Oleh : Dr. Funco Tanipu., ST., M.A (Founder The Gorontalo Institute)
Penurunan suara Golkar di Gorontalo bukan tanda bahwa Golkar sedang menuju keruntuhan. Partai ini masih memiliki suara, kursi, jaringan kader, pimpinan DPRD, dan akses eksekutif. Namun, seluruh modal itu tidak lagi bekerja sebagai satu sistem kekuasaan yang terintegrasi. Golkar masih kuat sebagai aktor politik, tetapi melemah sebagai sistem politik.
Masalah Golkar karena itu tidak cukup dijelaskan sebagai penurunan suara atau berkurangnya kursi. Masalahnya lebih mendasar: terjadi penyusutan sistemik atas arsitektur dominasi politiknya. Suara, kursi, figur, struktur, DPRD, eksekutif, kader muda, dan basis sosial belum lagi terhubung sebagai satu ekosistem kekuasaan yang solid. Golkar Gorontalo masih kuat sebagai aktor politik, tetapi melemah sebagai sistem kekuasaan.
Kronik Golkar dan Masa Pasca-Hegemoni
Perubahan posisi Golkar Gorontalo harus dibaca dari fakta paling mutakhir: pada DPRD Provinsi Gorontalo periode 2024–2029, Golkar masih menjadi partai terbesar dengan 8 kursi dari 45 kursi, atau sekitar 17,8 persen. Namun, keunggulan itu sangat tipis. NasDem memperoleh 7 kursi atau sekitar 15,6 persen. PDI-P juga memperoleh 7 kursi atau sekitar 15,6 persen. Di bawahnya terdapat Gerindra dengan 6 kursi atau 13,3 persen, PKS 5 kursi atau 11,1 persen, PPP 4 kursi atau 8,9 persen, Demokrat 3 kursi atau 6,7 persen, PAN 3 kursi atau 6,7 persen, PKB 1 kursi atau 2,2 persen, dan Hanura 1 kursi atau 2,2 persen.
Dengan komposisi itu, Golkar memang masih memimpin. Tetapi keunggulan satu kursi dari NasDem dan PDI-P bukan lagi tanda dominasi. Itu adalah tanda bahwa arena politik Gorontalo telah berubah menjadi kompetisi multipolar. Golkar tidak lagi menjadi pusat gravitasi tunggal. Ia harus berhadapan dengan partai-partai yang memiliki sumber kekuatan berbeda: NasDem dengan jaringan elite, Gerindra dengan pertumbuhan nasionalis-populis dan efek pemerintahan pusat, PDI-P dengan stabilitas teritorial, dan Demokrat yang berpotensi menjadi variabel baru jika mampu mengonsolidasikan figur muda seperti Erwin Ismail, anak Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail.
Kondisi ini bukan sekadar soal angka. Keunggulan yang sangat tipis mengubah psikologi politik. Partai yang hanya unggul satu kursi tidak dapat bertindak dengan logika dominan. Ia harus mengelola koalisi lebih hati-hati, menjaga elite agar tidak berpindah, memperkuat persepsi publik, serta membangun ulang relasi dengan basis sosial yang semakin cair.
Sebelum Provinsi Gorontalo terbentuk, Golkar sudah memiliki pijakan kuat. Pada Pemilu 1971, Sekber Golongan Karya memperoleh 13 kursi DPRD Kabupaten Gorontalo dan 6 kursi DPRD Kodya Gorontalo. Pada Pemilu 1987, Golkar memperoleh 264.536 suara dan 32 kursi di DPRD Kabupaten Gorontalo. Pada Pemilu 1992, Golkar memperoleh 34 kursi DPRD Kabupaten Gorontalo dan 13 kursi DPRD Kotamadya Gorontalo. Setelah Reformasi, pada DPRD Kabupaten Gorontalo periode 1999–2004, Fraksi Partai Golkar masih memiliki 25 anggota.
Ketika Provinsi Gorontalo terbentuk, Golkar membawa modal historis itu ke arena provinsi. Pada DPRD Provinsi periode 2001–2004, Golkar memiliki 20 kursi dari 45 anggota, atau sekitar 44,4 persen. Pada periode 2004–2009, Golkar masih memperoleh 19 kursi. Jika memakai total formal 35 kursi, porsi Golkar sekitar 54,3 persen. Dalam tabel internal yang mencatat 32 kursi, porsinya dihitung 59,4 persen. Perbedaan basis hitung ini perlu dicatat secara metodologis, tetapi tidak mengubah kesimpulan utama: pada fase awal Provinsi Gorontalo, Golkar adalah kekuatan dominan.
Namun, sejarah dominasi tidak otomatis menjadi jaminan dominasi baru. Reformasi mengubah struktur kompetisi. Golkar tidak lagi bekerja dalam sistem politik terkonsentrasi seperti masa Orde Baru. Ia harus bersaing dalam sistem multipartai, dengan pemilih yang lebih cair, elite lokal yang lebih mudah berpindah, kepala daerah yang tidak selalu bertahan dalam satu partai, dan kompetitor yang semakin mampu merebut jaringan lama Golkar.
Di sinilah Golkar Gorontalo harus dibaca sebagai partai pasca-hegemoni. Ia tidak hilang, tetapi kehilangan kondisi politik yang dulu membuatnya dominan secara otomatis. Golkar masih memiliki sejarah, tetapi sejarah tidak lagi cukup. Golkar masih memiliki struktur, tetapi struktur tidak otomatis menghasilkan dominasi. Golkar masih memiliki figur, tetapi figur tidak selalu bertahan di dalam institusi partai. Golkar tidak kekurangan warisan. Yang melemah adalah kemampuan sistemik untuk mengubah warisan itu menjadi mesin politik baru.
Erosi Elektoral: Pemilu, Kursi, Suara, dan Fragmentasi Parlemen
Erosi Golkar terlihat paling jelas pada DPRD Provinsi. Data kursi menunjukkan penurunan jangka panjang: 20 kursi pada 2001–2004, 19 kursi pada 2004–2009, 13 kursi pada 2009–2014, 12 kursi pada 2014–2019, 10 kursi pada 2019–2024, dan 8 kursi pada 2024–2029.
Secara matematis, dari 20 kursi ke 8 kursi, Golkar kehilangan 12 kursi, atau turun sekitar 60 persen dalam seperempat abad. Jika dihitung dari 19 kursi pada 2004–2009 ke 8 kursi pada 2024–2029, penurunannya 11 kursi, atau sekitar 57,9 persen. Namun, penurunan yang lebih penting bukan hanya jumlah kursi, melainkan skala dominasi. Pada periode 2004–2009, Golkar unggul 14 kursi dari pesaing terbesar. Pada periode 2024–2029, Golkar hanya unggul 1 kursi dari NasDem dan PDI-P. Dengan kata lain, indeks dominasi Golkar turun sekitar 92,9 persen.
Ini menunjukkan bahwa Golkar bukan hanya kehilangan kursi, melainkan kehilangan jarak politik dari pesaingnya. Dalam politik parlemen, dominasi bukan hanya soal jumlah kursi, tetapi jarak terhadap pesaing. Ketika jarak tinggal satu kursi, sistem dominasi tidak lagi bekerja.
Pola serupa terlihat pada DPR RI. Suara Golkar Dapil Gorontalo bergerak fluktuatif: 254.525 suara pada 2004, turun menjadi 159.623 suara pada 2009, naik tajam menjadi 310.790 suara pada 2014, turun menjadi 194.660 suara pada 2019, lalu turun lagi menjadi 163.704 suara pada 2024. Dalam data pembanding, angka 2024 juga pernah muncul sebagai 163.074 suara.
Dalam 20 tahun terakhir, semenjak tahun 2004 hingga 2024, penurunan suara Golkar mencapai 90.821 suara atau sekitar 35,7 persen. Dari puncak 2014 ke 2024, penurunannya 147.086 suara atau sekitar 47,3 persen. Rata-rata suara Golkar DPR RI sepanjang 2004–2024 sekitar 216.660 suara, dengan deviasi standar sekitar 58.027 suara dan koefisien variasi sekitar 26,8 persen. Angka ini menunjukkan bahwa suara Golkar tidak stabil. Ia masih mampu naik tajam pada momentum tertentu, tetapi belum mampu menjaga loyalitas elektoral secara berkelanjutan.
Jika ada pertanyaan mengapa Golkar masih bisa bertahan untuk meraih satu kursi, jawabannya ada pada formasi calon legislatif yang diusung pada Pemilu DPR. Pada 2004, Golkar bisa mendudukkan Zainudin Amali dan Truly Habibie, pada 2009 bisa mendudukkan Roem Kono, Pemilu 2014 Fadel Muhammad dan Roem Kono, Pemilu 2019 Idah Syaidah dan di 2024 adalah Rusli Habibie.
Karena itu, puncak 310.790 suara pada 2014 tidak tepat dibaca sebagai pemulihan struktural. Ia lebih tepat disebut sebagai lonjakan mobilisasi karena faktor pencalonan Fadel Muhammad pasca diberhentikan dari kursi menteri. Golkar melalui Fadel Muhammad saat itu mampu memobilisasi suara akibat romantisme kepemimpinan Fadel selama menjabat Gubernur, tetapi belum berhasil mengunci mobilisasi itu menjadi loyalitas pemilih secara jangka panjang. Inilah perbedaan antara mobilisasi dan institusionalisasi. Mobilisasi menghasilkan suara pada satu pemilu; institusionalisasi menghasilkan keterikatan yang berulang.
Di DPRD Provinsi tahun 2024, kedekatan PDI-P dengan Golkar mempertegas penyusutan itu. Golkar tercatat 122.727 suara, sedangkan PDI-P 117.804 suara, dengan selisih 4.923 suara. Gerindra memperoleh 76.904 suara, dan PKB 38.326 suara. Pesan politiknya : PDI-P sudah sangat dekat dengan Golkar di DPRD Provinsi. PDI-P menjadi ancaman institusional-teritorial. Ia tidak tumbuh secara meledak, tetapi stabil dan mendekat di DPRD Provinsi. Ini berbeda dari NasDem dan Gerindra, yang tekanan utamanya lebih kuat terlihat pada DPR RI.
Di DPRD kabupaten/kota, Golkar masih memiliki mesin lokal, tetapi belum dominan. Pada periode 2019–2024, Golkar memiliki 32 kursi dari 160 kursi, atau sekitar 20 persen. PDI-P memiliki 24 kursi atau sekitar 15 persen. PPP memiliki 21 kursi atau sekitar 13,1 persen. NasDem memiliki 17 kursi atau sekitar 10,6 persen. Partai lain menguasai 66 kursi atau sekitar 41,3 persen. Artinya, meskipun Golkar menjadi partai dengan kursi kabupaten/kota terbanyak, 80 persen kursi lokal berada di luar Golkar.
Kondisi ini penting karena DPRD kabupaten/kota adalah infrastruktur politik Pilkada. Dengan 20 persen kursi lokal, Golkar masih relevan, tetapi belum cukup untuk mengendalikan arena tanpa koalisi. Mesin lokal masih ada, tetapi belum lagi menghasilkan dominasi.
Pada Pemilu DPR RI tahun 2024, Golkar juga menghadapi tekanan serius. NasDem memperoleh 227.553 suara; dalam data pembanding lain, 227.533 suara. Golkar memperoleh 163.704 suara; dalam data pembanding lain, 163.074 suara. Gerindra memperoleh 145.152 suara. PDI-P memperoleh 46.225 suara. PPP tercatat 70.720 suara dalam data pembanding, dan Demokrat 14.090 suara.
Komposisi ini menunjukkan posisi Golkar yang terjepit. Ia tertinggal cukup jauh dari NasDem, tetapi hanya unggul tipis dari Gerindra. NasDem naik dari 169.509 suara pada 2019 menjadi 227.553 suara pada 2024, atau bertambah 58.044 suara, sekitar 34,2 persen. Gerindra tumbuh lebih agresif: dari 11.392 suara pada 2009 menjadi 49.342 pada 2014, 87.748 pada 2019, dan 145.152 pada 2024. Dari 2009 ke 2024, Gerindra naik 133.760 suara, atau sekitar 1.174 persen.
PDI-P berbeda lagi. Suara DPR RI PDI-P bergerak dari 29.204 pada 2004, 16.553 pada 2009, 40.606 pada 2014, 37.423 pada 2019, dan 46.225 pada 2024. Di DPR RI, PDI-P bukan pesaing terbesar Golkar. Namun, di DPRD Provinsi, PDI-P adalah pesaing yang stabil karena mempertahankan 7 kursi pada 2019–2024 dan 7 kursi pada 2024–2029, dengan suara yang mendekati Golkar.
Variabel baru yang perlu dibaca adalah Demokrat. Dalam data Pemilu DPR RI tahun 2024, Demokrat hanya memperoleh 14.090 suara. Angka ini masih jauh dari Golkar. Namun, Demokrat dapat menjadi pengganggu serius jika mengerahkan Erwin Ismail, anak Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail. Erwin bukan figur biasa dalam konteks Demokrat Gorontalo. Ia adalah figur muda sekaligus Ketua Demokrat Gorontalo, berada dalam orbit keluarga gubernur, dan dapat membawa kombinasi antara jaringan politik Demokrat, efek kekuasaan pemerintah provinsi, dan daya tarik generasi baru.
Jika Demokrat berhasil mengubah Erwin Ismail menjadi vote aggregator baru, ancaman DPR RI 2029 tidak lagi hanya datang dari NasDem dan Gerindra. Skenario rawan terjadi jika Golkar turun ke 125.000–140.000 suara, Gerindra naik ke atas 170.000 suara, dan Demokrat melonjak ke 120.000–150.000 suara. Dalam skenario ini, kursi DPR RI Golkar dapat terancam karena tiga kursi Dapil Gorontalo bisa terkunci oleh NasDem, Gerindra, dan Demokrat.
Erosi elektoral Golkar bersifat sistemik. Golkar tidak hanya kehilangan sebagian suara. Ia menghadapi tekanan berbeda di arena berbeda: NasDem pada jaringan elite, Gerindra pada pertumbuhan nasionalis-populis, PDI-P pada stabilitas teritorial, dan Demokrat pada potensi figur muda yang terkoneksi dengan kekuasaan provinsi.
Arena Kepala Daerah: Dari Kendali Utama ke Akses Koalisi
Erosi sistemik Golkar semakin terlihat ketika peta eksekutif dibaca secara lengkap. Pada masa sebelumnya, Golkar tidak hanya kuat di legislatif. Ia juga kuat dalam eksekutif. Hari ini, Golkar masih memiliki akses eksekutif, tetapi tidak lagi menguasai eksekutif secara luas.
Di tingkat provinsi, Golkar pernah kuat melalui Fadel Muhammad dan Rusli Habibie. Fadel Muhammad bersama Gusnar Ismail menjadi pasangan penting pada fase awal Provinsi Gorontalo dan kembali menang pada Pilkada 2006. Setelah Fadel menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pada 2009, Gusnar menjadi gubernur. Namun, dalam konfigurasi politik mutakhir, Gusnar Ismail harus dibaca sebagai Demokrat, bukan Golkar selepas kalah dari Rusli Habibie saat pencalonan Ketua DPD I Golkar Gorontalo.
Rusli Habibie menjadi contoh penting tangga eksekutif Golkar. Ia menjabat Bupati Gorontalo Utara pada 6 Desember 2008–16 Januari 2012, kemudian naik menjadi Gubernur Gorontalo. Pasangan Rusli Habibie–Idris Rahim terpilih pada 16 November 2011, dilantik pada 16 Januari 2012 untuk periode 2012–2017, dan berlanjut pada periode 2017–2022.
Pada Pilgub 2024, pasangan Gusnar Ismail–Idah Syahidah Rusli Habibie memperoleh 295.983 suara, sekitar 43,4 persen dari total suara empat pasangan. Pasangan Tonny Uloli–Marten Taha memperoleh 193.222 suara atau sekitar 28,3 persen. Pasangan Nelson Pomalingo–Mohammad Kris Wartabone memperoleh 104.050 suara atau sekitar 15,3 persen. Pasangan Hamzah Isa–Abdurahman Abubakar Bahmid memperoleh 88.794 suara atau sekitar 13,0 persen. Total suara empat pasangan adalah 682.049 suara. Selisih Gusnar–Idah dengan Tonny–Marten mencapai 102.761 suara atau sekitar 15,1 poin persentase.
Pasangan Gusnar–Idah didaftarkan oleh koalisi Gerindra, Golkar, dan Demokrat pada 29 Agustus 2024. Karena Gusnar adalah Demokrat, posisi Golkar dalam eksekutif provinsi 2025–2030 berada melalui Idah Syahidah Rusli Habibie sebagai Wakil Gubernur. Artinya, Golkar tidak keluar dari eksekutif provinsi, tetapi bergeser dari kendali utama menjadi akses ornamen koalisi.
Di Kota Gorontalo, Golkar pernah sangat kuat. Medi Botutihe dari Golkar menjabat pada 1998–2003 dan 2003–2008. Adhan Dambea menjabat pada 2008–2013 dalam orbit sebagai Ketua DPD II Golkar Kota Gorontalor, dengan Feriyanto Mayulu dari PAN pada 2008–2013. Marten Taha dari Golkar memimpin dua periode: 2 Juni 2014–2 Juni 2019 bersama Charles Budi Doku yang juga kader Golkar, dan 2 Juni 2019–2 Juni 2024 bersama Ryan Fahrichsan Kono putra Roem Kono, pengurus DPP Partai Golkar. Namun sejak 20 Februari 2025, Kota Gorontalo dipimpin Adhan Dambea–Indra Gobel dari Gerindra. Kota Gorontalo menjadi contoh bahwa basis historis Golkar dapat lepas secara institusional. Figur lama Golkar tetap hidup secara elektoral, tetapi tidak selalu kembali melalui Golkar.
Di Kabupaten Gorontalo, Golkar memiliki jejak melalui Achmad Hoesa Pakaya sebagai Ketua DPD I Golkar Gorontalo saat itu pada 1999–2004 dengan Ismet Mile sebagai wakil. Setelah itu, David Bobihoe Akib tercatat nonpartisan pada 30 Agustus 2005–30 Agustus 2010 bersama Sofyan Puhi dari PPP, lalu kembali pada 30 Agustus 2010–30 Agustus 2015 bersama Tonny S. Junus dari PDI-P. Nelson Pomalingo dari PPP memimpin pada 17 Februari 2016–17 Februari 2021 dan 26 Februari 2021–20 Februari 2025, dengan Hendra S. Hemeto sebagai Ketua DPD II Golkar sebagai wakil pada periode kedua. Sejak 20 Februari 2025, Kabupaten Gorontalo dipimpin Sofyan Puhi dari NasDem dan Tonny S. Junus dari PDI-P. Golkar memiliki jejak, tetapi tidak lagi memegang kendali utama.
Di Boalemo, Iwan Bokings Ketua DPD II Golkar Boalemo lalu Pohuwato menjabat pada 2001–2006 bersama M.K. Dalanggo. Namun, Iwan kemudian menjabat dari Demokrat pada 1 Februari 2007–1 Februari 2012 bersama La Ode Haimuddin (PDI P). Rum Pagau sebagai Ketua DPD II Golkar Boalemo memimpin pada 1 Februari 2012–1 Februari 2017 bersama Lahmuddin Hambali (kader Golkar), tetapi Ru Pagau kembali terpilih pada 2025 sebagai Bupati melalui NasDem. Darwis Moridu menjabat pada 22 Mei 2017–7 September 2020 dengan afiliasi nonpartisipan, lalu pindah ke PDI-P, lalu pindah ke NasDem, bersama Anas Jusuf. Anas Jusuf dari PAN menjabat pada 30 Desember 2021–22 Mei 2022. Sejak 20 Februari 2025, Boalemo dipimpin Rum Pagau–Lahmudin Hambali, dengan konfigurasi NasDem–Golkar. Lahmudin Hambali adalah Wakil Bupati Boalemo 2025–2030 sekaligus Ketua DPD II Golkar Boalemo. Ini menunjukkan bahwa Boalemo bukan wilayah yang sepenuhnya hilang dari Golkar, tetapi Golkar berada pada posisi akses, bukan kendali utama.
Di Pohuwato, Golkar kuat melalui Syarif Mbuinga sebagai Ketua DPD II Golkar Pohuwato pada 22 September 2010–22 September 2015 dan 17 Februari 2016–17 Februari 2021 bersama Amin Haras (PDI P). Setelah itu, Saipul A. Mbuinga dari Gerindra memimpin pada 26 Februari 2021–20 Februari 2025 bersama Suharsi Igirisa. Sejak 20 Februari 2025, Pohuwato dipimpin Saipul A. Mbuinga–Iwan Sjafruddin Adam, dengan konfigurasi Gerindra–NasDem. . Pohuwato menjadi contoh bahwa kekuatan berbasis figur Golkar tidak otomatis diwariskan menjadi kekuatan institusional Golkar.
Di Bone Bolango, Golkar tidak dihitung sebagai simpul eksekutif saat ini. Ismet Mile dari PDK menjabat pada 18 September 2005–18 September 2010 bersama Mohammad Kilat Wartabone (Golkar). Abdul Haris Nadjamudin nonpartisan menjabat singkat pada 18 September 2010–5 November 2010 bersama Hamim Pou, lalu dinonaktifkan. Hamim Pou dari NasDem memimpin pada 27 Mei 2013–17 Februari 2021 bersama Mohammad Kilat Wartabone, lalu kembali pada 26 Februari 2021–4 November 2023 bersama Merlan S. Uloli. Merlan S. Uloli dari NasDem menjabat pada 15 Januari 2024–24 September 2024 dengan wakil lowong. Lalu pada Pilkada 2024, Ismet Mile kini sebagai Ketua DPW PPP Gorontalo terpilih dengan pasangan Risman Tolingguhu yang dibaca nonpartisan.
Gorontalo Utara adalah simpul eksekutif Golkar paling kuat saat ini. Rusli Habibie dari Golkar pernah menjabat Bupati pada 6 Desember 2008–16 Januari 2012 bersama Indra Yasin, lalu mengundurkan diri karena dilantik sebagai Gubernur. Thariq Modanggu menjadi Bupati dari Golkar pada 27 Juni 2022–6 Desember 2023 dan kembali menjadi Bupati periode 2025–2030. Nurjanah Hasan Yusuf adalah Golkar. Dengan demikian, Thariq Modanggu (Ketua DPD II Golkar)–Nurjanah Hasan Yusuf (kader Golkar) merupakan konfigurasi eksekutif Golkar paling utuh saat ini.
Jika dihitung secara statistik, ada 7 unit eksekutif utama: provinsi plus 6 kabupaten/kota. Jika kepala daerah dan wakil kepala daerah dihitung, terdapat 14 posisi eksekutif. Simpul Golkar saat ini adalah Idah Syahidah Rusli Habibie sebagai Wakil Gubernur Gorontalo, Thariq Modanggu sebagai Bupati Gorontalo Utara, Nurjanah Hasan Yusuf sebagai Wakil Bupati Gorontalo Utara, dan Lahmudin Hambali sebagai Wakil Bupati Boalemo.
Artinya, kepala daerah utama Golkar hanya 1 dari 7, yaitu Thariq Modanggu, atau 14,3 persen. Wakil kepala daerah Golkar 3 dari 7, atau 42,9 persen. Total posisi eksekutif Golkar 4 dari 14, atau 28,6 persen. Wilayah dengan akses Golkar 3 dari 7, yaitu Provinsi Gorontalo, Gorontalo Utara, dan Boalemo, atau 42,9 persen. Golkar masih memiliki akses eksekutif, tetapi tidak lagi memiliki dominasi eksekutif. Erosi eksekutif Golkar bersifat sistemik karena partai masih memiliki figur, tetapi tidak selalu mampu mengubah figur itu menjadi kendali institusional jangka panjang.
Melemah secara Sistemik : Akses Kuat, Kendali Melemah
Jika seluruh data Pemilu DPR, DPRD dan Pilkada disatukan, terlihat satu pola besar: Golkar masih memiliki akses, tetapi kendalinya semakin melemah. Ini adalah inti dari pembacaan sistemik. Golkar tidak kehilangan semua instrumen politik. Namun, instrumen-instrumen itu tidak lagi terintegrasi menjadi arsitektur dominasi.
Pada DPRD Provinsi, Golkar turun dari 20 kursi ke 8 kursi, kehilangan 12 kursi atau turun 60 persen. Dari 19 kursi ke 8 kursi, penurunannya 57,9 persen. Indeks dominasi turun dari 14 kursi menjadi 1 kursi, atau turun sekitar 92,9 persen. Temuannya: Golkar kehilangan jarak dominasi, bukan sekadar kehilangan kursi.
Pada DPR RI, suara Golkar memiliki rata-rata sekitar 216.660 suara, deviasi standar 58.027 suara, dan koefisien variasi 26,8 persen. Temuannya: Golkar punya kapasitas mobilisasi, tetapi loyalitas elektoralnya belum terkonsolidasi.
Pada DPRD kabupaten/kota, Golkar memiliki 32 dari 160 kursi atau 20 persen. Artinya, 80 persen kursi lokal berada di luar Golkar. Temuannya: Golkar masih terbesar di tingkat lokal, tetapi tidak dominan.
Pada eksekutif, Golkar hanya memegang 1 dari 7 kepala daerah utama atau 14,3 persen. Namun, Golkar memiliki 3 dari 7 wakil kepala daerah atau 42,9 persen. Total posisi eksekutif Golkar 4 dari 14 atau 28,6 persen. Temuannya: Golkar lebih kuat dalam akses eksekutif daripada kendali eksekutif.
Pada pimpinan DPRD, Golkar masih cukup kuat. Golkar memegang posisi Ketua DPRD Provinsi Gorontalo melalui Thomas Mopili, Ketua DPRD Kota Gorontalo Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo melalui Zulfikar Usira, Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato melalui Beni Nento, Wakil Ketua I DPRD Bone Bolango melalui Jainudin Pedro Bau, dan Wakil Ketua DPRD Boalemo melalui Iwan Waluo.
Secara matematis, Golkar memegang 4 dari 7 kursi ketua DPRD atau 57,1 persen. Golkar memiliki akses pimpinan DPRD di 6 dari 7 DPRD atau 85,7 persen. Namun, Golkar tidak memegang Ketua DPRD di Boalemo, Bone Bolango, dan Gorontalo Utara. Di Boalemo, Ketua DPRD adalah Karyawan Eka Putra Noho dari PDI-P.
Di sinilah paradoksnya. Golkar kuat dalam akses legislatif, tetapi belum mampu mengonversinya secara optimal menjadi kendali eksekutif. Golkar kuat memegang palu DPRD, tetapi hanya memegang satu kepala daerah utama. Ini menunjukkan mismatch antara akses legislatif dan kontrol eksekutif.
Dari data diatas terlihat bahwa Golkar Gorontalo merupakan kasus partai pasca-hegemoni yang masih besar secara parsial, tetapi melemah secara sistemik karena gagal mengintegrasikan suara, kursi, figur, pimpinan DPRD, eksekutif, dan basis sosial ke dalam satu arsitektur kekuasaan yang solid.
Penurunan Golkar bukan sekadar erosi suara. Ia adalah erosi ekosistem. Puncak suara DPR RI 2014 adalah mobilization spike, bukan institutional recovery. Golkar kuat dalam akses, tetapi melemah dalam kendali. Golkar menghadapi tekanan multipolar. Masalah utamanya adalah konversi figur menjadi institusi. Gorontalo Utara menjadi laboratorium eksekutif Golkar yang tersisa. Boalemo menjadi contoh akses koalisi. Kota Gorontalo menjadi basis historis yang lepas secara institusional. Demokrat–Erwin Ismail menjadi variabel baru yang dapat mengubah simulasi DPR RI 2029 jika mampu mengonsolidasikan pemilih muda, jaringan Pemerintahan Provinsi Gorontalo melalui kendali ayahnya Gusnar Ismail yang juga Gubernur Gorontalo, walaupun mesin partai tidak cukup kuat untuk menopang.
Secara matematis, Golkar belum runtuh. Namun, angka-angka menunjukkan bahwa Golkar telah kehilangan struktur dominasi. Inilah bukti bahwa persoalan Golkar bersifat sistemik.
Bagaimana Setelah Ini?
Jika masalah Golkar bersifat sistemik, jawabannya juga harus sistemik. Golkar tidak cukup melakukan konsolidasi rutin. Partai ini harus membangun kembali arsitektur politik yang menghubungkan data, struktur, figur, DPRD, eksekutif, kader muda, dan basis sosial.
Pertama, Golkar perlu mengubah personal vote menjadi party vote. Figur seperti Rusli Habibie, Roem Kono, Zainudin Amali, Syarif Mbuinga, Thariq Modanggu, Idah Syahidah, dan Lahmudin Hambali menunjukkan bahwa Golkar memiliki banyak figur. Namun, pengalaman juga menunjukkan bahwa figur bisa berpindah atau tetap hidup secara elektoral di luar Golkar. Karena itu, figur harus memperkuat partai, bukan hanya memakai partai sebagai kendaraan elektoral.
Kedua, Golkar perlu mengubah elite network menjadi social anchoring. Basis lama Golkar adalah elite lokal, birokrasi, pengusaha, tokoh masyarakat, pensiunan, jaringan desa, dan memori stabilitas. Basis ini tetap penting, tetapi harus diperluas ke pemilih muda, generasi produktif, perempuan profesional, komunitas digital-lokal, UMKM, petani, nelayan, pemilih urban, dan kelompok desa yang bergantung pada layanan dasar. Golkar harus hadir dalam isu konkret: pekerjaan, pendidikan, kesehatan, UMKM, pertanian, perikanan, infrastruktur, APBD, dan pelayanan publik.
Ketiga, pimpinan DPRD harus menjadi pusat produksi isu publik. Ketua DPRD dan wakil ketua DPRD dari Golkar harus mengawal APBD, layanan dasar, infrastruktur, pertanian, perikanan, UMKM, dan pengawasan pemerintahan. Jika pimpinan DPRD hanya menjadi posisi formal, efek elektoralnya terbatas. Jika ia menjadi pusat kerja isu, maka ia dapat menghubungkan institusi legislatif dengan basis sosial.
Keempat, kader muda harus menjadi operator wilayah. Nama-nama kader muda seperti Ghalieb Lahidjun, Iskandar Uno, Zainudin Pedro Bau, Hamzah S. Djibran, Rina Polapa, Lahmudin Hambali, Maryam Umadji, Sucipto Kadir, Rolis Helingo, Susanto Liputo, Totok Bahtiar, Nasir Giasi, Iqram Baderan, Iskandar Mangopa, Irwan Dai, dan Zulfikar Usira perlu diberi fungsi politik yang jelas: wilayah, isu, komunitas, dan kerja sosial. Kader tidak cukup menjadi pemilik jabatan; kader harus menjadi pengelola basis sosial.
Kelima, Golkar harus membaca kompetitor secara berbeda. NasDem harus dibaca sebagai pesaing jaringan elite. Gerindra sebagai pesaing nasionalis-populis. PDI-P sebagai pesaing institusional-teritorial. Demokrat harus diantisipasi secara serius karena Erwin Ismail, sebagai anak Gubernur Gusnar Ismail, figur muda, dan kader Demokrat, dapat menjadi pengganggu baru di DPR RI 2029 jika Demokrat berhasil melakukan lompatan elektoral dengan mobilisasi sumber daya pemerintahan.
Keenam, Gorontalo Utara harus dijadikan model. Thariq Modanggu–Nurjanah Hasan Yusuf adalah konfigurasi eksekutif Golkar paling utuh. Jika daerah ini berhasil dikelola sebagai contoh pemerintahan Golkar yang efektif, ia dapat menjadi laboratorium rekonstruksi politik Golkar.
Ketujuh, Boalemo harus dijadikan wilayah konversi. Lahmudin Hambali sebagai Wakil Bupati dan Ketua DPD II Golkar Boalemo memberi Golkar akses penting. Tantangannya adalah mengubah akses itu menjadi konsolidasi politik yang lebih kuat.
Kedelapan, Kota Gorontalo harus dibangun ulang sebagai basis urban. Kota adalah arena kelas menengah, pemilih muda, UMKM, tata kota, layanan publik, dan ekonomi jasa. Hilangnya basis eksekutif Golkar di kota menunjukkan bahwa basis historis tidak dapat dibiarkan berjalan tanpa pembaruan narasi dan kerja politik.
Akhirnya, Pemilu 2029 harus dibaca sebagai fondasi politik 2031. Pemilu legislatif bukan tujuan akhir, melainkan dasar untuk membangun ulang kekuasaan eksekutif. Jika Golkar gagal memperbaiki mesin legislatif, maka 2031 akan menjadi arena bertahan. Jika Golkar mampu menghubungkan suara, kursi, figur, DPRD, dan basis sosial, 2031 dapat menjadi arena pemulihan kendali.
Golkar Gorontalo masih besar, tetapi tidak lagi cukup besar untuk berjalan dengan asumsi lama. Data menunjukkan penurunan DPRD Provinsi dari 20 kursi menjadi 8 kursi, penurunan suara DPR RI dari puncak 310.790 suara menjadi 163.704 suara, DPRD kabupaten/kota yang masih 32 dari 160 kursi tetapi hanya 20 persen, eksekutif yang hanya 1 dari 7 kepala daerah utama, serta kompetitor yang semakin kuat: NasDem 227.553 suara, Gerindra 145.152 suara, PDI-P 104.739 suara DPRD Provinsi, dan Demokrat sebagai variabel baru melalui potensi Erwin Ismail.
Ujian Golkar bukan apakah partai ini masih besar. Golkar masih besar. Ujian sebenarnya adalah apakah Golkar mampu mengubah kebesaran yang tersebar menjadi kekuatan yang terorganisasi.
Golkar Gorontalo harus berhenti bekerja sebagai partai besar yang mengandalkan warisan dan romantisme masa silam. Golkar harus bekerja sebagai partai kompetitif yang menghubungkan data, figur, struktur, isu publik, DPRD, eksekutif, kader muda, dan basis sosial dalam satu arsitektur kekuasaan baru. Sebab masalah Golkar hari ini bukan teknis, melainkan sistemik: partai masih memiliki kekuatan, tetapi kekuatan itu belum lagi bekerja sebagai sistem.
