Oleh: Dr. Funco Tanipu, S.T., M.A.
(Founder The Gorontalo Institute)
Pada 21 September 2026, dua mantan Gubernur Gorontalo berada pada sisi yang berbeda dalam Musyawarah Provinsi V Kamar Dagang dan Industri Gorontalo. Fadel Muhammad hadir untuk mendukung putranya Fauzan Fadel Muhammad, sedangkan Rusli Habibie menyatakan dukungan kepada Andi Ilham. Hasilnya, Andi memperoleh 29 suara, Fauzan 24 suara, dan satu suara dinyatakan tidak sah.
Angka tersebut tidak bisa dibaca hanya sebagai hasil pemilihan internal organisasi, tetapi mengandung makna politik yang sangat dalam. Makna politiknya terletak pada kenyataan bahwa dukungan terbuka Fadel tidak lagi menentukan hasil, sedangkan jaringan yang terhubung dengan Rusli mampu membentuk mayoritas. Musprov Kadin dengan demikian menjadi penanda perubahan hubungan kekuasaan di antara elite Gorontalo.
Perubahan itu tidak berarti Fadel kehilangan seluruh pengaruhnya. Ia masih memiliki nama besar, hubungan nasional, pengalaman panjang, serta kelompok yang tetap memperhitungkan sikap politiknya. Akan tetapi, Fadel tidak lagi berdiri sebagai satu-satunya pusat yang dapat menentukan arah pilihan elite daerah.
Di belakang hasil Musprov Kadin terdapat perubahan yang lebih mendasar. Politik Gorontalo sedang bergerak dari dominasi beberapa tokoh lama menuju persaingan antarpusat kekuasaan yang lebih tersebar. Rusli menguat, kepala daerah semakin menentukan, Gusnar memegang pemerintahan tetapi tidak sepenuhnya menguasai konsolidasi politik, sedangkan generasi baru mulai tampil tanpa benar-benar terlepas dari elite senior.
Akhir Sebuah Dominasi
Dalam dua dekade Provinsi Gorontalo, Fadel memang menempati posisi khusus dalam sejarah politik Gorontalo. Ia terlibat dalam fase awal pembentukan provinsi, menjadi gubernur, masuk ke kabinet nasional, dan kemudian menduduki jabatan penting dalam lembaga legislatif. Dalam waktu yang panjang, nama Fadel menjadi salah satu rujukan utama dalam hubungan Gorontalo dengan pemerintah pusat dan dalam pembentukan konfigurasi elite daerah.
Kedudukan tersebut membuat dukungan Fadel mempunyai pengaruh yang melampaui jabatan formal. Sikapnya dapat menentukan ke mana elite lokal bergerak, siapa yang memperoleh akses, dan kelompok mana yang dipandang mempunyai masa depan politik. Fadel bukan sekadar tokoh dalam konfigurasi kekuasaan; ia pernah menjadi salah satu penentu utama konfigurasi itu sendiri.
Namun, Musprov Kadin menunjukkan bahwa kedudukan tersebut telah berubah. Fadel memang datang langsung, memberikan dukungan, dan menekankan pentingnya jaringan nasional yang dimiliki Fauzan. Namun, jaringan yang pernah sangat menentukan itu tidak berhasil menguasai organisasi yang sedang diperebutkan.
Dalam perspektif sosiolog Pierre Bourdieu, kekuasaan tidak hanya bergantung pada jumlah sumber daya yang dimiliki, tetapi juga pada kemampuan mengubah sumber daya tersebut menjadi pengaruh dalam suatu arena. Fadel mempunyai modal sejarah, nama besar, pengalaman pemerintahan, dan akses nasional. Namun, Musprov Kadin memperlihatkan bahwa modal tersebut tidak lagi mudah diubah menjadi keputusan kolektif di tingkat lokal.
Perubahan itu memperlihatkan batas pewarisan politik. Fauzan, putra Fadel, memang mempunyai pengalaman profesional, jaringan bisnis, serta kapasitas organisasi yang tidak dapat diabaikan. Namun, keterlibatan langsung Fadel membuat pencalonan Fauzan tetap dibaca sebagai kelanjutan dari pengaruh keluarga, bukan sepenuhnya sebagai kemunculan kekuatan baru.
Nama besar Fadel Muhammad dapat menyediakan akses awal, tetapi tidak menjamin kepatuhan politik. Jaringan orang tua dapat membuka pertemuan, tetapi tidak selalu memindahkan loyalitas kepada generasi berikutnya. Dalam politik yang semakin kompetitif, seorang penerus harus membangun hubungan, organisasi, dan legitimasi personalnya sendiri.
Perubahan semacam ini disebut sebagai bagian dari sirkulasi elite. Elite lama tidak harus hilang dari ruang publik, tetapi dapat kehilangan kedudukan dominan ketika kelompok lain lebih mampu mengorganisasi dukungan dan membaca perubahan kepentingan. Musprov Kadin Gorontalo menempatkan Fadel pada fase tersebut: tetap berpengaruh, tetapi tidak lagi menentukan.
Karena itu, Musprov Kadin Gorontalo tidak bisa dibaca hanya mekanisme pemilihan struktur organisasi semata, tapi telah menjadi “pemakaman politik” terhadap nama besar Fadel Muhammad. Fadel tetap memiliki nama besar, tetapi tidak lagi menempati posisi yang memungkinkan setiap dukungannya berubah menjadi keputusan mayoritas. Kekuatan politik kini harus terus diperbarui melalui kerja organisasi dan konsolidasi di tingkat daerah.
Pada saat yang sama, telah terjadi juga perubahan di sirkuit kekuasaan politik Gorontalo saat kepergian Rachmat Gobel pada 10 Juli 2026 yang secara otomatis mengurangi kekuatan NasDem yang selama ini bertumpu pada kapasitas personal, sumber daya, dan jaringan nasional Rachmat Gobel. Penunjukan Indrawati Gobel memang diupayakan untuk menjaga kesinambungan organisasi, tetapi tidak serta-merta menggantikan peran politik yang dibangun Rachmat selama bertahun-tahun.
Berkurangnya dominasi Fadel dan melemahnya NasDem setelah Rachmat menciptakan ruang politik yang lebih terbuka. Ruang itu sedang diisi oleh Rusli, kepala daerah, elite partai, dan figur muda dengan sumber daya yang berbeda. Politik Gorontalo tidak lagi disusun oleh satu atau dua tokoh, melainkan oleh negosiasi di antara beberapa pusat kekuasaan.
Restrukturisasi Kekuatan Politik
Rusli Habibie menjadi figur yang paling diuntungkan oleh perubahan tersebut. Kemenangan Andi Ilham yang didukungnya bukan karena Rusli berhasil menguasai seluruh organisasi, melainkan karena mampu mempertemukan kepentingan partai, kepala daerah, pengusaha, dan jaringan lokal dalam satu pilihan. Dukungan kepada Andi memperlihatkan bahwa Rusli masih mempunyai kemampuan kuat untuk menyatukan kelompok yang berbeda.
Kekuatan itu dibangun melalui hubungan yang melampaui struktur Golkar. Rusli tetap berkomunikasi dengan kepala daerah, elite lintas partai, dan tokoh yang mempunyai basis politik sendiri. Intensitasnya dengan Adhan Dambea dan Ismet Mile menunjukkan bahwa komunikasi tersebut telah menyentuh pembicaraan mengenai pembagian peran dalam kontestasi mendatang.
Kedekatan Rusli, Adhan, dan Ismet tidak serta-merta menghasilkan koalisi tetap. Namun, hubungan itu memperlihatkan bahwa batas partai semakin mudah dilintasi ketika elite mempunyai kepentingan yang sama. Rusli sedang membangun posisi sebagai penghubung utama di antara kekuatan yang tidak dapat disatukan hanya melalui keputusan formal partai.
Di sisi lain, posisi kepala daerah juga semakin penting. Adhan Dambea, Sofyan Puhi, Rum Pagau, Ismet Mile, Saipul Mbuinga, dan Thariq Modanggu mempunyai legitimasi elektoral, jaringan birokrasi, hubungan kepartaian, dan basis sosial di wilayah masing-masing. Mereka tidak lagi hanya menunggu arah politik dari elite provinsi, tetapi ikut menentukan bentuk koalisi yang akan muncul.
Musprov Kadin Gorontalo memperlihatkan kuatnya dimensi kewilayahan tersebut. Ketika suara organisasi dibentuk melalui perwakilan kabupaten dan kota, kemampuan menguasai jaringan daerah menjadi lebih penting daripada popularitas nama besar.
Politik Gorontalo karena itu semakin ditentukan oleh hubungan antara pusat provinsi dan kekuatan di kabupaten serta kota. Akses ke Jakarta tetap penting, tetapi tidak lagi cukup apabila tidak disertai dukungan kewilayahan. Seorang tokoh provinsi harus bernegosiasi dengan enam kepala daerah yang mempunyai agenda, kepentingan, dan proyeksi politik sendiri.
Perubahan serupa terlihat di Gerindra. Elnino Mohi tetap memimpin partai di tingkat provinsi, tetapi arah politik Gerindra juga ditentukan oleh Adhan, Saipul, anggota legislatif, serta hubungan langsung elite daerah dengan pengurus pusat. Gerindra mempunyai beberapa pusat pengaruh yang harus disatukan sebelum dapat bergerak sebagai kekuatan yang utuh.
Hubungan Adhan dengan Rusli dan Ismet membuat konfigurasi Gerindra semakin kompleks. Adhan mempunyai panggung pemerintahan, basis pemilih, dan gaya politik yang lebih terbuka dalam menyampaikan kepentingannya. Apabila Elnino tidak mampu menyatukan kekuatan-kekuatan tersebut, arah Gerindra akan lebih banyak ditentukan oleh negosiasi di antara tokoh daripada keputusan organisasi.
Di tengah perubahan itu, Gusnar Ismail menghadapi persoalan yang berbeda. Ia memegang jabatan gubernur, menguasai birokrasi, memimpin penyusunan kebijakan, serta mempunyai hubungan resmi dengan pemerintah pusat. Namun, kekuasaan pemerintahan tersebut belum berkembang menjadi kemampuan mengarahkan seluruh kekuatan politik Gorontalo.
Musprov Kadin Gorontalo memperlihatkan perbedaan itu secara jelas. Gusnar hadir sebagai gubernur yang membuka forum, sedangkan Fadel dan Rusli hadir sebagai tokoh yang mengonsolidasikan pilihan. Gusnar menguasai panggung resmi pemerintahan, tetapi pertarungan politik berlangsung melalui jaringan yang bergerak di luar kewenangan administratifnya.
Posisi Gusnar menjadi lebih rumit karena Idah Syahidah merupakan wakil gubernur sekaligus Ketua Golkar Gorontalo dan istri Rusli Habibie. Gusnar memegang kewenangan pemerintahan, sedangkan Idah terhubung langsung dengan kekuatan partai dan jaringan Rusli. Dari keadaan itu muncul dua pusat orientasi di lingkungan pemerintah provinsi: pusat administratif pada gubernur dan pusat politik pada jaringan Idah, Rusli dan Golkar.
Keadaan tersebut belum menjadi pertentangan terbuka, tetapi pengaruhnya telah terasa dalam hubungan koalisi. Fraksi Golkar pernah mengevaluasi posisinya dan menegaskan bahwa dukungan kepada pemerintah bukan cek kosongKetika partai pendukung mulai menghitung kembali kepentingannya, jabatan gubernur tidak cukup untuk menjamin kepatuhan politik.
Gaya Gusnar yang prosedural dan berhati-hati berguna dalam administrasi, tetapi tidak selalu efektif dalam menghadapi politik yang bergerak melalui kedekatan personal dan komunikasi informal. Ia perlu hadir sebagai pemimpin koalisi, bukan hanya sebagai kepala pemerintahan. Tanpa perubahan itu, Gusnar akan tetap mempunyai kewenangan besar, tetapi semakin terbatas dalam menentukan arah persekutuan politik.
Peta baru ini tidak menunjukkan perpindahan kekuasaan secara sederhana. Politik Gorontalo sedang berubah menjadi persaingan beberapa pusat: Rusli dan Golkar, Gusnar dan pemerintahan provinsi, Gerindra dengan sejumlah tokohnya, NasDem setelah Rachmat, serta kepala daerah dengan kekuatan kewilayahan masing-masing. Tidak ada satu aktor yang cukup kuat untuk menguasai semuanya tanpa kerja sama dengan pihak lain.
Regenerasi Elite dan Agenda 2029/2031
Kemenangan Andi penting karena menunjukkan adanya jalur rekrutmen di luar pewarisan keluarga secara langsung. Ia mempunyai pengalaman di Hipmi, Relawan Pengusaha Muda Nasional, dan Kadin Indonesia sebelum memenangkan Musprov. Pengalaman tersebut memberinya dasar organisasi yang tidak hanya bergantung pada dukungan Rusli.
Andi perlu menggunakan kemenangan itu untuk membangun kedudukan yang mandiri. Dukungan Rusli membantu memperkuat pencalonannya, tetapi kepemimpinannya tidak boleh berhenti sebagai representasi jaringan Rusli. Ia harus mampu bekerja dengan Gusnar, merangkul kelompok Fauzan dan Fadel, berkomunikasi dengan kepala daerah, dan membuka ruang bagi kelompok yang tidak mendukungnya.
Langkah awal Andi mengajak seluruh pihak bekerja bersama patut dihargai. Dengan komposisi dukungan yang hampir berimbang, kepemimpinan yang eksklusif hanya akan memperpanjang pembelahan Musprov. Sebaliknya, kemampuan menyusun kepengurusan yang inklusif dapat mengubah kemenangan organisasi menjadi legitimasi kepemimpinan.
Namun, tampilnya tokoh muda belum tentu mengubah struktur politik. Perspektif political science mengingatkan bahwa organisasi cenderung memusatkan kekuasaan pada kelompok kecil, sekalipun terjadi pergantian pemimpin. Generasi baru dapat membawa pembaruan, tetapi dapat pula hanya meneruskan kepentingan elite sebelumnya.
Persoalan itu terlihat pada munculnya sejumlah nama muda di Gorontalo. Andi Ilham, Fauzan Fadel Muhammad, Alham Habibie, Erwin Ismail, Rivel Pagau, Andi Rahmatillah, Zulfikal Uloli, Aldi Uloli, Rusli Anwar, Muhammad Rustam Arsyad, dan figur lain mulai memperoleh ruang melalui partai, organisasi, parlemen, pemerintahan, dan jaringan keluarga. Kehadiran mereka menandai pergantian generasi, tetapi kemandirian politik mereka belum seluruhnya terbentuk.
Fauzan masih dibaca melalui Fadel, Alham terhubung dengan Rusli, Erwin berada dalam lingkungan Gusnar dan Demokrat, sedangkan Rivel tidak dapat dilepaskan dari keluarga politik Pagau, Muhammad Rustam Arsyad berhubungan dengan keluarga Mbuinga. Hubungan keluarga tidak membatalkan kemampuan pribadi mereka. Namun, hubungan tersebut membuat pembuktian kemandirian menjadi syarat utama agar regenerasi tidak berhenti pada pergantian usia.
Regenerasi politik baru terjadi apabila elite muda mampu membangun legitimasi, organisasi, dan keputusan sendiri. Jika mereka hanya menjadi kendaraan bagi pertarungan generasi sebelumnya, Gorontalo hanya mengalami sirkulasi elite tanpa pembaruan. Nama berubah, tetapi jalur akses dan cara kekuasaan bekerja tetap sama.
Pemilu 2029 akan menjadi ujian bagi seluruh konfigurasi tersebut. Demokrat telah memberi sinyal mendorong Erwin Ismail maju ke DPR RI, dan Erwin menyatakan kesiapannya menjalankan penugasan partai (RRI, 5 Juli 2026). Dalam daerah pemilihan yang hanya menyediakan tiga kursi, kehadiran Erwin berpotensi mengubah pembagian suara antara Golkar, Gerindra, NasDem, dan Demokrat.
Golkar harus menjaga kekuatan Rusli dan Idah sekaligus mengelola kepentingan kepala daerahnya. Gerindra harus menyatukan Elnino, Adhan, Saipul, dan struktur partai lainnya. NasDem harus membangun kepemimpinan baru setelah Rachmat, sedangkan Demokrat harus membuktikan bahwa jaringan Gusnar dapat diterjemahkan menjadi kekuatan elektoral bagi Erwin.
Hasil Pemilu 2029 akan menentukan susunan kekuatan menuju pemilihan kepala daerah berikutnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 memisahkan pemilu nasional dari pemilu daerah dengan jarak dua hingga dua setengah tahun, sehingga kontestasi lokal diperkirakan berlangsung sekitar 2031 hingga awal 2032. Perolehan kursi akan menentukan siapa yang dapat menjadi calon, siapa yang menjadi pasangan, dan siapa yang hanya berperan sebagai pendukung.
Rusli masih menjadi penghubung paling aktif dalam konfigurasi saat ini. Namun, keberhasilannya akan bergantung pada kemampuannya menjaga hubungan dengan kepala daerah, Golkar, dan generasi muda tanpa menimbulkan penolakan terhadap dominasi baru. Kemenangan Andi memberi Rusli momentum, tetapi belum memberinya kendali penuh.
Fadel masih memiliki kesempatan mempertahankan relevansi politiknya dengan mengubah cara kerja pengaruh. Ia tidak lagi cukup mengandalkan sejarah dan nama besar, tetapi harus membantu Fauzan membangun jaringan yang mandiri serta membuka hubungan baru dengan kepala daerah dan organisasi. Peran sebagai pembimbing generasi baru dapat lebih bertahan daripada upaya mengembalikan pola kekuasaan lama.
Gusnar juga belum kehilangan kesempatan. Ia mempunyai kewenangan pemerintahan, akses pusat, dan posisi yang dapat digunakan untuk membentuk kerja sama lintas partai serta lintas wilayah. Namun, hal itu memerlukan komunikasi politik yang lebih terbuka dan kemampuan mengubah Idah dari pusat kekuatan tandingan menjadi penghubung antara pemerintahan dan Golkar.
Musprov Kadin Gorontalo bukan penentu akhir politik Gorontalo, tetapi memperlihatkan arah perubahannya. Dominasi Fadel melemah, Rusli menguat, kepala daerah semakin penting, Gusnar menghadapi keterbatasan politik, dan generasi baru belum sepenuhnya mandiri. Seluruh proses itu merupakan persiapan awal menuju pertarungan yang lebih besar pada 2029 dan pemilihan kepala daerah berikutnya.
Memang Fadel belum bisa dikatakan selesai karena pengaruhnya masih ada dan jaringan pendukungnya belum hilang. Akan tetapi, masa ketika sikap Fadel dapat menentukan arah politik Gorontalo tanpa perlawanan yang berarti telah berakhir. Kini ia harus bertarung dalam arena yang dihuni lebih banyak pusat kekuasaan, kepentingan, dan generasi baru.
Kemenangan Andi juga tidak boleh menjadi penobatan terhadap dominasi Rusli. Pergantian tokoh tidak mempunyai arti apabila hanya memindahkan kendali dari satu kelompok kepada kelompok lain. Ukuran pembaruan politik Gorontalo bukan siapa yang menjadi patron berikutnya, melainkan apakah institusi menjadi lebih terbuka dan elite baru mampu mengambil keputusan secara mandiri.
Di situlah arti politik Musprov Kadin Gorontalo. Forum tersebut tidak mengakhiri Fadel Muhammad, tetapi mengakhiri kepastian bahwa Fadel selalu menjadi penentu. Pada saat yang sama, Musprov Kadin Gorontalo membuka pertanyaan yang lebih penting: apakah Gorontalo sedang membangun sistem politik yang lebih terbuka, atau hanya menyiapkan pusat kekuasaan baru dengan cara kerja yang lama?
