahlilan, aruwa, pembacaan barzanji, zikir berjamaah, dan berbagai ritual sosial keagamaan lainnya telah menjadi bagian inheren dari struktur budaya masyarakat Gorontalo. Tradisi tersebut diwariskan melalui keluarga, komunitas adat, dan hubungan sosial keseharian masyarakat.
Karena itu, kultur keagamaan Ahlussunnah wal Jamaah di Gorontalo lebih tepat dipahami sebagai embedded religious culture dibanding organized religious movement. Praktik keagamaan hidup sangat kuat dalam masyarakat, tetapi tidak berubah menjadi loyalitas organisasi formal terhadap Nahdlatul Ulama. Masyarakat menjalankan praktik keagamaan yang dekat dengan tradisi NU tanpa merasa harus menjadi bagian dari struktur organisasi NU.
Berbeda dengan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten dan DIY yang memiliki konsolidasi pesantren dan hubungan kiai-santri yang sangat kuat, struktur sosial Gorontalo bergerak melalui jaringan marga, patron keluarga, dan struktur adat lokal. Loyalitas sosial lebih banyak ditentukan oleh hubungan genealogis dan patronase sosial dibanding organisasi formal keagamaan.
Di titik inilah letak kegamangan adaptif struktural Nahdlatul Ulama di Gorontalo. NU belum mampu mengembangkan organisasi yang kuat, gagal memperluas kaderisasi hingga akar rumput, dan belum sempat mengharmonisasi kultur adat Gorontalo dengan model organisasi NU yang selama ini lebih banyak mengadaptasi pengalaman NU di Jawa. Akibatnya, kultur keagamaan Ahlussunnah wal Jamaah hidup luas, tetapi tidak berubah menjadi kekuatan organisasi yang besar.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada politik. Basis sosial Ahlussunnah wal Jamaah justru menjadi ruang kompetisi terbuka bagi berbagai partai. PPP, Golkar, Gerindra, NasDem, bahkan PAN dan PKS (yang berlainan ideologi) dapat masuk ke basis sosial yang secara kultural dekat dengan praktik keagamaan Ahlussunnah wal Jamaah. Dengan kata lain, NU tidak berhasil menjadi representasi tunggal kultur keagamaan tersebut, dan PKB gagal menjadi representasi politik utamanya, sebagaimana latar belakang sejarah berdiri dan berkembangnya PKB di Indonesia.
Mengapa PKB Sulit Berkembang di Gorontalo?
Kegamangan struktural Nahdlatul Ulama tersebut berdampak langsung pada Partai Kebangkitan Bangsa. PKB hidup di tengah kultur keagamaan Ahlussunnah wal Jamaah yang sangat besar, tetapi tidak berhasil mengubahnya menjadi dominasi politik yang stabil. Bahkan jika dibaca secara longitudinal sejak 2014, PKB menunjukkan pola stagnasi yang sangat jelas.
Pada level DPR RI, PKB tidak pernah memperoleh kursi sejak Pemilu 2004. Pada 2004-2024, PKB gagal memperoleh kursi DPR RI. Bahkan pada 2024, PKB hanya memperoleh sekitar 14.897 suara atau sekitar dua persen suara Gorontalo, posisi persentase yang sangat berjarak dengan persentase Nahdlatul Ulama di Gorontalo.
Sebaliknya, PPP tetap jauh lebih kuat. Pada Pemilu DPR RI 2024, PPP memperoleh sekitar 70.720 suara atau hampir 9,5 persen suara Gorontalo. PKS memperoleh sekitar 17.590 suara atau 2,4 persen. PAN memperoleh sekitar 15.149 suara atau sekitar dua persen. Artinya, PKB bahkan menjadi partai Islam keempat terbesar di Gorontalo.
Pada level DPRD Provinsi Gorontalo, stagnasi PKB juga terlihat sangat jelas. Selama tiga periode berturut-turut sejak 2014 sampai 2024, PKB hanya mampu mempertahankan satu kursi DPRD Provinsi.
Sebaliknya, PKS pada Pemilu 2024 berhasil memperoleh lima kursi DPRD Provinsi. PPP memperoleh empat kursi. PAN memperoleh tiga kursi. Sementara PKB hanya satu kursi. Dalam perspektif politik elektoral, kondisi tersebut menunjukkan bahwa PKB mengalami stagnasi struktural, sementara partai-partai Islam lain justru lebih mampu berkembang.
Kursi DPRD Provinsi PKB tahun 2024 berasal dari Dapil VI Pohuwato–Boalemo melalui Muhammad Dzikyan. Dzikyan bukan hanya caleg biasa. Ia merupakan putra almarhum pimpinan pondok pesantren sekaligus Ketua DPW PKB Provinsi Gorontalo. Fakta ini memperlihatkan bahwa kekuatan PKB masih sangat bertumpu pada simbol keluarga pesantren dan patronase elite lama, belum pada ekspansi organisasi yang modern dan merata.
Bahkan posisi Ketua DPW PKB Gorontalo sebelum Dzikyan dalam beberapa fase terakhir juga berada dalam situasi tidak stabil karena harus diisi melalui mekanisme pelaksana tugas dari pengurus pusat. Situasi tersebut menunjukkan lemahnya konsolidasi internal partai di tingkat daerah. Dalam politik lokal, ketidakstabilan elite daerah merupakan indikator penting lemahnya institusionalisasi partai. PKB tidak hanya lemah secara elektoral, tetapi juga menghadapi problem serius dalam konsolidasi kepemimpinan organisasi.
Pada level DPRD kabupaten/kota, pola stagnasi dan konsentrasi territorial PKB terlihat lebih jelas lagi. Di Pohuwato, PKB memperoleh dua kursi pada periode 2014–2019. Pada 2019–2024 naik menjadi empat kursi. Namun pada 2024–2029 turun kembali menjadi tiga kursi. Di Boalemo, PKB hanya bertahan satu kursi selama tiga periode berturut-turut. Di Kabupaten Gorontalo, PKB memperoleh satu kursi pada 2014–2019, turun menjadi nol kursi pada 2019–2024, lalu naik menjadi dua kursi pada 2024–2029.
Sebaliknya, di Kota Gorontalo, Bone Bolango, dan Gorontalo Utara, PKB belum pernah memperoleh kursi selama tiga periode berturut-turut. Fakta ini sangat penting karena menunjukkan bahwa PKB bukan partai dengan penyebaran politik yang merata. Basis politiknya sangat terkonsentrasi pada wilayah tertentu dan gagal berkembang secara provinsial.
Sejak lama Pohuwato memang menjadi basis utama PKB. Namun bahkan di basis terkuatnya sendiri, PKB belum berhasil menjadi kekuatan hegemonik. Pada Pemilu DPRD Pohuwato 2024, Idris Kadji memperoleh sekitar 1.366 suara di Dapil 1 dan hanya meraih kursi terakhir dari enam kursi tersedia. Tomi R. Umar hanya memperoleh sekitar 571 suara dan mendapatkan kursi terakhir di Dapil 3 dari tujuh kursi tersedia. Sementara Abdullah Kadir Diko memperoleh sekitar 1.528 suara di Pohuwato 4, tetapi hanya berada pada posisi ketiga dari empat kursi. Padahal Dapil 4 ini adalah basis utama PKB karena berada di pesantren.
Fakta tersebut sangat penting secara sosiologis-politik. PKB bertahan di Pohuwato bukan karena dominasi penuh, melainkan lebih karena distribusi suara dan fragmentasi kompetitor. Bahkan vote getter terbesar di DPRD Prohuwato justru berasal dari Golkar, Gerindra, dan PPP. Nasir Giasi dari Golkar memperoleh sekitar 3.289 suara. Suprapto Monoarfa dari Gerindra memperoleh sekitar 2.739 suara. Nirwan Due dari Gerindra memperoleh sekitar 2.811 suara. Bahkan PPP melalui Febriyanto Mardain memperoleh sekitar 2.079 suara.
Artinya, bahkan di basis pesantren dan basis kultur keagamaan Ahlussunnah wal Jamaah sekalipun, PKB belum mampu menjadi kekuatan dominan. Dalam perspektif electoral sociology, PKB mengalami symbolic abundance but organizational deficit. Basis simboliknya besar, tetapi kapasitas organisasional dan kemampuan mobilisasi politiknya sangat terbatas.
Mengapa PKB Kalah dari Partai Islam Lain?
Jika dibandingkan dengan partai-partai Islam lain, posisi PKB justru menjadi sangat paradoksal. PKB memiliki legitimasi simbolik terbesar karena paling dekat dengan kultur keagamaan Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi secara organisasi dan elektoral justru kalah dari PPP, PKS, bahkan PAN.
PKS menunjukkan model organisasi yang paling solid. Walaupun basis sosialnya kecil, PKS berhasil membangun kaderisasi disiplin, loyalitas internal kuat, dan struktur organisasi modern yang efektif. Hasilnya, PKS memperoleh lima kursi di DPRD Provinsi Gorontalo pada Pemilu 2014, empat kursi pada 2019 dan kembali lima kursi lagi pada Pemilu 2024, jauh di atas PKB yang hanya memperoleh satu kursi.
PAN juga menunjukkan pola menarik. Basis Muhammadiyah di Gorontalo sebenarnya sangat kecil, hanya sekitar lima persen menurut survei The Gorontalo Institute. Namun PAN tetap mampu memperoleh tiga kursi DPRD Provinsi pada Pemilu 2019 dan 2024, bahkan pada Pemilu DPRD Provinsi di tahun 2014, PAN sempat mengoleksi 7 kursi. Hal Ini menunjukkan bahwa kekuatan PAN tidak bertumpu pada basis ideologis murni, tetapi pada kemampuan membaca patronase elite dan jaringan kekuasaan lokal.
PPP justru menjadi kasus paling menarik. Secara nasional PPP mengalami penurunan, tetapi di Gorontalo tetap relatif kuat. Pada Pemilu DPR RI 2024, PPP memperoleh sekitar 70.720 suara atau hampir lima kali lipat suara PKB. Pada DPRD Provinsi, PPP memperoleh empat kursi tahun 2024, pada 2019 lima kursi dan pada 2014 empat kursi. PPP berhasil bertahan karena memiliki kemampuan adaptasi sosial yang lebih baik terhadap struktur adat, patron lokal, dan jaringan ulama masyarakat.
Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa politik Islam Gorontalo tidak bergerak dalam pola ideologis murni. Politik lebih ditentukan oleh kombinasi adat, jaringan marga, patronase elite, distribusi sumber daya ekonomi, dan organisasi politik yang efektif. Dalam struktur sosial seperti itu, simbol agama saja tidak cukup untuk membangun dominasi politik jangka panjang.
PKB dan Tantangan Reorganisasi Politik Islam Gorontalo
Jika ingin berkembang di Gorontalo, PKB harus berhenti melihat kultur keagamaan Ahlussunnah wal Jamaah hanya sebagai simbol identitas politik. Tantangan utamanya adalah mengubah kultur sosial tersebut menjadi jaringan politik yang terorganisasi dan modern.
Langkah pertama adalah membangun hubungan yang lebih organik dengan struktur adat religius masyarakat Gorontalo. Selama ini PKB terlalu banyak meniru model politik NU Jawa tanpa berupaya memahami bahwa kultur keagamaan Ahlussunnah wal Jamaah di Gorontalo tumbuh melalui adat, keluarga besar, dan patron sosial lokal. Karena itu, pendekatan politik PKB harus berbasis harmoni antara adat, ulama, dan struktur sosial masyarakat Gorontalo sendiri.
Langkah kedua adalah memperkuat organisasi partai secara serius. PKB membutuhkan kaderisasi sistematis, regenerasi elite lokal, dan penguatan struktur hingga tingkat desa. Ketergantungan terhadap elite tertentu, keluarga pesantren tertentu, dan figur tertentu justru memperlihatkan lemahnya institusionalisasi partai.
Langkah ketiga adalah keluar dari ketergantungan territorial di Pohuwato–Boalemo. Selama kekuatan PKB hanya bertumpu pada satu kawasan, partai ini akan sulit berkembang menjadi kekuatan provinsial. PKB membutuhkan figur baru, ekspansi jaringan sosial-politik, dan penetrasi organisasi yang lebih luas di seluruh kabupaten/kota.
Langkah keempat adalah membangun agenda politik yang lebih substantif. Dalam masyarakat yang semakin pragmatis dan semakin dipengaruhi politik uang, simbol agama saja tidak cukup. PKB harus mampu menawarkan agenda konkret mengenai ekonomi rakyat, pendidikan, pekerjaan, pemberdayaan pesantren, dan kesejahteraan sosial.
Pada akhirnya, pengalaman Gorontalo memperlihatkan satu pelajaran penting dalam politik Islam Indonesia: kultur keagamaan yang besar tidak otomatis menghasilkan organisasi yang kuat dan dominasi politik yang stabil. Dalam struktur sosial yang ditentukan oleh adat, patronase, marga, dan elite lokal, partai yang gagal membangun institusionalisasi politik akan terus tertinggal, sekalipun memiliki legitimasi simbolik yang besar.
