JAKARTA, — Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Gorontalo, Dr. Funco Tanipu, S.T., M.A., menghadiri kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) FKPT Triwulan III Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Kegiatan tersebut menjadi forum evaluasi pelaksanaan program FKPT sekaligus penguatan koordinasi antara BNPT dan FKPT dalam mengembangkan strategi pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di daerah.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala BNPT Komjen Pol. (Purn.) Eddy Hartono memberikan arahan mengenai pentingnya memperkuat peran FKPT dalam mendukung agenda pencegahan ekstremisme, meningkatkan literasi masyarakat, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor.
Arahan tersebut menempatkan pencegahan sebagai upaya yang tidak hanya mengandalkan pendekatan keamanan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat, penguatan ketahanan sosial, dan peningkatan kapasitas berbagai pemangku kepentingan di daerah.
Pencegahan perlu disesuaikan dengan karakteristik daerah
Bagi Gorontalo, penguatan pencegahan memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan karakteristik sosial dan budaya masyarakat setempat. Ikatan kekerabatan, nilai gotong royong, tradisi musyawarah, serta peran tokoh agama dan tokoh adat merupakan modal sosial yang dapat mendukung upaya membangun ketahanan masyarakat.
Ketua FKPT Gorontalo, Funco Tanipu, diharapkan menerjemahkan arahan nasional tersebut ke dalam agenda pencegahan yang relevan dengan kondisi lokal. Pendekatan ini dapat mencakup edukasi masyarakat, penguatan ketahanan keluarga, literasi digital bagi generasi muda, serta pengembangan mekanisme penyelesaian konflik secara damai.
Dalam konteks Gorontalo, persoalan konflik sumber daya alam, pertambangan, sengketa tanah, dan konflik keluarga juga memerlukan perhatian melalui pendekatan pencegahan konflik dan penguatan kohesi sosial. Persoalan tersebut tidak serta-merta merupakan ekstremisme, tetapi perlu ditangani secara tepat agar tidak berkembang menjadi kekerasan.
Memperkuat kolaborasi dan tindak lanjut
Monev BNPT menjadi momentum untuk memastikan program pencegahan tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, melainkan ditindaklanjuti melalui rencana kerja yang jelas, pembagian tanggung jawab, dan evaluasi capaian.
Di tingkat daerah, pelaksanaan agenda tersebut membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, unsur intelijen sesuai kewenangannya, lembaga pendidikan, tokoh agama, tokoh adat, organisasi masyarakat, serta komunitas pemuda.
Keterlibatan berbagai pihak perlu diarahkan pada penguatan literasi masyarakat, deteksi dini berbasis indikator yang relevan, pendampingan keluarga, dan penyelesaian persoalan sosial secara proporsional dengan tetap menghormati hak warga.
Bagi FKPT Gorontalo, tindak lanjut atas arahan BNPT menjadi bagian penting dalam memperkuat peran masyarakat sebagai mitra pencegahan. Keberhasilan program perlu diukur melalui hasil yang nyata, mulai dari peningkatan pemahaman masyarakat hingga terbentuknya kerja sama lintas sektor yang berkelanjutan.
Melalui koordinasi yang lebih kuat antara BNPT dan FKPT, upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan diharapkan dapat berjalan lebih terarah, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Gorontalo.
